Saksi Ahli Heran, "Bagaimana Mungkin Ajaran Tuhan Dikatakan Anti-Pancasila?"

Kompas.com - 02/10/2017, 15:12 WIB
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Suteki, ditemui usai sidang gugatan terhadap Perppu Ormas. Sidang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (2/10/2018/7). Fachri FachrudinGuru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Suteki, ditemui usai sidang gugatan terhadap Perppu Ormas. Sidang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (2/10/2018/7).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com -  Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Suteki menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat ( Perppu Ormas) sebagai tindakan represif dan abuse of power Pemerintah terhadap ormas, khususnya bagi ormas yang dianggap melawan rezim yang berkuasa.

Hal ini disampaikan Suteki dalam gugatan terhadap Perppu Ormas yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (2/10/2017). Suteki merupakan ahli yang dihadirkan oleh salah satu pemohon gugatan guna memberikan pendapatnya kepada hakim konstitusi.

"Pemerintahan menjadi satu-satunya pihak yang dapat dengan bebas menilai dan menentukan apakah suatu ormas telah melanggar atau tidak," kata Suteki dihadapan sembilan hakim konstitusi.

(Baca: Kepada Perwakilan Aksi 299, PAN, Gerindra, dan PKS Janji Tolak Perppu Ormas di Paripurna)

Suteki kemudian menyoroti Pasal 59 ayat 4 huruf c tentang pemaknaan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, yakni ateisme, komunisme/marxisme-leninisme dan frasa "atau paham lain yang bertujuan mengganti pancasila dan UUD 1945". Pasal tersebut menjadi alasan Pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Padahal, menurut Suteki, pasal tersebut merupakan "pasal karet".

"Pertanyaannya adalah, 'apakah ajaran atau paham dalam agama Islam dapat dikategorikan sebagai paham lain yang bertentangan dengan Pancasila?" kata Suteki.

Menurut dia, jika Pemerintah memahami penyebaran ajaran agama di dalam ormas sebagai bentuk kegiatan yang anti-Pancasila dan berpotensi menimbulkan persoalan disintegrasi kebangsaan, maka hal ini adalah logika yang tidak benar.

Sebab, penyebaran paham yang berlandaskan agama tidak mungkin menyalahi norma dan nilai Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana tertuang pada sila ke-1 Pancasila.

(Baca: Massa Aksi 299 Akan Temui PPP dan PKB untuk Lobi Tolak Perppu Ormas)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Artidjo Alkostar Akan Dimakamkan di Situbondo

Artidjo Alkostar Akan Dimakamkan di Situbondo

Nasional
Jubir MA: Selamat Jalan Pak Artidjo Alkostar…

Jubir MA: Selamat Jalan Pak Artidjo Alkostar…

Nasional
UPDATE 28 Februari : 5.560 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Jakarta Terbanyak

UPDATE 28 Februari : 5.560 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Jakarta Terbanyak

Nasional
UPDATE 28 Februari: 35.434 Spesimen terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 28 Februari: 35.434 Spesimen terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 28 Februari 2021: Terdapat 155.765 Kasus Aktif di Indonesia

UPDATE 28 Februari 2021: Terdapat 155.765 Kasus Aktif di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 Februari: Suspek Covid-19 Capai 71.668

UPDATE 28 Februari: Suspek Covid-19 Capai 71.668

Nasional
UPDATE 28 Februari: Tambah 185, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 36.166 Orang

UPDATE 28 Februari: Tambah 185, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 36.166 Orang

Nasional
Menteri PPPA Sebut Pandemi Covid-19 Berdampak Besar bagi Perempuan

Menteri PPPA Sebut Pandemi Covid-19 Berdampak Besar bagi Perempuan

Nasional
UPDATE 28 Februari: Bertambah 6.649, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.142.703 Orang

UPDATE 28 Februari: Bertambah 6.649, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.142.703 Orang

Nasional
UPDATE 28 Februari: 1.691.724 Orang Telah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 28 Februari: 1.691.724 Orang Telah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 28 Februari: Total Ada 1.334.634 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Februari: Total Ada 1.334.634 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mengenang Artidjo Alkostar, Cerita soal Salah Jurusan dan Tangani 19.708 Perkara di MA

Mengenang Artidjo Alkostar, Cerita soal Salah Jurusan dan Tangani 19.708 Perkara di MA

Nasional
Mahfud MD: Artidjo Alkostar Meninggal Dunia karena Sakit Jantung dan Paru-paru

Mahfud MD: Artidjo Alkostar Meninggal Dunia karena Sakit Jantung dan Paru-paru

Nasional
PDI-P Belum Pikirkan Kandidat Pengganti Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

PDI-P Belum Pikirkan Kandidat Pengganti Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
KPK: Kami Sangat Berduka atas Wafatnya Pak Artidjo Alkostar...

KPK: Kami Sangat Berduka atas Wafatnya Pak Artidjo Alkostar...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X