Kompas.com - 06/10/2017, 17:12 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berdialog dengan para pelajar Sekolah Kristen Terang Bangsa di Semarang dalam acara Gubernur Mengajar, Jumat (6/10/2017) DAVID OLIVER PURBA/ KOMPAS.comGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berdialog dengan para pelajar Sekolah Kristen Terang Bangsa di Semarang dalam acara Gubernur Mengajar, Jumat (6/10/2017)
|
EditorKurniasih Budi


SEMARANG, KOMPAS.com- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memanfaatkan media sosial untuk melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

Selama empat tahun menjabat sebagai gubernur, Ganjar membuka diri untuk berkomunikasi dengan masyarakat melalui medial sosial, khususnya melalui akun Twitter miliknya.

Dengan pengikut 991.000 akun, Ganjar kerap mendapat aduan perihal infrastrukur yang belum dibenahi bahkan tindakan oknum aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan punggutan liar hingga korupsi.

"Sadar atau tidak ternyata dari media sosial reformasi birokrasi menggelinding dengan sangat cepat karena terjadi kontrol publik yang luar biasa bahkan termasuk dari pimpinannya," ujar Ganjar kepada usai memberikan materi saat rangkaian kegiatan program Gubernur Mengajar di Sekolah Kristen Terang Bangsa, Semarang, Jumat (6/9/2017).

Baca: Sidak di Samsat Ganjar Omeli Polisi yang Lakukan Pungli

Ganjar mencontohkan, sebuah akun mengirimkan video terkait indikasi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum petugas Samsat. Video itu diambil secara diam-diam dan dikirim ke akun Twitter @ganjarpranowo.

Mendapat laporan itu, ia langsung memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki petugas tersebut. Saat ini, petugas tersebut sedang diperiksa. Jika terbukti bersalah, ia melanjutkan, sanksi terberat yang akan dijatuhkan adalah pemecatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengaku tak semua aduan netizen melalui media sosial langsung direspon. Politisi PDI-P ini mengatakan ada saja akun anonim yang menyebar hoax hanya untuk membuat kondisi tidak kondusif.

Banyaknya aduan warga di media sosial membuat Ganjar mewajibkan seluruh instansi Pemerintah Jawa Tengah memiliki akun media sosial. Tujuannya, memudahkan dirinya untuk berkoordinasi saat laporan warga masuk.

Baca juga: Ganjar Ingin Jateng Jadi Provinsi Percontohan Bebas Pungli

Biasanya, Ganjar akan melaporkan aduan warga langsung ke akun Twitter instansi terkait untuk segera ditindaklanjuti. Selama ini, ada sebagian aduan yang belum bisa ditindaklanjuti secara langsung, karena prosesnya memakan waktu cukup lama.

Meski demikian, Pemerintah Jawa Tengah berupaya memberikan solusi alternatif untuk menangani masalah tersebut untuk jangka pendek.

Ganjar meyakini, reformasi birokrasi melalui kontrol media sosial ini mampu mengubah kebiasan aparatur sipil negara (ASN) untuk bisa melayani masyarakat dengan cepat dan mudah. Selain itu, kontrol publik melalui media sosial mampu menekan potensi korupsi.

"Sekarang kalau Anda tanyakan apakah PNS berani korup enggak, berani ambil pungli enggak, Saya yakin hipotesis Saya mengatakan 99 persen mengatakan tidak berani. Satu dua orang (yang pungli) sakit jiwa buat Saya," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.