Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/10/2017, 20:28 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menilai kebijakan hukuman mati akan dipertahankan pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai cara mengatasi tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Presiden beberapa kali menuatakan bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkotika, terutama bandarnya, akan efektif memangkas jumlah kasus tersebut.

Tak heran, selama tiga tahun pemerintah berjalan, sudah 18 orang dieksekusi di era Jokowi.

"Sepanjang tiga tahun pemerintahan sekarang, kita saksikan terjadi eksekusi yang sangat tinggi bila dibanding pemerintah sebelumnya," ujar Ifdhal dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/10/2017).

(Baca: Jaksa Agung: Eksekusi Mati Pasti, Hanya Waktu Belum Ditentukan)

Jumlah tersebut, kata Ifdhal, lebih tinggi dibandingkan eksekusi mati di era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Selama dua periode atau 10 tahun menjabat, sebanyak 16 orang dieksekusi mati di era SBY.

Staf Ahli Deputi V Bidang Politik, Hukum, dan HAM Kantor Staf Presiden (KSP) itu menilai bahwa Indonesia masih pragmatis menghadapi tingginya kasus penyalahgunaan narkotika.

"Kecenderungan ini menunjukkan bahwa mengubah mindset untuk mengganti hukuman mati sesuai dengan dasar negara ini, kelihatannya butuh waktu yang panjang," kata Ifdhal.

Indonesia menjadi sorotan internasional dalam forum Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). Sejumlah negara menyorot soal tingginya angka hukuman mati di Indonesia.

PBB, kata Ifdhal, mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk Indonesia. Intinya adalah meminta agar hukuman mati dihapuskan.

(Baca: Kontras: Kejagung Ambisius Lakukan Eksekusi Mati, tapi Tak Ada Evaluasi)

"Kalau belum dihapus, mereka merekomendasikan untuk melakukan moratorium hukuman mati yang jumlahnya meninggi," kata Ifdhal.

Namun, rekomendasi tersebut kurang disambut baik oleh Indonesia. Menurut Ifdhal, pemerintah Indonesia cenderung menolak menjalankan rekomendasi itu. Meski begitu, tidak semua rekomendasi ditolak.

"Tidak sepenuhnya kita tolak, tapi diberi pertimbangan. Ada juga rekomendasi ya g dipertimbangkan untuk dievaluasi, yakni untuk moratorium eksekusi mati," kata Ifdhal.

Kompas TV Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mengusulkan agar eksekusi mati terhadap terpidana narkoba berlangsung di Kalbar.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian KP Gencarkan Pendampingan Usaha, dari Produksi hingga Pemasaran

Kementerian KP Gencarkan Pendampingan Usaha, dari Produksi hingga Pemasaran

Nasional
Pers di Tengah Godaan Politik

Pers di Tengah Godaan Politik

Nasional
Pengacara Arif Rachman Sebut Hendra Kurniawan Jadi Penyebab Kliennya Diancam Ferdy Sambo

Pengacara Arif Rachman Sebut Hendra Kurniawan Jadi Penyebab Kliennya Diancam Ferdy Sambo

Nasional
KPK Sebut Hasil Rapat di Istana soal IPK Anjlok Jadi Bahan Evaluasi

KPK Sebut Hasil Rapat di Istana soal IPK Anjlok Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bambang Kayun 40 Hari

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bambang Kayun 40 Hari

Nasional
'Amicus Curiae' Bisa Diajukan Hingga Kasasi Jika Bharada E Divonis Bersalah

"Amicus Curiae" Bisa Diajukan Hingga Kasasi Jika Bharada E Divonis Bersalah

Nasional
Pakar Sebut Keadilan Terluka saat Bharada E Dituntut 12 Tahun Penjara

Pakar Sebut Keadilan Terluka saat Bharada E Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Penyelidikan Baru Kasus KSP Indosurya, Bareskrim Dalami 6 Laporan Korban

Penyelidikan Baru Kasus KSP Indosurya, Bareskrim Dalami 6 Laporan Korban

Nasional
Akademisi Dukung Bharada E Menjelang Vonis: Posisi Kunci, Harus Dibela

Akademisi Dukung Bharada E Menjelang Vonis: Posisi Kunci, Harus Dibela

Nasional
Jokowi Janji Ikut Bahas Perpres Baru soal Media: Sebulan Harus Selesai

Jokowi Janji Ikut Bahas Perpres Baru soal Media: Sebulan Harus Selesai

Nasional
KPK: Informasi soal Penyitaan Harta Firli Bahuri di Swiss Hoaks

KPK: Informasi soal Penyitaan Harta Firli Bahuri di Swiss Hoaks

Nasional
KPK dan Kejagung Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Korsup Perkara Korupsi

KPK dan Kejagung Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Korsup Perkara Korupsi

Nasional
5 Alasan Ratusan Guru Besar-Dosen Maju Jadi 'Amicus Curiae' untuk Richard Eliezer

5 Alasan Ratusan Guru Besar-Dosen Maju Jadi "Amicus Curiae" untuk Richard Eliezer

Nasional
Kemenlu Sebut Indonesia Beri Bantuan Kemanusiaan Tahap Pertama ke Turkiye

Kemenlu Sebut Indonesia Beri Bantuan Kemanusiaan Tahap Pertama ke Turkiye

Nasional
Soroti Keuangan Media yang Sulit, Jokowi Minta Perpres yang Atur Platform Digital dan Media Segera Dibahas

Soroti Keuangan Media yang Sulit, Jokowi Minta Perpres yang Atur Platform Digital dan Media Segera Dibahas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.