Polisi Masih Mencari Jejak Aset yang Dilarikan Dua Bos First Travel

Kompas.com - 05/10/2017, 19:07 WIB
Polisi mengawal tersangka kasus penipuan PT First Travel Andika Surachman (tengah) saat gelar perkara kasus penipuan PT First Travel di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (22/8). Bareskrim Polri menetapkan tiga orang tersangka yakni Andika Surachman, Anniesa Desvitasari, dan Siti Nuraidah Hasibuan terkait kasus penipuan dan penggelapan dana calon jamaah umroh yang dilakukan PT First Travel yang kerugiannya mencapai Rp848 miliar ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww/17.
RENO ESNIRPolisi mengawal tersangka kasus penipuan PT First Travel Andika Surachman (tengah) saat gelar perkara kasus penipuan PT First Travel di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (22/8). Bareskrim Polri menetapkan tiga orang tersangka yakni Andika Surachman, Anniesa Desvitasari, dan Siti Nuraidah Hasibuan terkait kasus penipuan dan penggelapan dana calon jamaah umroh yang dilakukan PT First Travel yang kerugiannya mencapai Rp848 miliar ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww/17.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua bos First Travel, Andika Surachman dan Annieda Hasibuan masih tertutup soal aset mereka.

Bahkan, diketahui ada sejumlah aset yang masih disembunyikan. Namun, para tersangka tak mengakui hal tersebut.

"Pada saat penangkapan Anniesa dan Andika, ada beberapa barang di satu rumah yang dipindahkan," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Martinus mengatakan, informasi tersebut didapatkan penyidik dari sumber.

Penyidik juga mengonfirmasi hal itu kepada petugas keamanan yang menjaga rumah di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan itu.

Baca: Penyusunan Berkas Perkara First Travel Masuk Tahap Akhir

Namun, kepolisian masih belum mendapatkan informasi kemana barang-barang tersebut dibawa.

"Kami harus gali, harus cari, kami mintakan juga penetapan penyitaannya," kata Martinus.

Barang-barang yang diduga disembunyikan itu antara lain perhiasan, sofa, dan beberapa barang berharga lainnya.

Polri menaksir uang jemaah yang digelapkan bos First Travel lebih dari Rp 800 miliar.

Dari penghitungan aset-aset yang telah disita, ditaksir nilainya hanya Rp 50 miliar. Sementara itu, sisanya belum diketahui dilarikan ke mana.

Baca: Alasan Menteri Agama Tak Cabut Izin PT First Travel Sejak Maret 2017

Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, saldo First Travel dalam 50 rekening hanya mencapai Rp 7 miliar.

"Ada dana-dana lain ke mana yang dibelikan yang patut diduga hasil kejahatan penipuan dan penggelapan dari dana calon jamaah. Ini harus kita ungkap," kata Martinus.

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan tiga petinggi First Travel sebagai tersangka. Selain Andika dan Anniesa, polisi juga menetapkan adik Anniesa, Direktur Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki, sebagai tersangka.

Modusnya yakni menjanjikan calon jamaah untuk berangkat umrah dengan target waktu yang ditentukan.

Hingga batas waktu tersebut, para calon jamaah tak kunjung menerima jadwal keberangkatan. Bahkan, sejumlah korban mengaku diminta menyerahkan biaya tambahan agar bisa berangkat.

Kompas TV Ombudsman Republik Indonesia telah minta pemerintah untuk tidak lepas tangan dalam kasus penipuan travel umrah First Travel.




25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Jantung Idap Covid-19 Lebih Sulit Ditangani, Dokter: Jangan Sampai Terpapar

Pasien Jantung Idap Covid-19 Lebih Sulit Ditangani, Dokter: Jangan Sampai Terpapar

Nasional
Jelang Pilkada, Kabareskrim Ingatkan soal Potensi Penyalahgunaan Bansos dan Maraknya Hoaks

Jelang Pilkada, Kabareskrim Ingatkan soal Potensi Penyalahgunaan Bansos dan Maraknya Hoaks

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Usai Selamatkan Pekerja Migran yang Disiksa di Malaysia, Kemlu Pastikan MH Dalam Kondisi Baik

Nasional
Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Survei TII: Praktik Gratifikasi Sudah Dianggap Lumrah

Nasional
Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Jokowi: Kalau Sangat Diperlukan, Saya Siap Terbitkan Aturan Lagi soal Penyandang Disabilitas

Nasional
Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Benny Wenda Deklarasikan Pemerintahan Sementara Papua Barat, Mahfud: Makar

Nasional
Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Survivor Covid-19 Perlu Waspadai Long Covid, Apa Itu?

Nasional
Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Kemenlu Pulangkan 43 Pekerja Migran Korban Perdagangan Orang di Saudi

Nasional
Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Saat Calon Hakim MA Ditanya soal Perlunya Ada Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Survei TII: Hanya 50 Persen Responden Menilai Kinerja KPK Cukup Baik

Nasional
Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Pimpinan Komisi II: Tak Elok DPRD DKI Usulkan Kenaikan Gaji Saat Krisis Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Jokowi: Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Harus Berdasar HAM

Nasional
Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Duduk Perkara Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean

Nasional
Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Gakkumdu: 104 Dugaan Tindak Pidana Pemilu Disidik, Paling Banyak Terkait Netralitas ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X