Luncurkan "E-Government", Kementerian PAN-RB Jawab Keluhan Jokowi

Kompas.com - 04/10/2017, 13:01 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) meluncurkan sistem e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sistem tersebut diluncurkan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.

Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan bahwa peluncuran sistem e-government tersebut adalah upaya untuk menindaklanjuti keluhan Presiden Joko Widodo, khususnya di Kementerian PAN-RB.

Presiden kata Asman, sebelumnya mengeluhkan minimnya inovasi yang diciptakan oleh aparatur sipil negara (ASN). Para ASN tersebut hanya berkutat dengan rutinitas sehari-hari, tanpa menciptakan inovasi.

"Presiden Jokowi mengeluhkan bahwa 70 persen ASN hanyut dengan rutinitas dan tidak ada inovasi," kata Asman di kantornya, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

(Baca juga: Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN-RB Luncurkan "E-Government")

Penerapan e-government tersebut, kata Asman, diharapkan untuk membenahi sistem yang dianggap tidak efektif dan efisien. Misalnya, selama ini banyak kepala daerah yang datang ke kantornya untuk mengantarkan izin permohonan formasi kepegawaian di pemerintahannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mereka bolak-balik ke Jakarta antar permohonan formasi. Pagi-pagi sudah ada di kantor, antre. Yang lebih merepotkan pulang, kita harus cap SPPD," kata dia.

"Ini kalau diubah akan ada efisiensi yang luar biasa. Jadi kita terus berbenah. Mari sama-sama perbaiki sistem internal kita," ujar Asman.

(Baca juga: Kementerian PAN-RB Rancang Peraturan yang Wajibkan Daerah Gunakan "E-Government")

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengapresiasi inovasi yang diluncurkan Kementerian PAN-RB tersebut.

"Ini langkah maju luar biasa. Presiden selalu sampaikan cari teborosan out of the box. Jangan terjebak dalam satu posisi yang membuat kita santai-santai asal jalan. Habis waktu tapi tidak ada manfaat apa-apa," ujar dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelatih dan Atlet yang Tak Raih Medali Paralimpiade Juga Dapat Bonus dari Jokowi

Pelatih dan Atlet yang Tak Raih Medali Paralimpiade Juga Dapat Bonus dari Jokowi

Nasional
Leani Ratri Oktila, Peraih Emas Paralimpiade, Hadiahkan Raket untuk Jokowi

Leani Ratri Oktila, Peraih Emas Paralimpiade, Hadiahkan Raket untuk Jokowi

Nasional
Menteri PPPA: Pengasuhan Anak Kunci Utama Pencegahan Stunting

Menteri PPPA: Pengasuhan Anak Kunci Utama Pencegahan Stunting

Nasional
Terima 11 Nama Calon Hakim Agung, Ketua DPR Pastikan Proses Pemilihan Berjalan Terbuka

Terima 11 Nama Calon Hakim Agung, Ketua DPR Pastikan Proses Pemilihan Berjalan Terbuka

Nasional
Manusia Dinilai Jadi Salah Satu Penyebab Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Manusia Dinilai Jadi Salah Satu Penyebab Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Nasional
Kecewa RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas, PPATK Ingatkan Komitmen DPR-Pemerintah

Kecewa RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas, PPATK Ingatkan Komitmen DPR-Pemerintah

Nasional
Raih 2 Emas dan 1 Perak di Paralimpiade, Leani Ratri Oktila Terima Bonus Rp 13,5 Miliar

Raih 2 Emas dan 1 Perak di Paralimpiade, Leani Ratri Oktila Terima Bonus Rp 13,5 Miliar

Nasional
PPATK Kecewa RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Revisi Prolegnas Prioritas 2021

PPATK Kecewa RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Revisi Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Jokowi Minta Prestasi Indonesia di Paralimpiade 2024 Ditingkatkan

Jokowi Minta Prestasi Indonesia di Paralimpiade 2024 Ditingkatkan

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Tak Optimal, Wapres: Bukan Belajar Daring, tapi Tidak Belajar

Pembelajaran Jarak Jauh Tak Optimal, Wapres: Bukan Belajar Daring, tapi Tidak Belajar

Nasional
Alex Noerdin Punya Harta Rp 28 Miliar, Kasusnya Rugikan Negara Rp 430 Miliar

Alex Noerdin Punya Harta Rp 28 Miliar, Kasusnya Rugikan Negara Rp 430 Miliar

Nasional
Indonesia Kembali Kedatangan Vaksin Pfizer dari AS, Jumlahnya 2,6 Juta Dosis

Indonesia Kembali Kedatangan Vaksin Pfizer dari AS, Jumlahnya 2,6 Juta Dosis

Nasional
Mahfud Apresiasi Kolaborasi Polri-PPATK Bongkar Kejahatan TPPU Senilai Rp 531 Miliar

Mahfud Apresiasi Kolaborasi Polri-PPATK Bongkar Kejahatan TPPU Senilai Rp 531 Miliar

Nasional
Atlet Paralimpiade Dapat Bonus: Peraih Perak 2,5 Miliar, Perunggu 1,5 Miliar

Atlet Paralimpiade Dapat Bonus: Peraih Perak 2,5 Miliar, Perunggu 1,5 Miliar

Nasional
IDI Surati Gubernur, Minta Jaminan Keamanan Tenaga Kesehatan di Papua

IDI Surati Gubernur, Minta Jaminan Keamanan Tenaga Kesehatan di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.