Saksi Ahli Heran, "Bagaimana Mungkin Ajaran Tuhan Dikatakan Anti-Pancasila?"

JAKARTA, KOMPAS.com -  Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Suteki menilai, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat ( Perppu Ormas) sebagai tindakan represif dan abuse of power Pemerintah terhadap ormas, khususnya bagi ormas yang dianggap melawan rezim yang berkuasa.

Hal ini disampaikan Suteki dalam gugatan terhadap Perppu Ormas yang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (2/10/2017). Suteki merupakan ahli yang dihadirkan oleh salah satu pemohon gugatan guna memberikan pendapatnya kepada hakim konstitusi.

"Pemerintahan menjadi satu-satunya pihak yang dapat dengan bebas menilai dan menentukan apakah suatu ormas telah melanggar atau tidak," kata Suteki dihadapan sembilan hakim konstitusi.

(Baca: Kepada Perwakilan Aksi 299, PAN, Gerindra, dan PKS Janji Tolak Perppu Ormas di Paripurna)

Suteki kemudian menyoroti Pasal 59 ayat 4 huruf c tentang pemaknaan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, yakni ateisme, komunisme/marxisme-leninisme dan frasa "atau paham lain yang bertujuan mengganti pancasila dan UUD 1945". Pasal tersebut menjadi alasan Pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Padahal, menurut Suteki, pasal tersebut merupakan "pasal karet".

"Pertanyaannya adalah, 'apakah ajaran atau paham dalam agama Islam dapat dikategorikan sebagai paham lain yang bertentangan dengan Pancasila?" kata Suteki.

Menurut dia, jika Pemerintah memahami penyebaran ajaran agama di dalam ormas sebagai bentuk kegiatan yang anti-Pancasila dan berpotensi menimbulkan persoalan disintegrasi kebangsaan, maka hal ini adalah logika yang tidak benar.

Sebab, penyebaran paham yang berlandaskan agama tidak mungkin menyalahi norma dan nilai Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana tertuang pada sila ke-1 Pancasila.

(Baca: Massa Aksi 299 Akan Temui PPP dan PKB untuk Lobi Tolak Perppu Ormas)