Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Kepuasan Publik Capai 68 Persen

Kompas.com - 05/10/2017, 21:33 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengungkapkan, mayoritas publik puas atas kinerja Presiden Joko Widodo.

Hal itu terungkap dari hasil survei yang dilakukan SMRC medio 3-10 September 2017. Survei SMRC terkait kecenderungan dukungan politik pada tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi

"Angka kepuasan publik atas kinerja Jokowi September 2017 sebesar 68 persen," kata Djayadi di Kantor SMRC, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Bahkan, kata Djayadi, kepuasan atas kinerja Jokowi cenderung menguat dan stabil. 

"Tingkat kepuasan cenderung menguat dan stabil. Sampai sekarang stabil di angka 68 persen," kata dia.

Baca: Survei SMRC: Lebih Banyak Pendukung Prabowo Percaya PKI Bangkit Dibanding Jokowi

Ia membandingkan tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jokowi pada periode masa kepemimpinan yang sama. Hasilnya, kata dia, Jokowi unggul jika dibandingkan SBY.

"Kalau dibandingkan dengan pengalaman SBY yang sama-sama petahana dua tahun menjelang Pilpres 2009, kepuasan pada Jokowi lebih tinggi," kata dia.

Djayadi menyebutkan, kepuasan publik terhadap kinerja SBY pada September-Oktober 2006 sebesar 67 persen dan September 2007 turun menjadi 58 persen.

Sementara, kepuasan terhadap Jokowi pada 2016 sebesar 69 persen, dan September 2017 sebesar 68 persen.

"Modal politik Jokowi dua tahun menjelang Pilpres 2019 lebih baik dibanding yang dimiliki SBY pada rentang waktu yang sama menjelang Pilpres 2009," kata dia.

Baca: Survei SMRC: Hanya 9,2 Persen WNI Setuju Indonesia Jadi Negara Khilafah

Berdasarkan analisis SMRC, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi karena penilaian positif atas sejumlah hal. Misalnya, kondisi ekonomi dan penanggulangan berbagai masalah penting oleh pemerintah.

"Publik menyatakan kondisi ekonomi sekarang lebih baik dibanding tahun lalu lebih banyak dari yang menyatakan lebih buruk. Publik juga umumnya optimistis dengan ekonomi nasional ke depan," ujar dia.

Mayoritas responden juga menilai psitif terhadap kondisi politik, penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com