Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Hadapan Presiden Jokowi, Gatot Nurmantyo Tegaskan soal Sikap Politik Negara TNI

Kompas.com - 05/10/2017, 17:28 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat menyinggung soal politik negara yang dilakukan oleh TNI, saat menyampaikan pada upacara peringatan HUT ke-72 TNI, di Dermaga PT Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017).

Acara ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

"Pada saat yang sama, saya tegaskan pula bahwa politik TNI adalah politik negara," ujar Gatot.

Menurut Gatot, politik negara merupakan politik yang diabdikan bagi tegaknya NKRI, ketaatan prajurit terhadap hukum, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun.

Selain itu, kata Gatot, TNI akan selalu taat kepada atasan, yakni Presiden RI yang dipilih secara sah sesuai konstitusi.

Baca: Panglima TNI Yakinkan Presiden Jokowi soal Kesetiaan TNI

Dia juga meminta agar Presiden Jokowi tidak meragukan kesetiaan TNI terhadap pemerintah.

"Sekali lagi jangan ragukan kesetiaan TNI," kata Gatot.

Sebelumnya, saat menjadi memberikan amnah sebagai inspektur upacara HUT TNI, Presiden Joko Widodo meminta TNU untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

Jokowi menegaskan bahwa politik TNI adalah politik negara.

Dalam amanatnya itu, ia menyampaikan pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman tentang politik TNI.

Baca: Jokowi Jalan Kaki Menuju Upacara HUT TNI, Panglima TNI Minta Maaf

"Saya ingat pesan Jenderal Sudirman tentang jati diri TNI yang saya yakin sangat relevan sampai sekarang. Bahwa politik tentara, politik negara, politik TNI adalah politik negara. Loyalitas TNI adalah loyalitas negara," ujar Jokowi.

Jokowi berpesan kepada seluruh prajurit TNI untuk patuh dan tunduk hanya untuk kepentingan negara, serta tak masuk ke kancah politik praktis.

"TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tak terkotak-kotak dengan kepentingan politik yang sempit dan tak masuk ke kancah politik praktis. Yang selalu menjamin netralitas politik di NKRI ini," ujar Jokowi. 

Kompas TV Panglima TNI Jawab Soal Kegaduhan Politik di Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com