Pernyataan 5.000 Senjata Ilegal Diarahkan ke Polri? Gatot Nurmantyo Jawab...

Kompas.com - 06/10/2017, 11:22 WIB
Dalam rangka memperingati HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menggelar upacara dan tabur bunga di atas KRI dr. Soeharso-990, Selasa (3/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoDalam rangka memperingati HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menggelar upacara dan tabur bunga di atas KRI dr. Soeharso-990, Selasa (3/10/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membantah 5.000 senjata ilegal yang diungkapkannya di depan mantan petinggi TNI, adalah milik Polri.

Diketahui setelah pada Jumat (22/10/2017) Gatot mengungkapkan ada institusi non-militer yang mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk pengadaan 5.000 senjata api ilegal, terjadi peristiwa tertahannya senjata api milik Brimob Polri di Gudang Kargo Unex Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (30/9/2017).

Gatot merasa, kedua peristiwa itu terjadi secara kebetulan semata.

"Menurut saya, itu kebetulan saja (terjadi pada waktu berdekatan)," ujar Gatot dalam wawancara dengan Rosiana Silalahi yang tayang di Kompas TV, Kamis (5/10/2017).

Baca: Dikira Ilegal, Pengiriman Senjata ke BNNP Bengkulu Jadi Persoalan

Bahkan, ketika ditanya mengenai antara jumlah yang Gatot sampaikan mirip dengan jumlah senjata Brimob yang tertahan, Gatot juga menjawab bahwa hal tersebut hanya kebetulan saja.

Gatot menegaskan bahwa dirinya tidak menyudutkan institusi manapun. Dia menolak berkomentar lebih lanjut. Ia mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang berhak untuk menjawab mengenai persoalan tersebut.

"Semua penjelasan ke Pak Wiranto, ya saya diam. Saya hanya akan memberikan penjelasan kepada Presiden sebagai atasan saya dan kepada DPR sebagai konstitusi yang memang harus saya sampaikan," ujar Gatot.

Baca: Panglima TNI Khawatir soal Senjata Ilegal Setelah Analisis Suriah-Irak

Diberitakan, sejumlah senjata api datang ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (30/9/2017). Namun, senjata milik Korps Brimob Polri itu tertahan di Gudang Kargo Unex.  Sejumlah pasukan TNI pun mendatangi kargo dalam rangka pengamanan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan informasi yang menyebutkan bahwa senjata yang berada di Bandara Soekarno-Hatta adalah milik instansinya.

"Senjata adalah betul milik Polri dan adalah barang yang sah," ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu malam.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengakui ada persoalan dalam impor senjata api untuk Korps Brimob Polri. Saat ini dia tengah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut.

Baca: Wiranto Janji Selesaikan Masalah Impor Senjata Brimob yang Tertahan

"Ada masalah yang perlu kita selesaikan dengan cara musyawarah, mufakat dan koordinasi. Tugas saya sebagai Menkopolhukam atas perintah Presiden adalah mengkoordinasikan semua lembaga di bawah saya untuk sama-sama kita selesaikan," ujar Wiranto di Kompleks Museum Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).

Wiranto enggan menjelaskan rinci apa persoalan yang dimaksud. Dia mengatakan, tidak semua persoalan di internal dapat dibawa ke ranah publik.

"Ada hal-hal yang tidak perlu menjadi komoditas di publik. Publik bukan suatu tempat untuk kami jadikan diskursus untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini," ujar Wiranto.

"Berikan kesempatan kepada saya untuk sama-sama dengan Panglima TNI, Kapolri, BIN dan Pindad serta siapapun yang terlibat pengadaan senjata ini, menyelesaikan ini," ujar dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Nasional
Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Nasional
Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Nasional
Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Nasional
Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Nasional
Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X