Baru Haji Bersama, Politisi Golkar Ini Kaget Aditya Moha Ditangkap KPK

Kompas.com - 07/10/2017, 22:21 WIB
Politisi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha dpr.go.idPolitisi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mengaku kaget rekan satu partainya, Aditya Anugrah Moha ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, keduanya baru saja pergi beribadah haji bersama. Info itu diketahui Bobby lewat grup WhatsApp.

"Aduh saya ini benar kalau kiranya itu benar, kemarin baru naik haji sama-sama kita," kata Bobby seusai acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2017).

Bobby menyesalkan hal tersebut. Sebab, dalam beberapa waktu terakhir sudah banyak kader Partai Golkar yang ditangkap KPK.

Utamanya, kata Bobby, adalah kader-kader muda Golkar. Adapun Aditya dapat dikatakan mulai berkecimpung di dunia politik sejak muda. Meski masih terbilang muda, Aditya sudah dua periode duduk sebagai anggota DPR RI.

Bobby berharap, ke depannya tak ada lagi kader Golkar yang ditangkap KPK karena partai akan segera menghadapi tahun politik.

Menurutnya, banyaknya kader yang tersangkut kasus korupsi berdampak pada elektoral partai.

"Semoga ini tidak terulang lagi karena memang di tahun politik seperti ini kerja partai untuk meningkatkan elektabilitas memang sangat berpengaruh terhadap hal-hal yang sifatnya seperti tadi OTT," ucap anggota Komisi I DPR itu.

Baca juga: Aditya Moha, Kader Muda Golkar yang Terjerumus Dugaan Suap Hakim

KPK menetapkan dua orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta pada Jumat (6/10/2017) malam.

Dua orang tersangka itu adalah anggota Komisi XI DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono.

Aditya Moha ditetapkan sebagai tersangka karena diduga sebagai pemberi suap. Sedangkan Sudiwardono diduga sebagai penerima suap.

"Pemberian uang terkait perkara banding dengan terdakwa Marlina Mona Siahaan, Bupati Bolaang Mongondow 2001-2006 dan 2006-2011, untuk mempengaruhi penahan dan agar tidak ada penahanan," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

Baca juga: Kronologi OTT Politisi Golkar dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado

Kompas TV Sudiwardono pernah menjabat Ketua PN Gresik tahun 2007 dan Wakil Ketua PT Mataram hingga 2014.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Nasional
Ketok Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Ketok Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Nasional
Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Nasional
RUU TPKS Disahkan Sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

RUU TPKS Disahkan Sebagai Inisiatif DPR, Menteri PPPA: Pembahasan Harus Hati-hati dan Cermat

Nasional
Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Warga Non-lansia Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Syaratnya

Nasional
Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Kemenkes Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Tak Cukup Hanya Satu Dosis

Nasional
Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

Sepanjang Tahun 2021, Dewas KPK Telah Keluarkan 186 Izin Penindakan

Nasional
Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Pansus Sebut RUU IKN Dikebut agar Beri Kepastian Investor Bangun Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Ketua Panja RUU TPKS Harap Presiden Segera Kirim Surpres Pekan Ini

Nasional
DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

DPR Setujui RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR

Nasional
Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Setelah Vaksin Booster, Akankah Ada Vaksin Lanjutan? Ini Kata Kemenkes

Nasional
Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Ryamizard Sebut Ada Unsur Kedaruratan Sewa Satelit Slot Orbit 123 Bujur Timur

Nasional
Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Bukan Leading Sector Kasus Satelit Militer Kemenhan, TNI Tunggu Koordinasi Kejagung

Nasional
Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Fatia dan Haris Azhar Dijemput Paksa Polisi, Kontras: Ada Dugaan Conflict of Interest

Nasional
Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Pimpinan DPR Klaim Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.