Soal "Presidential Threshold", Yusril Pertanyakan Moralitas Pemerintah dan DPR ke MK

Kompas.com - 03/10/2017, 15:32 WIB
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, ditemui usai menjalani sidang uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Sidang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (3/10/2017). Fachri FachrudinKetua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, ditemui usai menjalani sidang uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Sidang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai, aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) hanya menguntungkan pemerintah sebagai pembuat undang-undang bersama DPR.

Sebab, ketentuan tersebut mempersulit partai lain untuk mengajukan calon presiden yang ingin diusung pada pemilu serentak 2019.

Padahal, terkait pengusungan calon presiden sudah dijamin dalam Pasal 6a ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum".

Baca: Mendagri: "Presidential Threshold" Sudah Diterapkan Sejak Pilpres 2009

Dalam sidang pendahuluan, uji materi terkait UU Pemilu yang digelar Selasa (3/10/2017), Yusril mempertanyakan sikap pembuat undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apakah cukup moralis kalau presiden dan DPR membentuk undang-undang untuk menguntungkan dirinya sendiri?" kata Yusril dalam persidangan.

Yusril berharap MK membatalkan aturan terkait presidential treshold meskipun aturan soal ambang batas menjadi kebijakan hukum terbuka bagi pembuat undang-undang (open legal policy).

Hal ini sebagaimana pertimbangan MK saat memutus perkara terkait presidential treshold yang sebelumnya juga sudah empat kali digugat oleh sejumlah pihak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"MK mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya akan membatalkan suatu norma undang-undang yang dibentuk karena open legal policy kalau bertentangan dengan tiga hal," kata Yusril.

Baca juga: 
Mendagri: Dulu Presidential Threshold 20-25 Persen Enggak Ada Mantan Presiden Protes

"Pertama, dengan rasionalitas; Kedua, dengan moralitas; dan Ketiga, dengan ketidakadilan yang tidak bisa ditolerir. Itu ada dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam permohonan Effendi Gazali," tambah mantan Menteri Kehakiman tersebut.

Selain Yusril, aturan terkait presidential treshold juga digugat oleh sejumlah pihak di antaranya, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Hadar Nafis Gumay bersama dua lembaga sosial masyarakat, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif).

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan, penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi asas jujur, adil, dan demokratis sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Total 3,4 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Angka Kematian Masih Tinggi

UPDATE: Total 3,4 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Angka Kematian Masih Tinggi

Nasional
Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Nasional
Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Nasional
Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Nasional
Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Nasional
Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Nasional
Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Nasional
UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X