Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baru Haji Bersama, Politisi Golkar Ini Kaget Aditya Moha Ditangkap KPK

Kompas.com - 07/10/2017, 22:21 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mengaku kaget rekan satu partainya, Aditya Anugrah Moha ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, keduanya baru saja pergi beribadah haji bersama. Info itu diketahui Bobby lewat grup WhatsApp.

"Aduh saya ini benar kalau kiranya itu benar, kemarin baru naik haji sama-sama kita," kata Bobby seusai acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10/2017).

Bobby menyesalkan hal tersebut. Sebab, dalam beberapa waktu terakhir sudah banyak kader Partai Golkar yang ditangkap KPK.

Utamanya, kata Bobby, adalah kader-kader muda Golkar. Adapun Aditya dapat dikatakan mulai berkecimpung di dunia politik sejak muda. Meski masih terbilang muda, Aditya sudah dua periode duduk sebagai anggota DPR RI.

Bobby berharap, ke depannya tak ada lagi kader Golkar yang ditangkap KPK karena partai akan segera menghadapi tahun politik.

Menurutnya, banyaknya kader yang tersangkut kasus korupsi berdampak pada elektoral partai.

"Semoga ini tidak terulang lagi karena memang di tahun politik seperti ini kerja partai untuk meningkatkan elektabilitas memang sangat berpengaruh terhadap hal-hal yang sifatnya seperti tadi OTT," ucap anggota Komisi I DPR itu.

Baca juga: Aditya Moha, Kader Muda Golkar yang Terjerumus Dugaan Suap Hakim

KPK menetapkan dua orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta pada Jumat (6/10/2017) malam.

Dua orang tersangka itu adalah anggota Komisi XI DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono.

Aditya Moha ditetapkan sebagai tersangka karena diduga sebagai pemberi suap. Sedangkan Sudiwardono diduga sebagai penerima suap.

"Pemberian uang terkait perkara banding dengan terdakwa Marlina Mona Siahaan, Bupati Bolaang Mongondow 2001-2006 dan 2006-2011, untuk mempengaruhi penahan dan agar tidak ada penahanan," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

Baca juga: Kronologi OTT Politisi Golkar dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado

Kompas TV Sudiwardono pernah menjabat Ketua PN Gresik tahun 2007 dan Wakil Ketua PT Mataram hingga 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com