Bupati Kukar Rita Widyasari Bantah Ada Tim 11 untuk Mengatur Proyek

Kompas.com - 06/10/2017, 23:30 WIB
Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/10). Rita Widyasari memenuhi panggilan KPK untuk pemeriksaan perdana sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan menerima suap dan gratifikasi sebesar enam miliar rupiah dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (PT SGP) Hery Susanto Gun terkait pemberian izin lokasi into dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/17. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIBupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/10). Rita Widyasari memenuhi panggilan KPK untuk pemeriksaan perdana sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan menerima suap dan gratifikasi sebesar enam miliar rupiah dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (PT SGP) Hery Susanto Gun terkait pemberian izin lokasi into dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/17.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari membantah adanya tim 11 yang disebut sebagai pengatur proyek di Kukar. Hal itu dikatakan Rita seusai diperiksa sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (6/10/2017).

"Itu isu saja. Saya sudah jelaskan tadi ke atas, saya tidak mengerti yang mana Tim 11. Saya adanya tim kesebelasan namanya Mitra Kukar," kata Rita, di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membenarkan bahwa ada pihak yang membantu Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari dalam mengurus sejumlah proyek di daerahnya.

Pihak itu disebut Tim 11 yang dipimpin oleh Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB), Khairudin yang turut ditetapkan tersangka bersama Rita dan seorang lainnya.

Baca: KPK Telusuri Peran Tim 11, Pengatur Proyek untuk Bupati Kukar Rita Widyasari

"Tim 11 sudah pasti perannya. Kita lihat di sini sebagai ketua dan pendukungnya KHR (Khairudin). Kami tetapkan menjadi salah satu penerima gratifikasi juga," ungkap Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Tak hanya itu, KPK juga membuka peluang untuk menjerat pihak lain dalam kasus ini. Pengembangan kasus dugaan gratifikasi ini akan terus dilakukan.

Rita ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama dua orang lainnya, yaitu Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin, dan Hari Susanto Gun selaku Direktur Utama PT SGP (Sawit Golden Prima).

Dalam kasus ini, Hari Susanto diduga memberikan uang sejumlah Rp 6 miliar kepada Rita terkait pemberian izin operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT SGP.

Selain itu, Rita dan Khairudin diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan Rita sebagai penyelenggara negara. Nilainya 775 ribu dollar AS atau setara Rp 6,97 miliar.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Harus Jadi Peringatan Bersama

Satgas: Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Harus Jadi Peringatan Bersama

Nasional
Menko PMK Minta Fasilitas PON di Papua Tidak Disia-siakan

Menko PMK Minta Fasilitas PON di Papua Tidak Disia-siakan

Nasional
Djoko Tjandra Sebut Tommy Sumardi Besan mantan PM Malaysia Najib Razak

Djoko Tjandra Sebut Tommy Sumardi Besan mantan PM Malaysia Najib Razak

Nasional
Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Nasional
Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Diperjelas

Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Diperjelas

Nasional
Djoko Tjandra ke London dan Paris untuk Urus Red Notice atas Namanya di Interpol

Djoko Tjandra ke London dan Paris untuk Urus Red Notice atas Namanya di Interpol

Nasional
Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Nasional
Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Nasional
Berkat Mobile JKN, Ibu Rumah Tangga Ini Mudah Akses Layanan Kesehatan

Berkat Mobile JKN, Ibu Rumah Tangga Ini Mudah Akses Layanan Kesehatan

Nasional
Epidemiolog: Kasus Covid-19 Bertambah 4.000 Lebih Per Hari, Indonesia Belum Aman dari Pandemi

Epidemiolog: Kasus Covid-19 Bertambah 4.000 Lebih Per Hari, Indonesia Belum Aman dari Pandemi

Nasional
Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Nasional
Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X