Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Sebulan 7 Kader Ditangkap KPK, Golkar Perlu Refleksi Total"

Kompas.com - 07/10/2017, 13:41 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I DPP Partai Golkar, Bobby Adhitio Rizaldi, mengaku bahwa banyaknya kader partai yang tersangkut kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memengaruhi angka elektoral partai.

Beberapa waktu lalu, Golkar menyampaikan bahwa ada tujuh kadernya yang ditangkap KPK dalam sebulan terakhir.

"Di tahun politik seperti ini kerja partai untuk meningkatkan elektabilitas memang sangat berpengaruh terhadap hal-hal yang sifatnya seperti OTT (Operasi Tangkap Tangan) atau pelanggaran-pelanggaran tersebut," kata Bobby seusai acara diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (6/10/2017).

Dalam pemetaan pencalonan legislatif, Bobby menyampaikan, pihaknya sedang menyisir calon-calon yang berintegritas dan memiliki kapasitas elektoral yang kuat. Calon tersebut juga diharapkan mampu membawa citra partai lebih baik dari saat ini.

(Baca juga: Bupati Rita: Saya Akan Sampaikan pada Dunia, Saya Tidak Korupsi)

Bobby mengakui, adanya penurunan elektabilitas partai dari hasil sejumlah lembaga survei. Pada survei di tahun 2016, misalnya, elektabilitas Golkar berkisar 14 persen. Sedangkan hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa elektabilitas Golkar 11,4 persen.

"Efek itu ada tapi alhamdulillah kami masih bertahan," tutur Anggota Komisi I DPR itu.

Korbid Pemenangan Pemilu Indonesia I, Jawa, Sumatera DPP Partai Golkar, Nusron Wahid menilai perlu ada bebenah total yang dilakukan oleh partainya agar jauh dari kesan koruptif.

"Golkar perlu refleksi total mengenai perilaku politik kader. Ini kan dalam waktu satu bulan tujuh yang ketangkap KPK," kata Nusron di sela rapat internal partai di Hotel The Sultan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Nusron menambahkan, Golkar memiliki jargon "Suara Golkar, Suara Rakyat". Sedangkan ketika pihaknya meminta data presentasi dari banyak lembaga survei, kehendak rakyat adalah menginginkan partai politik yang mendukung pemerintahan bersih.

Golkar, lanjut dia, perlu refleksi total agar betul-betul mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat.

 

Kompas TV Hal ini memicu dugaan akan ada pergantian pejabat berlambang beringin tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com