Agus Suntoro
Pemantau dan Penyelidik Komnas HAM RI

Peneliti pada Puslitbang Mahkamah Agung RI. Pernah menjadi penyelidik di berbagai kasus pelanggaran HAM di berbagai daerah, Koordinator Penyelidik Audit HAM di Papua, Koordinator Penyelidik Penanganan Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia, Angota Tim Penanganan Perlindungan Ekosistem Karst di Indonesia, dan menjadi penyusun beberapa RUU terkait HAM.

Penyelesaian Pelanggaran HAM, Tantangan Anggota Komnas HAM 2017–2022

Kompas.com - 05/10/2017, 19:42 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

PADA 3 Oktober 2017, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menetapkan 7 (tujuh) anggota Komnas HAM RI terpilih periode 2017-2022. 

Penetapan itu dilakukan setelah melalui serangkaian fit and proper test yang dimulai dari penyusunan makalah sampai proses wawancara terhadap 14 (empat belas) calon. Merujuk latar belakang calon terpilih, secara umum adalah pegiat HAM melalui berbagai lembaga swadaya masyarakat, akademisi, advokat, dan petahana. 

Ketujuh orang yang lolos seleksi menjadi anggota Komnas HAM tersebut adalah Mohammad Choirul Anam, Beka Ulung Hapsara, Ahmad Taufan Damanik, Munafrizal Manan, Sandrayati Moniaga, Hairansyah, dan Amiruddin Al Rahab.

Salah satu hal yang paling menonjol dan mendapat perhatian Komisi III DPR RI adalah dorongan bagi calon terpilih untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.

Meskipun disadari bahwa penuntasan pelanggaran HAM yang berat, terutama membawa pelaku untuk disidangkan di Pengadilan HAM sekaligus pemulihan hak-hak korban, bukan tanggung jawab mereka semata, akan tetapi juga memerlukan niat politik pemerintah.

Namun demikian, independensi, sikap tegas, dan kemampuan berkoordinasi sekaligus “berkonfrontasi” dari perspektif hukum dan HAM dengan Kejaksaan Agung RI dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menjadi keharusan yang tidak bisa dihindari.

Baca juga: Komisi III DPR Sahkan Tujuh Komisioner Baru Komnas HAM

Sebagai catatan, masih terdapat 8 (delapan) kasus pelanggaran HAM yang berat yang penuntasannya belum menunjukan hasil yang menggembirakan.

Di antaranya: Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari 1989, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Triksakti, Semanggi I dan Semanggi II, dan Peristiwa Wasior, dan Peristiwa Wamena.

Sedangkan saat ini proses penyelidikan yang masih berjalan adalah Kekerasan Paniai 2014, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998–1999 dan beberapa lainnya yang terjadi di Aceh.
Untuk menghadapi tantangan tersebut maka diperlukan kemampuan dari para calon terpilih yang setidak-tidaknya:

Pertama
, sebagai implementasi dari Prisip-prinsip Paris 1993 kepada Institusi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRI), maka diperlukan sikap idependensi dari anggota yang terpilih. Tindakan tersebut harus imparsial dan objektif, tidak hanya mengikuti keinginan penguasa yang direpresentasikan pemerintah, akan tetapi benar-benar mempedomani instrumen HAM dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat.

Perlu disadari pula pada 2019 akan menjadi tahun politik berupa pemilihan Presiden – Wakil Presiden RI yang menjadikan penyelesaian pelanggaran HAM menjadi komoditas, untuk itu perlu benar-benar menjaga independensinya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Asabri, Teddy Tjokro Ajukan Banding

Divonis 12 Tahun Penjara di Kasus Asabri, Teddy Tjokro Ajukan Banding

Nasional
Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Brimob Bawa Barang Bukti Sekoper dari Rumah Pribadi Ferdy Sambo ke Bareskrim

Nasional
P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

Nasional
UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

UPDATE 10 Agustus 2022: Bertambah 5.926, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.261.605

Nasional
KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

KPU Antisipasi Penumpukan Partai Politik di Malam Terakhir Pendaftaran

Nasional
Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Nasional
Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Nasional
KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

Nasional
KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

Nasional
KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

Nasional
Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Nasional
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

Nasional
Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Nasional
Mendagri Minta Pemda Segera Lapor jika Terjadi Kenaikan Drastis Harga Bahan Pokok

Mendagri Minta Pemda Segera Lapor jika Terjadi Kenaikan Drastis Harga Bahan Pokok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.