KSTJ Pertanyakan Alasan Luhut Ingin Cabut Moratorium Reklamasi Pulau G

Kompas.com - 06/10/2017, 10:47 WIB
Sejumlah petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat memasang plang penghentian proyek reklamasi di Pulau G pada Rabu (11/5/2016). Akhdi martin pratamaSejumlah petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat memasang plang penghentian proyek reklamasi di Pulau G pada Rabu (11/5/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) mempertanyakan alasan pemerintah yang ingin mencabut moratorium reklamasi Pulau G. Dalam hal ini, KSTJ menyorot kebijakan dua menteri.

"KSTJ mempertanyakan alasan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang ingin mencabut moratorium Pulau G," kata Deputi Hukum dan Kebijakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Tigor Gemdita Hutapea, saat dikonfirmasi, Jumat (6/10/2017).

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memastikan Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akan mengeluarkan surat keputusan mengenai pencabutan moratorium reklamasi Pulau G dalam waktu dekat.

Menanggapi itu, Tigor menyatakan, sikap ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada 30 Juni 2016, di mana Menko Kemaritiman mengumumkan ke publik telah terjadi pelanggaran berat atas pembangunan Pulau G.

Saat itu rekomendasi memutuskan pembangunan pulau G tidak dilanjutkan.

"Alasannya sangat jelas, pembangunan pulau G telah berdampak kepada kehidupan nelayan, rusaknya lingkungan, terganggunya PLN, proses perizinan yang melanggar hukum," ujar Tigor.

(Baca juga: Ini yang Harus Dilakukan Pemprov DKI Agar Moratorium Pulau G Dicabut)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Tigor, sejak awal koalisi telah mencurigai kehadiran Luhut Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman akan memuluskan kembali kelangsungan reklamasi. Hal itu ditunjukkan dengan tertutup rapatnya seluruh informasi pembahasan reklamasi.

Pemerintah dinilai tidak pernah melibatkan pihak-pihak yang menolak reklamasi selama proses moratorium.

"KSTJ yang terdiri dari organisasi nelayan, akademisi, mahasiwa, perempuan dan aktivis lingkungan hidup tidak pernah didengar pendapatnya," ujar Tigor.

Berbagai surat penolakan reklamasi dan upaya informasi publik yang tidak pernah direspons, dinilai sebagai sikap negatif dari pemerintah kepada masyarakat. KSTJ mengingatkan kepada pemerintah dampak yang terjadi apabila reklamasi dilanjutkan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 4.608  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 30 November: Ada 4.608 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

Nasional
UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

KPU Minta DPR Bahas Tahapan hingga Jadwal Pemilu 2024 Sebelum 7 Desember

Nasional
Dengar Kabar Reshuffle 8 Desember, Waketum PAN: Kita Manut Saja

Dengar Kabar Reshuffle 8 Desember, Waketum PAN: Kita Manut Saja

Nasional
Kasus Pelecehan, KPI Pastikan Tak Ada Pemutusan Kerja Selama Proses Hukum Masih Berlangsung

Kasus Pelecehan, KPI Pastikan Tak Ada Pemutusan Kerja Selama Proses Hukum Masih Berlangsung

Nasional
Bentrokan Kopassus-Brimob di Timika, Polri Pastikan Anggota yang Bersalah Akan Ditindak

Bentrokan Kopassus-Brimob di Timika, Polri Pastikan Anggota yang Bersalah Akan Ditindak

Nasional
Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Nasional
KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

Nasional
Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.