Tiga Tahun Jokowi, Masyarakat Puas tapi Keluhkan Kondisi Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis hasil survei terkait kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama tiga tahun masa kepemimpinannya.

Survei dilakukan di delapan Kota, yakni Medan, Padang, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Jakarta kecuali Kepulauan Seribu. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara tatap muka yang melibatkan 800 responden.

Survei dilakukan sejak 8 hingga 27 September 2017. Adapun margin of error (MoE) sekitar 3,5 persen.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio menyampaikan, berdasarkan hasil survei diketahui bahwa masyarakat masih mengeluhkan masalah terkait ekonomi ketika ditanya melalui pertanyaan terbuka soal kondisi Indonesia saat ini.

"Masalah ekonomi, kebutuhan pokok, BBM, dan listrik mahal 55,4 persen (dikeluhkan masyarakat), masalah kebutuhan lapangan pekerjaan 14,1 persen," kata Hendri melalui keterangan tertulisnya, Minggu (8/10/2017).

(Baca: Survei SMRC: Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Kepuasan Publik Capai 68 Persen)

Sementara masyarakat yang menyoroti persoalan korupsi sebesar 3,9 persen, peredaran narkotika sebanyak 3,3 persen, dan seputar maraknya berita bohong atau hoax terkait SARA sebanyak 2,5 persen.

"Responden yang menjawab tidak tahu ada 7,6 persen, sisa responden lainnya menyebutkan hal lain selain yang disebutkan di atas," kata dia.

Ketika disingung soal kepuasan dan Janji Jokowi-Jusuf Kalla (JK), kata Hendri, sebanyak 55,7 persen responden merasa puas dengan pemerintahan Jokowi-JK.

Sementara itu, 43,3 responden menjawab tidak puas. Selebihnya, tidak menjawab pertanyaan yang diajukan.

(Baca: Survei SMRC: Elektabilitas Parpol Pendukung Jokowi Stagnan, kecuali PDI-P)

Hendri menjelaskan, kepuasan masyarakat selama kepemimpinan Jokowi dipengaruhi beberapa hal, di antaranya terkait pembangunan infrastruktur dan bantuan kesehatan serta pendidikan.

"Pembangunan infrastruktur (sebesar) 32,7 persen dan bantuan kesehatan serta pendidikan 16,3 persen adalah dua alasan teratas puas terhadap pemerintahan Jokowi-JK," kata Hendri.

Sementara ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK dipengaruhi soal stabilitas harga kebutuhan pokok.

"Kebutuhan pokok yang naik atau mahal dijawab 22,7 persen dan janji yang belum ditepati sebanyak 8,5 persen merupakan alasan ketidakpuasan terhadap pemerintahan," kata Hendri.