Ketua Pengadilan Tinggi Manado Kena OTT KPK, Dunia Peradilan Masih Bobrok

Kompas.com - 08/10/2017, 16:04 WIB
Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas Feri Amsari Kompas.com / Dani PrabowoPeneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas Feri Amsari
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, menilai kasus dugaan suap yang menjerat Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono, semakin memperkuat argumen bahwa dunia peradilan belum bersih.

"Pertama memang ini semakin memperkuat pendapat bahwa dunia peradilan kita bobrok," kata Feri, kepada Kompas.com, saat dimintai tanggapannya, Minggu (8/10/2017).

Dia melanjutkan, Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi yudikatif perlu untuk merefleksikan diri kembali. Mahkamah Agung diminta untuk melakukan pembenahan dengan cepat untuk mengembalikan kembali kepercayaan publik.

Hilangnya kepercayaan publik kepada dunia peradilan akan berdampak negatif. Publik nantinya bisa saja mengambil cara-cara di luar pengadilan untuk menyelesaikan suatu persoalan.

"Peradilan mungkin saja akan ditinggalkan sebagai ruang untuk mencari keadilan, mungkin masyarakat akan mencari cara-cara yang berbeda untuk menemukan rasa keadilan dan itu tidak baik kalau kemudian publik main hakim sendiri," ujar Feri.

(Baca: OTT Hakim dan Politisi Golkar, KPK Amankan 64.000 Dollar Singapura)

Mahkamah Agung, kata Feri, saat ini sedang melakukan seleksi para hakim. Ia berharap seleksi itu harus diperketat. MA juga mesti menjauhkan perspektif bahwa seleksi hakim hanya "drama" untuk menemukan hakim-hakim jahat baru.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi memang mahkamah agung harus mampu membuktikan mekanisme proses seleksi berjalan dengan benar dan mampu menemukan hakim-hakim terbaik," ujar Feri.

Pihaknya meminta KY sesuai kewenangannya diberikan ruang yang cukup untuk terlibat dalam menyeleksi para hakim. Setelah diseleksi KY, kemudian kemampuan hakim itu bisa diuji kembali oleh MA.

"Jadi seleksinya dilakukan oleh KY, pada tingkatkan akhir MA yang menguji apakah betul-betul mampu sebagai hakim yang baik. Dengan begitu, harapannya hakim yang diseleksi itu menjadi hakim yang jauh dari yang kita anggap sebagai mafia peradilan," ujar Feri.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perseteruan Moeldoko dengan ICW: Tudingan soal Ivermectin, Bantahan, dan Tuntutan Maaf

Perseteruan Moeldoko dengan ICW: Tudingan soal Ivermectin, Bantahan, dan Tuntutan Maaf

Nasional
Kunjungi Pasar Tanah Abang, Wakil Ketua DPR: Pedagang Tak Ingin Kibarkan Bendera Putih

Kunjungi Pasar Tanah Abang, Wakil Ketua DPR: Pedagang Tak Ingin Kibarkan Bendera Putih

Nasional
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Diharapkan Perkecil Kesenjangan

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Diharapkan Perkecil Kesenjangan

Nasional
Bloomberg Nilai Indonesia Jadi Negara Terburuk soal Ketahanan Covid-19 Selama Juli 2021

Bloomberg Nilai Indonesia Jadi Negara Terburuk soal Ketahanan Covid-19 Selama Juli 2021

Nasional
Jokowi Teken Perpres Baru, Atur Jabatan Wakil Menteri Dikbud Ristek

Jokowi Teken Perpres Baru, Atur Jabatan Wakil Menteri Dikbud Ristek

Nasional
1,5 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Datang Lagi, untuk Vaksinasi Gotong-royong

1,5 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Datang Lagi, untuk Vaksinasi Gotong-royong

Nasional
Menkes Akui Testing dan Tracing di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Menkes Akui Testing dan Tracing di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Permendikbud Ristek Nomor 5/2021 Tidak Mengatur Spesifikasi Laptop Merah Putih

Kemendikbud Ristek Tegaskan Permendikbud Ristek Nomor 5/2021 Tidak Mengatur Spesifikasi Laptop Merah Putih

Nasional
Soroti Laporan Bank Dunia, Anggota DPR Minta Pembahasan RUU PDP Dikebut

Soroti Laporan Bank Dunia, Anggota DPR Minta Pembahasan RUU PDP Dikebut

Nasional
Penuhi Kebutuhan Oksigen, Pemerintah Kerja Sama dengan Berbagai Negara

Penuhi Kebutuhan Oksigen, Pemerintah Kerja Sama dengan Berbagai Negara

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Menkes Sebut Sosiolog dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting dalam Edukasi Protokol Kesehatan

Menkes Sebut Sosiolog dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting dalam Edukasi Protokol Kesehatan

Nasional
Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan Anak

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan Anak

Nasional
Ketua DPR: Fasilitas Isolasi Khusus Anggota Dewan Belum Diperlukan

Ketua DPR: Fasilitas Isolasi Khusus Anggota Dewan Belum Diperlukan

Nasional
Airlangga Ingatkan Perlunya Indonesia Produksi Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Airlangga Ingatkan Perlunya Indonesia Produksi Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X