JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengungkapkan, mayoritas publik puas atas kinerja Presiden Joko Widodo.
Hal itu terungkap dari hasil survei yang dilakukan SMRC medio 3-10 September 2017. Survei SMRC terkait kecenderungan dukungan politik pada tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi.
"Angka kepuasan publik atas kinerja Jokowi September 2017 sebesar 68 persen," kata Djayadi di Kantor SMRC, Jakarta, Kamis (5/10/2017).
Bahkan, kata Djayadi, kepuasan atas kinerja Jokowi cenderung menguat dan stabil.
"Tingkat kepuasan cenderung menguat dan stabil. Sampai sekarang stabil di angka 68 persen," kata dia.
Baca: Survei SMRC: Lebih Banyak Pendukung Prabowo Percaya PKI Bangkit Dibanding Jokowi
Ia membandingkan tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jokowi pada periode masa kepemimpinan yang sama. Hasilnya, kata dia, Jokowi unggul jika dibandingkan SBY.
"Kalau dibandingkan dengan pengalaman SBY yang sama-sama petahana dua tahun menjelang Pilpres 2009, kepuasan pada Jokowi lebih tinggi," kata dia.
Djayadi menyebutkan, kepuasan publik terhadap kinerja SBY pada September-Oktober 2006 sebesar 67 persen dan September 2007 turun menjadi 58 persen.
Sementara, kepuasan terhadap Jokowi pada 2016 sebesar 69 persen, dan September 2017 sebesar 68 persen.
"Modal politik Jokowi dua tahun menjelang Pilpres 2019 lebih baik dibanding yang dimiliki SBY pada rentang waktu yang sama menjelang Pilpres 2009," kata dia.
Baca: Survei SMRC: Hanya 9,2 Persen WNI Setuju Indonesia Jadi Negara Khilafah
Berdasarkan analisis SMRC, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi karena penilaian positif atas sejumlah hal. Misalnya, kondisi ekonomi dan penanggulangan berbagai masalah penting oleh pemerintah.
"Publik menyatakan kondisi ekonomi sekarang lebih baik dibanding tahun lalu lebih banyak dari yang menyatakan lebih buruk. Publik juga umumnya optimistis dengan ekonomi nasional ke depan," ujar dia.
Mayoritas responden juga menilai psitif terhadap kondisi politik, penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban.