Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK: Orang yang Korupsi Bukan Pancasilais

Kompas.com - 02/10/2017, 08:54 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyatakan, mereka yang melakukan korupsi berarti bukan Pancasilais.

Hal tersebut disampaikan Basaria usai mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di halaman depan kantor KPK, di Kuningan, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Basaria menyatakan, di dalam Pancasila sudah terkandung nilai-nilai yang sesuai dengan semangat anti-korupsi.

"Kita tahu hampir semua dari (sila) nomor satu sampai lima sebenarnya itu semuanya anti-korupsi," kata Basaria, Senin pagi.

(Baca juga: Lemhannas: Anak-anak Butuh Contoh Implementatif dari Nilai-nilai Pancasila)

Pada sila pertama misalnya, yang berkaitan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Basaria menyatakan, tidak ada satu agama pun yang mengatakan bahwa korupsi itu diperbolehkan.

Pada sila kedua terkait kemanusiaan yang adil dan beradab, Basaria menyatakan, keadilan tidak akan tercipta kalau ada seseorang atau sekelompok melakukan korupsi.

Akibatnya, sambung Basaria, rakyat menjadi miskin dan sulit untuk menempuh pendidikan atau sekolah.

Untuk akses terhadap kesehatan jika sakit pun akhirnya harus mengeluarkan biaya. Padahal, menurut Basaria, ada penelitian yang menyatakan kalau tidak ada korupsi di Indonesia maka akses ke pendidikan dan kesehatan di Tanah Air bisa gratis.

"Menurut penelitian kalau korupsi tidak ada di Indonesia, bahkan kesehatan dan pendidikan itu tidak perlu bayar, gratis untuk seluruh penduduk kita," ujar Basaria.

(Baca juga: Ketua MPR Sebut Kesejahteraan Harus Dipenuhi agar Pancasila Terjaga)

Untuk sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, Basaria menyatakan bahwa korupsi bisa menimbulkan perpecahan.

"Dengan adanya korupsi menimbulkan satu sama lain ketidak-kompakan. Ini bisa juga mengakibatkan keributan satu sama lain dan menimbulkan perpecahan. Korupsi itu riil sangat-sangat berbahaya," ujar dia.

Terkait sila keempat, dia menyatakan bahwa korupsi bertentangan dengan prinsip musyawarah-mufakat.

Sila terakhir, dia menyatakan, keadilan sosial tidak akan tercapai jika ada korupsi. "Enggak mungkin kan," ujar dia.

"Jadi semua, sebenarnya orang yang melakukan korupsi berarti dia tidak Pancasilais sebenarnya, kalau kita benar-benar memahami Pancasila itu. Jadi Pancasila itu kalau benar-benar diterapkan dalam kehidupan, kita tidak akan melakukan korupsi," ujar dia.

Kompas TV Presiden Joko Widodo mengungkapkan empat poin masa Hari Kesaktian Pancasila.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com