Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Parpol Pendukung Jokowi Stagnan, Nasdem Akan Kerja Keras

Kompas.com - 06/10/2017, 15:18 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem akan bekerja lebih keras menjelang tahun politik untuk meningkatkan elektabilitasnya.

Hal itu menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC).

Survei SMRC menunjukkan, elektabilitas parpol pendukung Jokowi cenderung stagnan, kecuali PDI Perjuangan. Sebab, Jokowi merupakan kader PDI-P.

"Setidaknya (survei) mengingatkan kami untuk bekerja lebih keras menyongsong pemilu legislatif," kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate saat dihubungi, Jumat (6/10/2017).

Baca: Survei SMRC: Elektabilitas Parpol Pendukung Jokowi Stagnan, kecuali PDI-P

Johnny mengatakan, elektabilitas partai politik dipengaruhi banyak aspek. Selain karena pengaruh dari figur Jokowi, efek lainnya yang memengaruhi secara signifikan efek elektoral partai adalah infrastruktur partai dan kredibilitas pengurus partai hingga tingkat desa.

"Khususnya daftar caleg yang potensial peraup suara banyak di setiap jenjang dan sebaran dapil secara nasional," ujar Anggota Komisi XI DPR itu.

Nasdem sudah melakukan survei mandiri terkait signifikansi dukungan untuk Jokowi terhadap elektabilitas partai. Namun, ia belum bisa membeberkan hasilnya kepada publik.

"Kami tentu juga punya informasi internal dan masih untuk konsumsi internal," kata dia.

Baca: Elektabilitas Parpol Pendukung Jokowi Disebut Stagnan, Ini Kata Golkar

Hasil survei SMRC menunjukkan, elektabilitas PDI Perjuangan unggul jauh dari parpol lainnya yakni 27, 1 persen.

Kemudian, disusul Golkar dengan 11,4 persen, Gerindra 10,2 persen, dan Demokrat 6,9 persen, Partai Kebangkitan Bangsa 5,5 persen.

Berdasarkan tren pilihan parpol secara semi terbuka, hasil surveinya juga sama. Survei ini menunjukkan, jika dibandingkan Pemilu 2014, semua parpol pendukung Jokowi kecuali PDI Perjuangan elektabilitasnya cenderung stagnan.

"Misal Golkar dapat 14 persen, sekarang pada posisi 11,4 persen. Tapi PDI Perjuangan satu-satunya parpol yang kecenderungan suaranya menguat dan terlihat di trennya," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan.

Djayadi berasumsi, hal itu terjadi karena parpol utama pendukung Jokowi adalah PDI Perjuangan. Alhasil hanya partai ini yang terkatrol karena efek Jokowi.

Kompas TV SMRC: Menuju Pemilu 2019, Jokowi & PDI-P Teratas


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com