Rita Widyasari Tak Ditahan KPK, Mendagri Tak Siapkan Plt Bupati Kukar

Kompas.com - 02/10/2017, 15:25 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri tak perlu menunjuk pelaksana tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara setelah Bupati Kukar Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Rita diduga menerika suap terkait izin perkebunan kelapa sawit dan gratifikasi sejumlah proyek di daerahnya.

Tjahjo mengatakan, dalam kasus ini, Rita tak ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) dan tak ditahan KPK. 

"Tapi kan Ibu Rita hanya tersangka. Jadi dia bisa lakukan tugas sehari-hari sebagai kepala daerah sampai nanti menanti hukum tetap," kata Tjahjo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Baca: KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Bupati Kukar Rita Widyasari

Menurut Tjahjo, berbeda jika kepala daerah ditangkap dalam sebuah OTT dan langsung ditahan oleh KPK. Dalam hal seperti ini, Kemendagri akan menyiapkan Plt kepala daerah. 

"Menteri, gubernur, bupati, wali kota itu kalau dia OTT dan ditahan, ia diberhentikan sementara sampai putusan inkracht. Kalau OTT dan ditahan ya diganti," kata dia.

Dalam kasus ini, KPK tak hanya menjerat Rita sebagai tersangka. Dua orang dari pihak swasta juga telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin (KHN) dan Hari Susanto Gun (HSG) selaku Direktur Utama PT SGP (Sawit Golden Prima).

HSG diduga memberikan uang sejumlah Rp 6 miliar kepada Rita sekitar bulan Juli-Agustus tahun 2010.

Selain itu, Rita dan Khairudin juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara.

Baca: KPK Sita Empat Mobil Milik Bupati Kukar Rita Widyasari

Keduanya diduga bersama-sama menerima gratifikasi uang sebesar 775 ribu dollar AS atau setara Rp 6,97 miliar terkait sejumlah proyek di Kutai Kartanegara.

Sebagai penerima suap, Rita disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sementara, sebagai pemberi suap, Hari Susanto disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Terkait penerimaan gratifikasi, Rita dan Khairudin disangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kompas TV KPK akhirnya membuka kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari.


Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Jokowi: Pemerintah Dukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Jokowi Ingatkan Menterinya Hati-hati Belanjakan APBN 2021

Nasional
Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Latihan di Laut Natuna Selatan, TNI AL Kerahkan 9 Kapal Perang dan 1 Pesawat

Nasional
Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Jokowi Minta Menteri Sosial Segera Salurkan Bansos Awal Januari 2021

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Tunggu Penjelasan Valid KPK

Nasional
Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Pimpinan DPR Tetapkan Arwani Thomafi Jadi Wakil Ketua Komisi V

Nasional
Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Wapres: Ada 91,3 Juta Penduduk Belum Manfaatkan Teknologi Finansial

Nasional
Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Menaker: Bantuan Subsidi Upah Gelombang II Masih Proses Penyaluran

Nasional
Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Jokowi: APBN 2021 Harus Segera Dimanfaatkan untuk Menggerakkan Ekonomi

Nasional
Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Kemenlu: Dialog Lintas Agama Diharapkan Beri Citra Positif Diplomasi Indonesia

Nasional
Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Kuasa Hukum Tommy Sumardi Bantah Kliennya Bawa Nama Kabareskrim dan Aziz Syamsuddin

Nasional
Wapres Ingatkan Pelaku Industri 'Fintech' Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Wapres Ingatkan Pelaku Industri "Fintech" Perkuat Keamanan Pelayanan bagi Masyarakat

Nasional
Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Usai, tapi Kita Akan Pulih dengan Vaksin

Jokowi: Pandemi Covid-19 Belum Usai, tapi Kita Akan Pulih dengan Vaksin

Nasional
Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Mensejahterakan Guru Tak Ditunda

Peringatan Hari Guru, Komisi X Minta Agenda Mensejahterakan Guru Tak Ditunda

Nasional
Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

Jokowi Sebut APBN 2021 Difokuskan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X