Kompas.com - 02/10/2017, 21:53 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Suteki menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas) membuka peluang munculnya abuse of power dari pemerintah terhadap ormas.

Menurut dia, Perppu Ormas membuka peluang seluas-luasnya kepada pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, memberikan vonis terhadap ormas yang dianggap menyimpang dan bertentangan dengan Pancasila.

Adapun langkah mengajukan gugatan dapat diajukan setelah dilakukan pembubaran. Hal ini, menurut Suteki, mengesampingkan proses hukum yang adil.

"Hal seperti ini sudah jelas, pemerintah demi mementingkan ego sektoral, due process of law dinegasikan secara total," kata Suteki, dalam sidang uji materi Perppu Ormas di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Baca: MK Tolak Koalisi Pro Demokrasi Jadi Pihak Terkait Uji Materi Perppu Ormas

Padahal, lanjut dia, UU Ormas tahun 2013 justru mengedepankan proses pengadilan sebelum status badan hukum suatu ormas dicabut.

Menurut Suteki, dihilangkannya peran peradilan sebelum pembubaran merusak pilar negara hukum Indonesia.

"Dalam negara hukum tidak boleh dilakukan cara-cara vandalisme, hantam dulu, yang lain urusan belakangan. Pecat ASN (aparatur sipil negara) dulu kalau mau menuntut silakan ke pengadilan," kata dia.

Dengan demikian, dapat dikatakan negara hanya menggunakan peraturan sebagai tameng melegitimasi pelaksanaan kekuasaan tanpa adanya prinsip check and balances dengan yudikatif.

"Ini yang disebut Brian Z Tamanaha sebagai The Thinnest Rule of Law. Aroma kediktatoran dapat menyelimuti sistem pemerintahan negara bila pihak eksekutif hanya bertameng UU atau Perppu untuk menuruti kemauannya," ujar Suteki. 

Suteki merupakan ahli yang dihadirkan oleh salah satu pemohon gugatan untuk memberikan pendapatnya kepada hakim konstitusi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-2 Seluruh Indonesia, Berlaku 5 Juli-1 Agustus

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-2 Seluruh Indonesia, Berlaku 5 Juli-1 Agustus

Nasional
Sidang Etik Lili Pintauli, Dewas KPK: 60 Hari Harus Sudah Diputus

Sidang Etik Lili Pintauli, Dewas KPK: 60 Hari Harus Sudah Diputus

Nasional
Jokowi: Polri Harus Mengawal Perpindahan IKN agar Lancar dan Tepat Waktu

Jokowi: Polri Harus Mengawal Perpindahan IKN agar Lancar dan Tepat Waktu

Nasional
Penuhi Undangan Raja Salman, Wapres Bertolak ke Arab Saudi untuk Ibadah Haji

Penuhi Undangan Raja Salman, Wapres Bertolak ke Arab Saudi untuk Ibadah Haji

Nasional
Jokowi: Polri Harus Lebih Maju Dibandingkan Pelaku Kejahatan

Jokowi: Polri Harus Lebih Maju Dibandingkan Pelaku Kejahatan

Nasional
Jokowi di Hadapan Anggota Polri: Saudara-saudara Selalu dalam Pengamatan Rakyat

Jokowi di Hadapan Anggota Polri: Saudara-saudara Selalu dalam Pengamatan Rakyat

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Bioskop 75 Persen, Anak di Bawah 12 Tahun Wajib Vaksin

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Bioskop 75 Persen, Anak di Bawah 12 Tahun Wajib Vaksin

Nasional
Sore Ini, Mendagri Lantik Mayjen Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh

Sore Ini, Mendagri Lantik Mayjen Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh

Nasional
Dalih Bukan Lembaga Amal, ACT Akui Potong 13,7 Persen Donasi untuk Operasional

Dalih Bukan Lembaga Amal, ACT Akui Potong 13,7 Persen Donasi untuk Operasional

Nasional
Jokowi: Saya Baca Berita dan Medsos, Kecerobohan Kecil Bisa Rusak Kepercayaan kepada Polri

Jokowi: Saya Baca Berita dan Medsos, Kecerobohan Kecil Bisa Rusak Kepercayaan kepada Polri

Nasional
Jokowi: Atas Nama Rakyat, Bangsa, dan Negara, Selamat Hari Bhayangkara

Jokowi: Atas Nama Rakyat, Bangsa, dan Negara, Selamat Hari Bhayangkara

Nasional
Dugaan Penyelewengan Dana Kemanusiaan ACT yang Terungkap

Dugaan Penyelewengan Dana Kemanusiaan ACT yang Terungkap

Nasional
Tjahjo Kumolo Wafat, Jokowi Tunjuk Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

Tjahjo Kumolo Wafat, Jokowi Tunjuk Tito Karnavian Jadi Menpan-RB Ad Interim

Nasional
Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1 dan 2 di Jawa-Bali

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1 dan 2 di Jawa-Bali

Nasional
Lokasi Seleksi Calon Taruna AAL Bakal Dipindah dari Malang ke Surabaya

Lokasi Seleksi Calon Taruna AAL Bakal Dipindah dari Malang ke Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.