Kompas.com - 02/10/2017, 21:53 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Suteki menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas) membuka peluang munculnya abuse of power dari pemerintah terhadap ormas.

Menurut dia, Perppu Ormas membuka peluang seluas-luasnya kepada pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, memberikan vonis terhadap ormas yang dianggap menyimpang dan bertentangan dengan Pancasila.

Adapun langkah mengajukan gugatan dapat diajukan setelah dilakukan pembubaran. Hal ini, menurut Suteki, mengesampingkan proses hukum yang adil.

"Hal seperti ini sudah jelas, pemerintah demi mementingkan ego sektoral, due process of law dinegasikan secara total," kata Suteki, dalam sidang uji materi Perppu Ormas di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Baca: MK Tolak Koalisi Pro Demokrasi Jadi Pihak Terkait Uji Materi Perppu Ormas

Padahal, lanjut dia, UU Ormas tahun 2013 justru mengedepankan proses pengadilan sebelum status badan hukum suatu ormas dicabut.

Menurut Suteki, dihilangkannya peran peradilan sebelum pembubaran merusak pilar negara hukum Indonesia.

"Dalam negara hukum tidak boleh dilakukan cara-cara vandalisme, hantam dulu, yang lain urusan belakangan. Pecat ASN (aparatur sipil negara) dulu kalau mau menuntut silakan ke pengadilan," kata dia.

Dengan demikian, dapat dikatakan negara hanya menggunakan peraturan sebagai tameng melegitimasi pelaksanaan kekuasaan tanpa adanya prinsip check and balances dengan yudikatif.

"Ini yang disebut Brian Z Tamanaha sebagai The Thinnest Rule of Law. Aroma kediktatoran dapat menyelimuti sistem pemerintahan negara bila pihak eksekutif hanya bertameng UU atau Perppu untuk menuruti kemauannya," ujar Suteki. 

Suteki merupakan ahli yang dihadirkan oleh salah satu pemohon gugatan untuk memberikan pendapatnya kepada hakim konstitusi.

Ada sejumlah pihak yang mengajukan gugatan terhadap Perppu Ormas, di antaranya permohonan dengan nomor perkara 39/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto.

Selain itu, permohonan dengan nomor perkara 41/PUU-XV/2017 diajukan oleh Aliansi Nusantara.

Ada pula permohonan nomor perkara 48/PUU-XV/2017 diajukan oleh Yayasan Sharia Law Alqonuni, dan beberapa pihak lainnya.

Secara umum, beberapa Pemohon mempersoalkan penerbitan Perppu Ormas. Menurut Pemohon, penerbitan Perppu tidak dalam keadaan genting dan mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945.

Selain itu, beberapa Pemohon juga mempersoalkan pemidanaan terhadap anggota ormas yang dianggap menyimpang.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 82A Perppu Ormas. Perppu tersebut menyebutkan bahwa anggota dan/atau pengurus ormas yang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu keamanan, ketertiban dan melakukan tindakan yang menjadi wewenang penegak hukum, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama satu tahun.

Selain itu, anggota dan/atau pengurus ormas yang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun.

Kompas TV Jokowi Dituding Presiden Diktator (Bag 3)


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesan Kolonel Andike Saat Tahu Akan Jadi Komandan Upacara di Istana: Ini Tanggung Jawab Berat

Kesan Kolonel Andike Saat Tahu Akan Jadi Komandan Upacara di Istana: Ini Tanggung Jawab Berat

Nasional
Ketua KPK Sebut Kemerdekaan Sejati saat Indonesia Bersih dari Korupsi

Ketua KPK Sebut Kemerdekaan Sejati saat Indonesia Bersih dari Korupsi

Nasional
Tim Pancasila Sakti Akan Bertugas pada Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Tim Pancasila Sakti Akan Bertugas pada Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Nasional
Istana Sebut Jokowi Segera Lantik Menpan-RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Istana Sebut Jokowi Segera Lantik Menpan-RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Nasional
40 Napi Teroris Ikrar Setia ke NKRI, BNPT: Hadiah Luar Biasa HUT ke-77 RI

40 Napi Teroris Ikrar Setia ke NKRI, BNPT: Hadiah Luar Biasa HUT ke-77 RI

Nasional
Asyik Joget Saat Farel Prayoga Nyanyi, KSAD Dudung: Kita Nikmati Kemerdekaan

Asyik Joget Saat Farel Prayoga Nyanyi, KSAD Dudung: Kita Nikmati Kemerdekaan

Nasional
Istana Benarkan Jokowi Segera Lakukan 'Groundbreaking' di IKN Bulan ini

Istana Benarkan Jokowi Segera Lakukan "Groundbreaking" di IKN Bulan ini

Nasional
Kejagung Diharap Beri KPK Akses Luas Periksa Surya Darmadi

Kejagung Diharap Beri KPK Akses Luas Periksa Surya Darmadi

Nasional
Puji Penyelenggaraan HUT Ke-77 RI, Addie MS: Ini Paling Seru

Puji Penyelenggaraan HUT Ke-77 RI, Addie MS: Ini Paling Seru

Nasional
Jokowi Beri Pesan ke Farel Prayoga: Sekolah Terus Setinggi-tingginya!

Jokowi Beri Pesan ke Farel Prayoga: Sekolah Terus Setinggi-tingginya!

Nasional
RAPBN 2023, Ini Penjelasan Lengkap Jokowi soal Besaran Dana Kesehatan, Pendidikan hingga Infrastruktur

RAPBN 2023, Ini Penjelasan Lengkap Jokowi soal Besaran Dana Kesehatan, Pendidikan hingga Infrastruktur

Nasional
PDI-P Hormati Terbentuknya Kerja Sama Politik Gerindra dan PKB

PDI-P Hormati Terbentuknya Kerja Sama Politik Gerindra dan PKB

Nasional
Kenakan Pakaian Adat Kaltim Saat Upacara HUT ke-77 RI, Menkes: Siap-siap ke Ibu Kota Baru

Kenakan Pakaian Adat Kaltim Saat Upacara HUT ke-77 RI, Menkes: Siap-siap ke Ibu Kota Baru

Nasional
HUT Ke-77 RI, SBY Sebut Indonesia Bangsa yang Tangguh

HUT Ke-77 RI, SBY Sebut Indonesia Bangsa yang Tangguh

Nasional
Upaya Ferdy Sambo Diduga Hendak Suap Petugas LPSK Dinilai Bisa Dipidana

Upaya Ferdy Sambo Diduga Hendak Suap Petugas LPSK Dinilai Bisa Dipidana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.