Kompas.com - 02/10/2017, 17:19 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Penilaian pemerintah bahwa penyebaran agama dalam organisasi masyarakat berpotensi menimbulkan disintegrasi dianggap sebagai logika yang tidak tepat.

Sebab, tidak mungkin jika ajaran yang berasal dari Asal Segala Hal (Tuhan) bisa dikatakan anti-Pancasila.

Hal ini disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Suteki dalam sidang gugatan terhadap Perppu Ormas yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Suteki merupakan ahli yang dihadirkan oleh salah satu pemohon gugatan guna memberikan pendapatnya kepada hakim konstitusi.

Menurut dia, Pancasila seharusnya dipahami sesuai fungsi dan peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan tidak berlebihan.

Baca: 
MK Tolak Koalisi Pro Demokrasi Jadi Pihak Terkait Uji Materi Perppu Ormas

"Pancasila harus ditempatkan as a Precept (aturan), yakni suatu ajaran moral bagi bangsa Indonesia," kata Suteki dalam persidangan.

"Namun ketika Pancasila hanya dipahami sebagai 'berhala', sosok 'jizim' yang dipertuhankan maka Pancasila akan kehilangan ruhnya sebagai precept," tambah dia.

Akibat pengkultusan itu, lanjut Suteki, Pancasila dapat digunakan secara membabi buta sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan.

"Bahkan, sebagai alat gebuk bagi orang atau kelompok orang warga bangsa yang mencoba mengkritisinya, apalagi beroposisi (berseberangan) dengan kebijakan pemerintah," kata dia.

Ada sejumlah pihak yang mengajukan gugatan terhadap Perppu Ormas, di antaranya permohonan dengan nomor perkara 39/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.