Fahri Hamzah Sebut KPK Mengada-ada Jika Setya Novanto Jadi Tersangka Lagi

Kompas.com - 01/10/2017, 14:15 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai putusan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto menunjukan pemaksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menetapkan tersangak terhadap seseorang. Fahri menuding hal itu terjadi karena KPK tidak memiliki bukti kuat namun tetap berkeinginan menetapkan Novanto sebagai tersangka.

Karena itu, dia menilai KPK hanya mengada-ada jika kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

"Ya KPK terus menerus begitu saja, yang terjadi KPK itu terus menerus mengembangkan fiksi di dunia nyata yang itu bukan lagi peristiwa hukum. Jadi mohon maaf apa yang dilakukan KPK itu bukan peristiwa hukum tapi itu peristiwa news, itu news saja," kata Fahri seusai mengikuti upacara Hari Kesakitian Pacasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10/2017).

Menurut Fahri, KPK telah merusak sistem hukum Indonesia dengan cara tersebut. Selain itu, lanjut dia, KPK justru merusak citra DPR sebagai lembaga tinggi negara karena menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka.

Baca juga: Fadli Zon Minta Semua Pihak Hormati Putusan Praperadilan Setya Novanto

Hal tersebut kata Fahri terlihat di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu hampir semua pejabat negara dipanggil KPK tanpa ada kejelasan kasus selanjutnya.

"Kabinet SBY itu hanya Pak SBY yang enggak dipanggil, semua dipanggil. Dan itu dilakukan oleh KPK. Lalu bagaimana mengatakan reputasi bangsa kita baik sementara dalam satu kabinet Pak JK (Jusuf Kalla) tiga kali (dipanggil KPK, Pak Boediono dua kali dipanggil," ucap Fahri.

"Jadi kasus Novanto itu adalah proof bahwa KPK itu fiksi semua isinya. Akhirnya apa? Dia lari ke OTT (Operasi Tangkap Tangan) karena kalau OTT itu enggak perlu adanya pembuktian yang rumit kan," lanjut Fahri.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa pihaknya bisa menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru untuk mengusut kembali kasus Ketua DPR Setya Novanto terkait dugaan korupsi proyek e-KTP. Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum KPK Setiadi menanggapi putusan Hakim Cepi Iskandar di sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017).

Hakim Cepi memutuskan penetapan tersangka Novanto oleh KPK tidak sah. Dengan demikian, penyidikannya harus dihentikan.

"Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang mana didalam aturan itu, bahwa apabila dalam penetapan tersangka itu dibatalkan, penyidik dibenarkan untuk mengeluarkan surat perintah baru," kata Setiadi usai sidang putusan praperadilan, Jumat petang.

Kompas TV Dari analisis internal Golkar, terjadi penurunan elektabilitas karena status tersangka Setnov.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Indonesia Punya Kearifan Lokal dalam Penanganan Bencana

Menko PMK: Indonesia Punya Kearifan Lokal dalam Penanganan Bencana

Nasional
Mahasiswa Tersangka Teroris Diduga Kumpulkan Dana ISIS, Densus 88 Imbau Warga Hati-hati Beri Sumbangan

Mahasiswa Tersangka Teroris Diduga Kumpulkan Dana ISIS, Densus 88 Imbau Warga Hati-hati Beri Sumbangan

Nasional
Tak Bikin Aturan Turunan soal Pj Kepala Daerah, Mendagri Dinilai Terbiasa Tak Patuh Putusan MK

Tak Bikin Aturan Turunan soal Pj Kepala Daerah, Mendagri Dinilai Terbiasa Tak Patuh Putusan MK

Nasional
Wasekjen Sebut PKB Ingin Bentuk Koalisi 2024, Cak Imin Capresnya

Wasekjen Sebut PKB Ingin Bentuk Koalisi 2024, Cak Imin Capresnya

Nasional
Jubir Bantah Kabar Ma'ruf Amin Minta Merger BTN Syariah ke BSI Ditunda

Jubir Bantah Kabar Ma'ruf Amin Minta Merger BTN Syariah ke BSI Ditunda

Nasional
KSAL: Banyak Negara Sahabat yang Ingin Bekerja Sama Tentang Hidro-Oseanografi

KSAL: Banyak Negara Sahabat yang Ingin Bekerja Sama Tentang Hidro-Oseanografi

Nasional
Bupati PPU Abdul Gafur Segera Disidang di PN Tipikor Samarinda

Bupati PPU Abdul Gafur Segera Disidang di PN Tipikor Samarinda

Nasional
Sejarah Pemilu dan Pilpres 2009, dari Peserta hingga Hasil

Sejarah Pemilu dan Pilpres 2009, dari Peserta hingga Hasil

Nasional
Kaum Intelektual, Kekuasaan dan Harapan Perubahan

Kaum Intelektual, Kekuasaan dan Harapan Perubahan

Nasional
Muhaimin Mau Gabung KIB asal Jadi Capres, Ini Kata Waketum PKB

Muhaimin Mau Gabung KIB asal Jadi Capres, Ini Kata Waketum PKB

Nasional
Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

Nasional
Kisah Kedekatan Luhut dan Jokowi: Dipertemukan Bisnis, 'Bersahabat' di Pemerintahan

Kisah Kedekatan Luhut dan Jokowi: Dipertemukan Bisnis, "Bersahabat" di Pemerintahan

Nasional
Amunisi Kaliber 7,6 x 51 Mm Rancangan Pindad Lulus Uji Tembak Dislitbangad

Amunisi Kaliber 7,6 x 51 Mm Rancangan Pindad Lulus Uji Tembak Dislitbangad

Nasional
PBB Apresiasi Penanganan Covid-19 dan Capaian Vaksinasi di Indonesia

PBB Apresiasi Penanganan Covid-19 dan Capaian Vaksinasi di Indonesia

Nasional
Honor Petugas KPPS Naik 3 Kali Lipat pada Pemilu 2024, Jadi Rp 1.500.000

Honor Petugas KPPS Naik 3 Kali Lipat pada Pemilu 2024, Jadi Rp 1.500.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.