Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PAN Berharap Para Pimpinan Lembaga Negara Tak Saling Serang

Kompas.com - 04/10/2017, 21:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifki Hasan menilai, instruksi Presiden Jokowi kepada para pimpinan lembaga negara agar tak gaduh sudah tepat.

Menurut dia, instruksi itu perlu diberikan untuk menyokong jalannya pemerintahan dengan baik.

"(Pernyataan) Pak Jokowi kan soal pemerintahan, ya benar dong. Kan anak buah Presiden semua. Kalau punya masalah ya bicarakan di dalam dong. Kegaduhan antar-menteri itu enggak boleh, enggak boleh saling menyerang di media," kata Zulkifli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Ia mengatakan, seharusnya permasalahan antar-lembaga negara diselesaikan dalam forum internal.

Baca: Di Rapat Kabinet, Jokowi Perintahkan Jangan Buat Gaduh

Zulkifli berpandangan, kegaduhan di pemerintahan karena kurangnya koordinasi dalam menyikapi kesalahpahaman yang muncul di antara lembaga negara.

Oleh karena itu, ia meminta kehadiran menteri dalam rapat koordinasi tidak diwakili.

Saat ditanya soal kegaduhan pengadaan senjata, Zul enggan menjawab. Ia hanya kembali menegaskan bahwa semua bergantung pada koordinasi internal yang dilakukan.

"Sebelum ada keputusan apapun, harusnya rakor (rapat koordinasi) dulu. Pengadaan senjata, rakor dulu. Impor gula dan beras, rakor dulu. Menteri Pertanian gimana, Menteri Perdagangan gimana. Produksi cocok semua oke. Jangan dikit-dikit ribut," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet untuk fokus pada tugas masing-masing.

Baca: Manuver Panglima TNI Dianggap Bawa TNI ke Ranah Politik

Jokowi tidak ingin ada anggota kabinet yang membuat masyarakat khawatir dan bingung.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Dalam menyampaikan pesan itu, Jokowi menekankan bahwa ia adalah kepala negara dan panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi angkatan darat laut dan udara, saya ingin perintahkan kepada bapak ibu saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing," kata Jokowi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com