Kompas.com - 02/10/2017, 15:25 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri tak perlu menunjuk pelaksana tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara setelah Bupati Kukar Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rita diduga menerika suap terkait izin perkebunan kelapa sawit dan gratifikasi sejumlah proyek di daerahnya.

Tjahjo mengatakan, dalam kasus ini, Rita tak ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) dan tak ditahan KPK. 

"Tapi kan Ibu Rita hanya tersangka. Jadi dia bisa lakukan tugas sehari-hari sebagai kepala daerah sampai nanti menanti hukum tetap," kata Tjahjo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Baca: KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Bupati Kukar Rita Widyasari

Menurut Tjahjo, berbeda jika kepala daerah ditangkap dalam sebuah OTT dan langsung ditahan oleh KPK. Dalam hal seperti ini, Kemendagri akan menyiapkan Plt kepala daerah. 

"Menteri, gubernur, bupati, wali kota itu kalau dia OTT dan ditahan, ia diberhentikan sementara sampai putusan inkracht. Kalau OTT dan ditahan ya diganti," kata dia.

Dalam kasus ini, KPK tak hanya menjerat Rita sebagai tersangka. Dua orang dari pihak swasta juga telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin (KHN) dan Hari Susanto Gun (HSG) selaku Direktur Utama PT SGP (Sawit Golden Prima).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

HSG diduga memberikan uang sejumlah Rp 6 miliar kepada Rita sekitar bulan Juli-Agustus tahun 2010.

Selain itu, Rita dan Khairudin juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara.

Baca: KPK Sita Empat Mobil Milik Bupati Kukar Rita Widyasari

Keduanya diduga bersama-sama menerima gratifikasi uang sebesar 775 ribu dollar AS atau setara Rp 6,97 miliar terkait sejumlah proyek di Kutai Kartanegara.

Sebagai penerima suap, Rita disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sementara, sebagai pemberi suap, Hari Susanto disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Terkait penerimaan gratifikasi, Rita dan Khairudin disangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kompas TV KPK akhirnya membuka kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari.


Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA: Vaksinasi Covid-19 bagi Pelajar Langkah Awal Pembelajaran Tatap Muka

Menteri PPPA: Vaksinasi Covid-19 bagi Pelajar Langkah Awal Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Ini Syarat Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil...

Ini Syarat Vaksinasi Covid-19 bagi Ibu Hamil...

Nasional
Jokowi: Pakai Masker, Kita Tak Tahu Siapa yang Bawa Virus

Jokowi: Pakai Masker, Kita Tak Tahu Siapa yang Bawa Virus

Nasional
Polri Dalami Ribuan Kartu SIM yang Ditemukan dari Tersangka Pinjol Ilegal

Polri Dalami Ribuan Kartu SIM yang Ditemukan dari Tersangka Pinjol Ilegal

Nasional
KPK Eksekusi Terpidana Kasus Suap Alih Fungsi Hutan di Riau, Suheri Terta ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Suap Alih Fungsi Hutan di Riau, Suheri Terta ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Distribusikan Oksigen hingga ke Puskesmas

Menko PMK Minta Pemda Distribusikan Oksigen hingga ke Puskesmas

Nasional
Mandalika Disorot PBB karena Langgar HAM, Kini UNESCO Minta Proyek TN Komodo Dihentikan

Mandalika Disorot PBB karena Langgar HAM, Kini UNESCO Minta Proyek TN Komodo Dihentikan

Nasional
Mahfud Ingatkan Media Hindari Pemberitaan Sensasional Menjurus Hoaks Terkait Covid-19

Mahfud Ingatkan Media Hindari Pemberitaan Sensasional Menjurus Hoaks Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 5 Pasien di 2 Negara Sembuh

UPDATE: 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 5 Pasien di 2 Negara Sembuh

Nasional
Terbukti Terima Uang Rp 4,5 Miliar, Eks Dirut BTN Maryono Divonis 3 Tahun Penjara

Terbukti Terima Uang Rp 4,5 Miliar, Eks Dirut BTN Maryono Divonis 3 Tahun Penjara

Nasional
Kemenag: Hari Libur Tahun Baru Islam Digeser ke 11 Agustus

Kemenag: Hari Libur Tahun Baru Islam Digeser ke 11 Agustus

Nasional
Menlu Retno: Perancis Akan Beri 3 Juta Dosis Vaksin Covid-19 untuk Indonesia

Menlu Retno: Perancis Akan Beri 3 Juta Dosis Vaksin Covid-19 untuk Indonesia

Nasional
KPK Sebut Kemensos Jalankan Rekomendasi, Hapus 52,5 Juta Data Penerima Bansos

KPK Sebut Kemensos Jalankan Rekomendasi, Hapus 52,5 Juta Data Penerima Bansos

Nasional
Hasil Wawancara Calon Hakim Agung: Konsep Kurangi Hukuman Koruptor hingga Persoalan Kepercayaan Publik

Hasil Wawancara Calon Hakim Agung: Konsep Kurangi Hukuman Koruptor hingga Persoalan Kepercayaan Publik

Nasional
Periksa Dedi Mulyadi, KPK Dalami Aliran Dana Bantuan Provinsi untuk Indramayu

Periksa Dedi Mulyadi, KPK Dalami Aliran Dana Bantuan Provinsi untuk Indramayu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X