Pernyataan 5.000 Senjata Ilegal Diarahkan ke Polri? Gatot Nurmantyo Jawab...

Kompas.com - 06/10/2017, 11:22 WIB
Dalam rangka memperingati HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menggelar upacara dan tabur bunga di atas KRI dr. Soeharso-990, Selasa (3/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoDalam rangka memperingati HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menggelar upacara dan tabur bunga di atas KRI dr. Soeharso-990, Selasa (3/10/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membantah 5.000 senjata ilegal yang diungkapkannya di depan mantan petinggi TNI, adalah milik Polri.

Diketahui setelah pada Jumat (22/10/2017) Gatot mengungkapkan ada institusi non-militer yang mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk pengadaan 5.000 senjata api ilegal, terjadi peristiwa tertahannya senjata api milik Brimob Polri di Gudang Kargo Unex Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu (30/9/2017).

Gatot merasa, kedua peristiwa itu terjadi secara kebetulan semata.

"Menurut saya, itu kebetulan saja (terjadi pada waktu berdekatan)," ujar Gatot dalam wawancara dengan Rosiana Silalahi yang tayang di Kompas TV, Kamis (5/10/2017).

Baca: Dikira Ilegal, Pengiriman Senjata ke BNNP Bengkulu Jadi Persoalan

Bahkan, ketika ditanya mengenai antara jumlah yang Gatot sampaikan mirip dengan jumlah senjata Brimob yang tertahan, Gatot juga menjawab bahwa hal tersebut hanya kebetulan saja.

Gatot menegaskan bahwa dirinya tidak menyudutkan institusi manapun. Dia menolak berkomentar lebih lanjut. Ia mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang berhak untuk menjawab mengenai persoalan tersebut.

"Semua penjelasan ke Pak Wiranto, ya saya diam. Saya hanya akan memberikan penjelasan kepada Presiden sebagai atasan saya dan kepada DPR sebagai konstitusi yang memang harus saya sampaikan," ujar Gatot.

Baca: Panglima TNI Khawatir soal Senjata Ilegal Setelah Analisis Suriah-Irak

Diberitakan, sejumlah senjata api datang ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (30/9/2017). Namun, senjata milik Korps Brimob Polri itu tertahan di Gudang Kargo Unex.  Sejumlah pasukan TNI pun mendatangi kargo dalam rangka pengamanan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto membenarkan informasi yang menyebutkan bahwa senjata yang berada di Bandara Soekarno-Hatta adalah milik instansinya.

"Senjata adalah betul milik Polri dan adalah barang yang sah," ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu malam.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengakui ada persoalan dalam impor senjata api untuk Korps Brimob Polri. Saat ini dia tengah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut.

Baca: Wiranto Janji Selesaikan Masalah Impor Senjata Brimob yang Tertahan

"Ada masalah yang perlu kita selesaikan dengan cara musyawarah, mufakat dan koordinasi. Tugas saya sebagai Menkopolhukam atas perintah Presiden adalah mengkoordinasikan semua lembaga di bawah saya untuk sama-sama kita selesaikan," ujar Wiranto di Kompleks Museum Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).

Wiranto enggan menjelaskan rinci apa persoalan yang dimaksud. Dia mengatakan, tidak semua persoalan di internal dapat dibawa ke ranah publik.

"Ada hal-hal yang tidak perlu menjadi komoditas di publik. Publik bukan suatu tempat untuk kami jadikan diskursus untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini," ujar Wiranto.

"Berikan kesempatan kepada saya untuk sama-sama dengan Panglima TNI, Kapolri, BIN dan Pindad serta siapapun yang terlibat pengadaan senjata ini, menyelesaikan ini," ujar dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Nasional
KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

Nasional
Pemerintah Sebut Naik-Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Pemerintah Sebut Naik-Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Nasional
Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Nasional
Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Nasional
Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Nasional
Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Nasional
Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Nasional
Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Nasional
Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Nasional
Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Lembaga yang Akan Dibubarkan | Istilah Baru ODP, PDP dan OTG

[POPULER NASIONAL] Tiga Lembaga yang Akan Dibubarkan | Istilah Baru ODP, PDP dan OTG

Nasional
Dirjen imigrasi Duga Ada Orang Ditugaskan Menyamar Jadi Djoko Tjandra

Dirjen imigrasi Duga Ada Orang Ditugaskan Menyamar Jadi Djoko Tjandra

Nasional
Sidang Uji UU KPK Hasil Revisi, MK Panggil Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK

Sidang Uji UU KPK Hasil Revisi, MK Panggil Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X