Buntut Kasus First Travel, Kemenag Akan Atur Standar Minimal Biaya Umrah

Kompas.com - 04/10/2017, 22:15 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai dan Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suaedy dalam pertemuan terkait hasil investigasi Ombudsman atas tata kelola penyelenggaraan umroh. Pertemuan berlangsung di kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (4/10/2017). Fachri FachrudinMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai dan Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suaedy dalam pertemuan terkait hasil investigasi Ombudsman atas tata kelola penyelenggaraan umroh. Pertemuan berlangsung di kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (4/10/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama tengah merevisi regulasi terkait umrah. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, revisi ini dilakukan setelah mendalami kasus PT First Travel.

"Beberapa langkah ke depan yang kami segera wujudkan, karena prosesnya sudah mendekati akhir. Pertama, revisi regulasi. Jadi beberapa regulasi (baru) akan kami terbitkan," kata Lukman dalam pertemuan bersama Ombudsman RI di Kantor Ombudsan, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2017).

Adapun, salah satu regulasi yang dikaji terkait kisaran harga minimum penyelenggaraan umrah.

Baca: Alasan Menteri Agama Tak Cabut Izin PT First Travel Sejak Maret 2017

Lukman mengatakan, regulasi yang berlaku saat ini hanya terkait standar minimum pelayanan. Misalnya, standar minimal untuk penginapan jemaah harus di hotel kelas bintang tiga.

Oleh karena itu, ketetapan referensi harga minimum penting untuk diatur. Dengan demikian, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau agen perjalanan umrah tidak bisa menetapkan harga seenaknya yang berpotensi merugikan calon jemaah.

"Ini juga berdasarkan masukan dari sejumlah PPIU yang ada, asosiasi-asosiasi yang merupakan himpunan dari para PPIU, mereka bersepakat perlu ada standar minimal harga referensi yang ditetapkan," kata Lukman.

Sebelumnya, Kemenag mencabut izin operasional First Travel.

Surat pencabutan izin itu tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 tentang Penjatuhan Sanksi Administrasi Pencabutan Izin Penyelenggaraan PT First Anugerah Karya Wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Keputusan Menteri tersebut telah berlaku sejak 1 Agustus 2017.

Baca juga: Cegah Perang Harga, Kementerian Agama Kaji Batas Minimal Biaya Umrah

Dalam kasus ini, First Travel menawarkan harga pemberangkatan umrah yang lebih murah dari agen travel lainnya.

Pembeli tergiur dan memesan paket umrah. Namun, hingga batas waktu yang dijanjikan, calon jemaah tak kunjung berangkat.

Perusahaan itu kemudian dianggap menipu calon jemaah yang ingin melaksanakan umrah.

Kepolisian telah menahan Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Desvitasari, yang juga direktur di perusahaan tersebut.

Kompas TV Ombudsman Republik Indonesia telah minta pemerintah untuk tidak lepas tangan dalam kasus penipuan travel umrah First Travel.




25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tangkap 17 Orang Termasuk Edhy Prabowo dan Istri

KPK Tangkap 17 Orang Termasuk Edhy Prabowo dan Istri

Nasional
Polri Turunkan 191.584 Personel Amankan Natal dan Tahun Baru 2021

Polri Turunkan 191.584 Personel Amankan Natal dan Tahun Baru 2021

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Ini Arahan Prabowo ke Partai Gerindra

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Ini Arahan Prabowo ke Partai Gerindra

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Nasional
Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Nasional
Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Nasional
Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Nasional
Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Nasional
Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Nasional
Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Nasional
Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Nasional
Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Nasional
Wapres Ingatkan Pelaku Industri 'Fintech' Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Wapres Ingatkan Pelaku Industri "Fintech" Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X