Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan: Maklum Orang di Luar Berpolitik, tapi Enggak Boleh di Dalam Kabinet

Kompas.com - 02/10/2017, 18:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah ditegur oleh Presiden Joko Widodo soal pernyataannya terkait senjata.

"Pasti lah, ada dikasih tau lah, saya juga sering juga dikasih tau. Enggak ada masalah," kata Menhan usai rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10/2017), ketika ditanya apakah Presiden menegur Panglima TNI.

Ryamizard berharap tak ada lagi anggota kabinet yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi.

(baca: Di Rapat Kabinet, Jokowi Perintahkan Jangan Buat Gaduh)

Apalagi, pesan itu sudah disampaikan secara terang benderang oleh Presiden di rapat kabinet.

"Kalau di luar, orang politik segala macam maklum lah. Tapi di dalam lingkaran kabinet, enggak boleh," ucap dia.

Ryamizard berpendapat, kunci agar miskoordinasi antarlembaga tidak terulang kembali adalah Undang-undang.

Semua kementerian dan lembaga, kata dia, harus bertindak berdasarkan UU yang berlaku.

"Kalau pembelian (senjata) kemarin kan ada aturannya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Pembelian tersebut harus seizin menteri pertahanan. Baik TNI, polisi, bakamla dan lain-lain. Kalau tidak izin, bisa dikenakan sanksi," ucapnya.

(baca: Panggil Panglima TNI, Jokowi Minta Pejabat Beri Pernyataan yang Menenteramkan)

Ryamizard memastikan bahwa pengadaan senjata yang belakangan dilakukan Badan Intelijen Negara atau pun Polri sudah mendapatkan izin dari Kemenhan.

Termasuk senjata untuk Brimob Polri yang tertahan di Bandara Soekarno Hatta. Menurut dia, tertahannya senjata itu hanya masalah teknis.

"Ya, masih tertahan itu tadi sudah saya liat Kapolri dan Panglima TNI mungkin sudah berkoordinasi. Kalau dari saya, kalau sudah surat beres segala macam cepat saja selesaikan," kata dia.

(baca: Dituding Lakukan Manuver Politik, Ini Jawaban Panglima TNI)

Dalam rapat kabinet paripurna Senin siang tadi, Presiden Jokowi memerintahkan kepada seluruh jajaran kabinet untuk fokus pada tugas masing-masing.

Halaman:


Terkini Lainnya

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com