Kompas.com - 02/10/2017, 21:53 WIB
Kompas TV Jokowi Dituding Presiden Diktator (Bag 3)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Ada sejumlah pihak yang mengajukan gugatan terhadap Perppu Ormas, di antaranya permohonan dengan nomor perkara 39/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto.

Selain itu, permohonan dengan nomor perkara 41/PUU-XV/2017 diajukan oleh Aliansi Nusantara.

Ada pula permohonan nomor perkara 48/PUU-XV/2017 diajukan oleh Yayasan Sharia Law Alqonuni, dan beberapa pihak lainnya.

Secara umum, beberapa Pemohon mempersoalkan penerbitan Perppu Ormas. Menurut Pemohon, penerbitan Perppu tidak dalam keadaan genting dan mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945.

Selain itu, beberapa Pemohon juga mempersoalkan pemidanaan terhadap anggota ormas yang dianggap menyimpang.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 82A Perppu Ormas. Perppu tersebut menyebutkan bahwa anggota dan/atau pengurus ormas yang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu keamanan, ketertiban dan melakukan tindakan yang menjadi wewenang penegak hukum, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama satu tahun.

Selain itu, anggota dan/atau pengurus ormas yang menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rendahnya Keterwakilan Perempuan saat Seleksi Calon Anggota, Bawaslu Dikritik

Rendahnya Keterwakilan Perempuan saat Seleksi Calon Anggota, Bawaslu Dikritik

Nasional
Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Penganiayaan M Kece

Irjen Napoleon Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Penganiayaan M Kece

Nasional
Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dan 4 Hal yang Belum Terungkap

Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dan 4 Hal yang Belum Terungkap

Nasional
Menurut Mahfud, jika Pemerintah Diam, Skenario Kasus Brigadir J Bisa Saja Baku Tembak

Menurut Mahfud, jika Pemerintah Diam, Skenario Kasus Brigadir J Bisa Saja Baku Tembak

Nasional
ICJR Temukan 73 Pasal Bermasalah di Dalam RKUHP

ICJR Temukan 73 Pasal Bermasalah di Dalam RKUHP

Nasional
Polri: Irjen Ferdy Sambo Tak Bisa Diperiksa Komnas HAM Hari Ini

Polri: Irjen Ferdy Sambo Tak Bisa Diperiksa Komnas HAM Hari Ini

Nasional
Komnas HAM Jadwalkan Periksa Irjen Ferdy Sambo Siang Ini

Komnas HAM Jadwalkan Periksa Irjen Ferdy Sambo Siang Ini

Nasional
Wapres Minta Dosen Pendidikan Agama Islam Jadi Garda Terdepan Tumbuhkan Moderasi Beragama

Wapres Minta Dosen Pendidikan Agama Islam Jadi Garda Terdepan Tumbuhkan Moderasi Beragama

Nasional
Ribut-ribut Rencana Kenaikan Tarif Tiket Borobudur dan TN Komodo, Preseden Buruk Pariwisata Indonesia

Ribut-ribut Rencana Kenaikan Tarif Tiket Borobudur dan TN Komodo, Preseden Buruk Pariwisata Indonesia

Nasional
Ferdy Sambo Diperiksa sebagai Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J Hari Ini

Ferdy Sambo Diperiksa sebagai Tersangka Pembunuhan Berencana Brigadir J Hari Ini

Nasional
Gus Yahya Tunjuk Gudfan Arif sebagai Plt Bendum PBNU Gantikan Posisi Mardani Maming

Gus Yahya Tunjuk Gudfan Arif sebagai Plt Bendum PBNU Gantikan Posisi Mardani Maming

Nasional
Kabareskrim Harap Motif Penembakan Brigadir J Dibuka di Persidangan

Kabareskrim Harap Motif Penembakan Brigadir J Dibuka di Persidangan

Nasional
Kementerian PPPA Dorong Polisi Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Bogor

Kementerian PPPA Dorong Polisi Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Bogor

Nasional
PKB-Gerindra Akan Deklarasi Koalisi Sabtu Ini di Sentul

PKB-Gerindra Akan Deklarasi Koalisi Sabtu Ini di Sentul

Nasional
Eks Pejabat Adhi Karya Dono Purwoko Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Eks Pejabat Adhi Karya Dono Purwoko Jalani Sidang Putusan Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.