Kompas.com - 06/10/2017, 19:47 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa anggaran Pilkada 2018 mencapai Rp11,4 triliun. Anggaran tersebut untuk Pilkada di 171 daerah. KOMPAS.com/ MOH NADLIR Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa anggaran Pilkada 2018 mencapai Rp11,4 triliun. Anggaran tersebut untuk Pilkada di 171 daerah.
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, anggaran Pilkada 2018 telah disepakati yaitu Rp 11,4 triliun.

Anggaran ini untuk membiayai pelaksanaan pilkada di 171 daerah.

"Dana yang diajukan lebih tinggi lagi sekitar Rp 14 triliun. Tapi tidak semua yang diajukan KPU daerah disetujui Pemda," ujar Pramono di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Menurut Pramono, biaya terbesar penyelenggaraan Pilkada untuk honor penyelenggara yang alokasinya hingga 60 persen anggaran.

"Biaya honorarium penyelenggara dari KPU atas sampai KPPS. Lalu PPK, PPS, itu biaya paling besar komponen ada di sana. Kalau tidak salah hingga 60 persen di situ, besar sekali," kata Pramono.

Untuk efisiensi anggaran, KPU akan memangkas biaya kegiatan, perjalanan dinas dan Alat Peraga Kampanye (APK).

"APK tergantung kemampuan masing-masing daerah. Kalau itu dianggap bisa dilakukan efisiensi maka parpol juga bisa mengadakan APK juga," ujar Pramono.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski demikian, Pramono mengakui, anggaran sebesar itu tak akan habis. Biasanya, yang terserap sekitar 85-90 persen dari total anggaran.

"Biasanya sisa. Rata-rata itu sisa 5-10 persen kelebihan anggarannya. Utamanya kami anggarkan untuk calon. Kita maksimalkan ada calon 5,6,7. Padahal, dari dua kali Pilkada Serentak 2015 dan 2017 itu calon maksimal hanya ada 2,3,4," kata Pramono.

Dari 171 daerah yang akan menggelar Pilkada 2018, ada sejumlah daerah dengan anggaran terbesar yakni Jawa Barat Rp 1,2 triliun, Provinsi Jawa Tengah Rp 990 miliar, Jawa Timur Rp 870 miliar, dan Papua Rp 850 miliar.

Kompas TV Pertarungan Panas Menuju Kursi Jabar 1 (Bag 1)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Nasional
Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Nasional
[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

Nasional
Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Nasional
Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Nasional
57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Nasional
Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.