Berantas Mafia Peradilan, KY Disarankan Gunakan Cara Tak Biasa

Kompas.com - 09/10/2017, 05:10 WIB
Komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, saat ditemui di Mahkamah Agung RI, Jakarta, Selasa (19/5/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisioner Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, saat ditemui di Mahkamah Agung RI, Jakarta, Selasa (19/5/2015).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Yudisial (KY), Imam Ashori Saleh menilai maraknya aparatur lembaga peradilan yang terlibat kasus korupsi tidak lepas dari peran KY saat ini. Misalnya, dalam hal pengawasan.

Menurut Imam, sedianya KY lebih aktif dan tidak hanya menunggu adanya laporan dari masyarakat.

"Mestinya, KY bisa gunakan cara-cara yang non-konvensional. Misalnya dengan menggunakan model intelijen, pemantauaan sidang perkara-perkara penting dan rawan suap harus dilakukan ketat," kata Imam saat dihubungi, Minggu (8/10/2017).

Pada intinya, lanjut dia, pemantauan intensif dilakukan KY tidak hanya di ruang sidang tetapi juga di luar sidang.

Selain itu, KY juga bisa bermitra dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat atau perhimpunan pengacara yang peduli dengan peradilan yang bersih.

(Baca: Dugaan Suap, Politisi Golkar-Ketua Pengadilan Pakai Kode "Pengajian")

Imam menilai, kewenangan KY memang sangat terbatas, yakni hanya pada pengawasan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Bahkan beberapa poin penting dari KEPPH itu telah dicabut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Misalnya, poin 8 dan 10 yang ada di dalam KEPPH. Pada poin 8 diatur mengenai kriteria hakim yang dapat dikatakan berdisiplin tinggi, dan pada poin 10 diatur soal kriteria hakim agar bersikap profesional. Dihapusnya dua poin tersebut menyulitkan KY menguji tindakan pelanggaran yang dilakukan hakim.

Akan tetapi, menurut Imam, sedianya keterbatasan itu tidak lantas membuat KY seakan tidak ada atau ditiadakan. Sebab, KY merupakan salah satu lembaga yang juga berperan mengawasi jalannya dunia peradilan.

(Baca: Demi Ibu, Politisi Golkar Suap Kepala Pengadilan Tinggi Manado)

Imam berharap, KY lebih berani menunjukkan fungsi dan tugasnya kepada publik. Misalnya, jika memang ada hakim yang terbukti kuat melakukan pelanggaran maka bisa dipublikasikan melalui media.

Hal ini, menurut dia, menjadi cerminan para aparatur peradilan untuk pembenahan.

"Saya anggap sebagai bagian dari sanksi sosial," kata dia.

Menurut Imam, soal publikasi hakim yang dilaporkan dan terindikasi kuat tersandung kasus kerap ditentang oleh Mahkamah Agung sebagai induk lembaga peradilan. Namun sedianya tidak berarti membuat KY menjadi terkesan takut terhadap MA.

"Itu juga masalah, MA selalu protes kalau KY publikasikan laporan itu. Dulu, saya tabrak saja, kalau indikasi pelanggarannya kuat, ya saya publish saja. Ini untuk kepentingan umum, walaupun tetap tidak menyebut identitas lengkap," kata dia.

(Baca: Jadi Tersangka Suap, Ketua Pengadilan Tinggi Manado Diberhentikan)

Sementara itu, juru bicara KY Farid Wajdi menyampaikan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya KY selalu berpegangan pada aturan. Oleh karena itu, KY juga harus cermat untuk mempublikasi hakim-hakim yang dilaporkan.

"Masalahnya, sebagai penegak etik, SOP-nya pelapor dan terlapor harus dirahasiakan. Ini juga 'mengikat kaki' KY agar lebih banyak bekerja daripada bicara," kata Farid saat dihubungi.

Farid memastikan, sebagai lembaga pengawas hakim, KY terus menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan.

Ia menambahkan, selama ini rekomendasi oleh KY juga disampaikan kepada MA. Namun, sebagian besar rekomendasi itu tidak dijalankan.

"Kontribusi dari Kramat Raya (alamat kantor KY) kami pastikan tidak putus. Namun tentu saja kontribusi dimaksud tidak harus didengar terlalu jelas bagaimana dan dalam bentuk apa. KY tentu saja punya banyak kelemahan, karena itu kami tidak selalu sendiri dalam menindaklanjuti seluruh temuan pengawasan. OTT oleh penegak hukum yang ada adalah pesan yg jelas (adanya persoalan)," kata Farid.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.