Kompas.com - 30/09/2017, 20:14 WIB
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono berharap gugatan praperadilan yang diajukan Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akan bisa membersihkan nama papa minta saham itu dari skandal korupsi e-KTP. Jakarta, Kamis (7/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono berharap gugatan praperadilan yang diajukan Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto akan bisa membersihkan nama papa minta saham itu dari skandal korupsi e-KTP. Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta seluruh jajaran Partai Golkar baik di tingkat pusat dan daerah untuk menghormati hasil putusan sidang praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP tidak sah.

Ia meminta kader Partai Golkar untuk tidak membuat kegaduhan.

"Saya justru mengapresiasi sikap pimpinan KPK. Yang saya baca di sejumlah media menyatakan pimpinan KPK menghormati hasil putusan praperadilan tersebut," kata Agung dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/9/2017).

"Saya kira sikap kenegarawanan seperti ini tentunya juga harus diikuti oleh jajaran pengurus Partai Golkar seluruhnya," ujar dia.

(Baca juga: Nurdin Halid Tegaskan Kepemimpinan Novanto di Golkar Tetap Dievaluasi)

 

Agung pun menyinggung sejumlah kader Partai Golkar yang dianggap melakukan manuver terhadap kepemimpinan Novanto. Dia menilai manuver itu menciptakan kegaduhan. 

"Jangan ada lagi yang berselancar dengan manuver-manuver politik yang hanya menciptakan kegaduhan di internal partai. Masih banyak kerja-kerja politik yang membutuhkan kekompakan para pengurus Golkar," ucap Agung.

Agung Laksono optimistis Partai Golkar akan bangkit kembali pasca dikabulkannya gugatan praperadilan Setya Novanto oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar.

"Saya pastikan akan segera bangkit kembali elektabilitasnya, karena Novanto terbukti tidak bersalah dan status tersangkanya dicabut melalui proses hukum yang legitimate, sangat transparan dan terbuka, karena dapat diketahui dan diakses publik," ujarnya.

(Baca juga: Beragam Kasus Belum Bisa Jerat Setya Novanto, Masih "The Untouchable"?)

Seiring dengan itu, Agung Laksono juga meminta kader-kader Partai Golkar yang kerap membuat kegaduhan untuk menghentikannya. Sebab, kegaduhan yang dibuat justru hanya akan menurun elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu.

"Menurunnya elektabilitas partai karena dibuat gaduh. Saya harap semuanya melihat ke depan, jangan lihat ke belakang," ucap Agung.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Panggil Ketua DPRD Bekasi sebagai Saksi Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi

KPK Panggil Ketua DPRD Bekasi sebagai Saksi Kasus Suap Wali Kota Rahmat Effendi

Nasional
Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

Presiden Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Bintan

Nasional
KSAD: Saya Tidak Akan Segan Tindak Prajurit yang Terpapar Kelompok Radikal

KSAD: Saya Tidak Akan Segan Tindak Prajurit yang Terpapar Kelompok Radikal

Nasional
Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Nasional
Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan kalau Diadu!

Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan kalau Diadu!

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Nasional
Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Nasional
Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Nasional
BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

Nasional
Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Nasional
Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Nasional
Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Nasional
KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.