Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III DPR Sahkan Tujuh Komisioner Baru Komnas HAM

Kompas.com - 03/10/2017, 18:09 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR mengesahkan tujuh nama komisioner baru Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Selasa (3/10/2017) sore. Tujuh nama tersebut dipilih melalui mekanisme musyawarah mufakat. Nama-nama itu akan dibawa ke paripurna untuk dibacakan.

"Komisioner yang disepakati tujuh orang," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa dalam ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dari tujuh orang tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan catatan terhadap dua orang komisioner terpilih.

Namun, kata Desmond, PKS menghormati hasil musyawarah mufakat yang telah dilakukan. Dua nama komisioner yang diberi catatan tersebut tak disebutkan dalam pengumuman komisioner terpilih.

(Baca: Komnas HAM Sebut Isu Intoleransi Beragama Kerap Jadi Senjata Politik)

Sementara itu, Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Nasir Djamil menuturkan, pihaknya mempertimbangkan dari sisi integritas dan kompetensi. Salah satu nama yang diberikan catatan adalah petahana Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga.

"Kami nilai dia adalah bagian dari masa lalu," kata Nasir.

Ia menambahkan, selama ini kerja Komnas HAM dinilai masih monoton. Misalnya, dengan menerima laporan pelanggaran HAM kemudian melakukan publikasi.

"Tentu kami ingin Komnas HAM ke depan diisi orang-orang baru yang punya rekam jejak bagus dalam konteks advokasi hak asasi manusia," tuturnya.

Ia berharap, catatan-catatan tersebut ikut disampaikan di rapat paripurna pengesahan.

Adapun tujuh nama komisioner terpilih adalah:
1. Mohammad Choirul Anam
2. Beka Ulung Hapsara
3. Ahmad Taufan Damanik
4. Munafrizal Manan
5. Sandrayati Moniaga
6. Hairansyah
7. Amiruddin Al Rahab 

Kompas TV Komnas HAM Tolak PERPPU Ormas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com