Soal Keterlibatan Perempuan di Partai Politik, Ini Penjelasan DPR untuk PSI

Kompas.com - 05/10/2017, 23:51 WIB
Mahkamah konstitusi menggelar pengujian undang-undang pemilu, Kamis (5/10/2017).  Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy, hadir untuk memberikan keterangan DPR terkait verifikasi partai politik dan ambang batas pencalonan presiden. Fachri FachrudinMahkamah konstitusi menggelar pengujian undang-undang pemilu, Kamis (5/10/2017). Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy, hadir untuk memberikan keterangan DPR terkait verifikasi partai politik dan ambang batas pencalonan presiden.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menegaskan, pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang tidak memberi batas maksimal keteribatan perempuan dalam kepengurusan partai politik.

Ketentuan batas minimal adalah 30 persen keterlibatan perempuan untuk pengurus partai politik hanya di level pusat.

"Norma tersebut berbunyi minimal 30 persen, sehingga kalau mau lebih, boleh, tidak dibatasi," kata Lukman dalam sidang pengujian terhadap UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Hal ini disampaikan Lukman menanggapi gugatan Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) terhadap Pasal 173 ayat 2 huruf E UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa keterlibatan perempuan sebesar 30 persen hanya di tingkat pusat. Sementara, PSI mendorong agar keterlibatan perempuan juga untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menurut Lukman, jika ketentuan tersebut diubah sesuai keinginan PSI, maka akan bertentangan dengan UU Partai Politik.

Selain itu, norma undang-undang tidak akan memberikan keluwesan bagi partai politik karena keikutsertaan perempuan dalam setiap tingkatan daerah, baik dari kabupaten/kota hingga Pusat, menjadi wajib.

Lukman meminta Pemohon membaca kembali ketentuan tersebut.

"Pemohon perlu memahami ketentuan keterwakilan perempuan dalam pengurusan partai politik," ujar Lukman.

Selain menggugat ketentuan keterlibatan perempuan, PSI juga mempersoalkan aturan verifikasi bagi partai baru yang ingin ikut bersaing dalam Pemilu 2019.

Ketua Umum PSI Grace Natalie menilai, peraturan yang menyatakan bahwa partai lama tidak perlu diverifikasi karena sudah mengacu pada data pemilu sebelumnya, merupakan ketentuan yang diskriminatif.

Selain itu, dalam kurun waktu 2014 hingga 2019 terjadi banyak perubahan. Oleh karena itu, sedianya partai lama juga diverifikasi.

"Dasar logikanya jelas, karena ada perpindahan demografi penduduk, misalnya. Kemudian yang terbaru, bahkan dibandingkan pemilu yang lalu kita (Indonesia) menambah satu provinsi dari 33 menjadi 34, kabupaten pun bertambah jadi 19. Ada dinamika baru," kata Grace, saat ditemui di Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Jakarta, Senin (21/8/2017).

"Belum lagi perpindahan penduduk, misalnya. Atau ada yang meninggal, dan terkait syarat anggota sebanyak 1000 atau 1 per 1000. Dari jumlah penduduk saja kalau jumlah penduduk ada perpindahan, ada perubahan syarat keanggotaan, misalnya, maka itu berubah (jumlahnya prosentasenya)," papar Grace.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Nasional
Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Nasional
Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Nasional
Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Nasional
Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Nasional
Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Nasional
Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Nasional
Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Nasional
Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Nasional
Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Nasional
Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Nasional
Gandeng Indosat, Kemendikbud Sediakan Internet Murah untuk Mahasiswa

Gandeng Indosat, Kemendikbud Sediakan Internet Murah untuk Mahasiswa

Nasional
Johan Budi: Ketidaknetralan ASN Itu Keniscayaan

Johan Budi: Ketidaknetralan ASN Itu Keniscayaan

Nasional
Satgas Klaim Angka Kematian Covid-19 Tren Menurun, Kini 4,68 Persen

Satgas Klaim Angka Kematian Covid-19 Tren Menurun, Kini 4,68 Persen

Nasional
Lebihi Target, Penghimpunan Hewan Kurban Dompet Dhuafa 2020 Capai Rp 76,9 Miliar

Lebihi Target, Penghimpunan Hewan Kurban Dompet Dhuafa 2020 Capai Rp 76,9 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X