Wiranto Nilai Wajar Instruksi Jokowi Jangan Buat Kegaduhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menilai wajar perintah Presiden Joko Widodo kepada seluruh jajaran kabinet untuk tidak membuat kegaduhan.

Wiranto mengatakan, Presiden mengharapkan supaya kondisi nasional menjelang Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019, ataupun semua kegiatan politik nasional, tidak diawali dengan kegaduhan.

Dalam proses demokrasi, kata dia, pemerintah ingin masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan punya kompetensi dengan tenang melalui pertimbangan yang matang.

Hal itu dapat terjadi bila tidak ada kegaduhan.

(baca: Di Rapat Kabinet, Jokowi Perintahkan Jangan Buat Gaduh)

"Oleh karena itu, Presiden sangat jelas dan sangat wajar bahwa sebagai kepala negara, kepala pemeritahan yang bertanggung jawab terhadap pembangunan nasional termasuk pembangunan politik, mengharapakan agar kita memelihara kondisi politik nasional secara sungguh-sungguh agar terjadi kondisi yang aman, damai dan tentram," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Menurut Wiranto, pernyataan Presiden sangat logis sebagai bentuk pengarahan kepada para menterinya.

"Memang diminta atau diinstruksikan secara jelas, bahkan beliau (Presiden) dengan jelas mengatakan sebagai panglima tertinggi, kepala pemerintahan, kepala negara, memerintahkan kita semuanya menjaga kondisi itu. Yakni aman, damai, tenang," ujar Wiranto.

(baca: Menhan: Maklum Orang di Luar Berpolitik, tapi Enggak Boleh di Dalam Kabinet)

Dalam rapat kabinet paripurna Senin kemarin, Presiden Jokowi memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet untuk fokus pada tugas masing-masing.

Jokowi menginstruksikan seluruh anggota kabinet jangan membuat gaduh, kontroversi, membuat masyarakat khawatir dan bingung. Kondisi politik harus kondusif.

Dalam menyampaikan pesan itu, Jokowi menekankan dirinya adalah kepala negara dan panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi angkatan darat laut dan udara, saya ingin perintahkan kepada bapak ibu saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing," kata Jokowi.

(baca: Panglima TNI yang Penuh Kontroversi dan Reformasi Keamanan)

Jokowi tak menyebut secara spesifik mengenai kasus tertentu saat menyampaikan arahannya.

Namun, belakangan, terjadi kegaduhan soal pernyataan Panglima TNI. Gatot menyebut adanya institusi non militer yang memesan 5000 pucuk senjata.

Pernyataan Gatot disampaikan secara tertutup dalam pertemuan Panglima TNI dengan para purnawirawan, Jumat (22/9/2017).

Namun, rekaman pembicaraan tersebut bocor ke media sosial.