Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luncurkan "E-Government", Kementerian PAN-RB Jawab Keluhan Jokowi

Kompas.com - 04/10/2017, 13:01 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) meluncurkan sistem e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sistem tersebut diluncurkan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.

Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan bahwa peluncuran sistem e-government tersebut adalah upaya untuk menindaklanjuti keluhan Presiden Joko Widodo, khususnya di Kementerian PAN-RB.

Presiden kata Asman, sebelumnya mengeluhkan minimnya inovasi yang diciptakan oleh aparatur sipil negara (ASN). Para ASN tersebut hanya berkutat dengan rutinitas sehari-hari, tanpa menciptakan inovasi.

"Presiden Jokowi mengeluhkan bahwa 70 persen ASN hanyut dengan rutinitas dan tidak ada inovasi," kata Asman di kantornya, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

(Baca juga: Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN-RB Luncurkan "E-Government")

Penerapan e-government tersebut, kata Asman, diharapkan untuk membenahi sistem yang dianggap tidak efektif dan efisien. Misalnya, selama ini banyak kepala daerah yang datang ke kantornya untuk mengantarkan izin permohonan formasi kepegawaian di pemerintahannya.

"Mereka bolak-balik ke Jakarta antar permohonan formasi. Pagi-pagi sudah ada di kantor, antre. Yang lebih merepotkan pulang, kita harus cap SPPD," kata dia.

"Ini kalau diubah akan ada efisiensi yang luar biasa. Jadi kita terus berbenah. Mari sama-sama perbaiki sistem internal kita," ujar Asman.

(Baca juga: Kementerian PAN-RB Rancang Peraturan yang Wajibkan Daerah Gunakan "E-Government")

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengapresiasi inovasi yang diluncurkan Kementerian PAN-RB tersebut.

"Ini langkah maju luar biasa. Presiden selalu sampaikan cari teborosan out of the box. Jangan terjebak dalam satu posisi yang membuat kita santai-santai asal jalan. Habis waktu tapi tidak ada manfaat apa-apa," ujar dia.

Menurut Wiranto, dengan e-government akan bisa menghindari terjadinya praktik-praktik yang selama ini menjadi penyakit bikrokrasi.

"Semua sudah elektronik. Membuat efisiensi untuk menghindari kontak person to person, suap-menyuap, sogok-menyogok, palak-memalak itu bisa hilang. Banyak sekali itu," kata dia.

(Baca juga: Kementerian PAN-RB Susun Standardisasi Nasional "E-Government" untuk Pemerintah Daerah)

Wiranto juga menganggap bahwa dalam suatu suatu pemerintahan, aparatur sipil negara (ASN) menjadi motor penggerak birokrasi yang penting. Jika ASN tak diberdayakan dengan benar maka negara bisa lumpuh.

"Makanya Kemenpan-RB punya visi yang sangat vital, kalau anggaran kecil, saya mendorong anggarannya ditambah," kata dia.

Wiranto berharap langkah Kementerian PAN-RB tersebut bisa ditiru dan diikuti oleh kementerian/lembaga lainnya yang ada di dalam negeri.

"Terobosan ini bisa ditularkan ke kementerian/lembaga lain. Saya juga akan sesuaikan apa yang belum sesuai di kementerian saya. Karena itu pesan saya jangan pernah berhenti berinovasi dan berkreasi, perkembangan masyarakat kita dinamis," tutur dia.

Kompas TV Mendagri Minta Pegawai Bolos Diberi Sanksi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com