Soal Rp 6 Miliar, Bupati Kukar Rita Widyasari Mengaku Jual Beli Emas

Kompas.com - 06/10/2017, 23:24 WIB
Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari mengamati maket gedung Merah Putih KPK saat menunggu pemeriksaan di KPK, Jakarta, Jumat (6/10). Rita Widyasari memenuhi panggilan KPK untuk pemeriksaan perdana sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan menerima suap dan gratifikasi sebesar enam miliar rupiah dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (PT SGP) Hery Susanto Gun terkait pemberian izin lokasi into dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/17. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIBupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari mengamati maket gedung Merah Putih KPK saat menunggu pemeriksaan di KPK, Jakarta, Jumat (6/10). Rita Widyasari memenuhi panggilan KPK untuk pemeriksaan perdana sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan menerima suap dan gratifikasi sebesar enam miliar rupiah dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (PT SGP) Hery Susanto Gun terkait pemberian izin lokasi into dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/17.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari membantah menerima uang Rp 6 miliar dari Hari Susanto Gun selaku Direktur Utama PT Sawit Golden Prima.

Menurut Rita, uang itu merupakan transaksi jual beli emas.

"Itu tidak benar, itu murni jual beli emas. Saksi saya belum pernah ditanya," ujar Rita seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Menurut Rita, jual beli emas itu terjadi pada 2010. Ia menjual emas 15 kilogram pemberian ayahnya kepada Hari.

Baca: Bupati Kukar Rita Widyasari Jadi Penghuni Pertama Rutan Baru KPK

"Itu sudah lama banget. Saya punya emas dikasih Bapak saya, sudah saya jual," kata Rita.

Dalam kasus ini, Hari Susanto diduga memberikan uang sejumlah Rp 6 miliar kepada Rita terkait pemberian izin operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT SGP.

Politisi Partai Golkar tersebut hampir sembilan jam diperiksa sebagai tersangka di Gedung KPK. Seusai diperiksa, Rita ditahan oleh KPK.

Rita menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Gedung Merah Putih KPK.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Desember: 17.479 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 4 Desember: 17.479 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Indonesia Berikan Tiga Usulan untuk Perkuat Sektor Keamanan di Negara Pascakonflik

Indonesia Berikan Tiga Usulan untuk Perkuat Sektor Keamanan di Negara Pascakonflik

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 466.178 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

UPDATE 4 Desember: Total 466.178 Pasien Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Satgas Sebut Libur Panjang Sebabkan Kasus Covid-19 Naik 50-100 Persen

Satgas Sebut Libur Panjang Sebabkan Kasus Covid-19 Naik 50-100 Persen

Nasional
UPDATE 4 Desember: Bertambah 5.803, Kasus Covid-19 Kini Ada 563.680 Orang

UPDATE 4 Desember: Bertambah 5.803, Kasus Covid-19 Kini Ada 563.680 Orang

Nasional
62 Persen Calon Kepala Daerah Petahana Kekayaannya Bertambah Lebih dari Rp 1 Miliar

62 Persen Calon Kepala Daerah Petahana Kekayaannya Bertambah Lebih dari Rp 1 Miliar

Nasional
Jokowi: Indonesia Tertinggal dari Negara Lain dalam Menangkap Peluang Ekspor

Jokowi: Indonesia Tertinggal dari Negara Lain dalam Menangkap Peluang Ekspor

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Tes Rutin Covid-19 untuk Warga

Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Tes Rutin Covid-19 untuk Warga

Nasional
Pembuatan UU di DPR Diminta Lebih Transparan dan Inklusif

Pembuatan UU di DPR Diminta Lebih Transparan dan Inklusif

Nasional
KPU Diminta Segera Distribusikan Logistik APD untuk Pilkada

KPU Diminta Segera Distribusikan Logistik APD untuk Pilkada

Nasional
Ini Daftar 10 Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada 2020

Ini Daftar 10 Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada 2020

Nasional
Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Nasional
Polri: 32 Simpatisan MIT yang Ditangkap Sepanjang 2020 Bersal dari Luar Sulawesi Tengah

Polri: 32 Simpatisan MIT yang Ditangkap Sepanjang 2020 Bersal dari Luar Sulawesi Tengah

Nasional
KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

Nasional
Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X