Kompas.com - 30/09/2017, 12:59 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto pada workshop KPPG di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Umum Partai Golkar Setya Novanto pada workshop KPPG di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2017).
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menilai, kasus hukum yang menjerat ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan sejumlah kadernya yang menjabat di pemerintahan daerah telah memberi dampak negatif pada partai berlambang pohon beringin tersebut.

Karena persoalan hukum, menurut Sirojudin, masyarakat menjadi tidak percaya sehingga ada penurunan elektabilitas bagi Partai Golkar.

"Ketika image (buruk) terkena pada pimpinan pusat sampai daerah, problem defisit kredibility menjadi lebih menyeluruh dan berefek langsung kepada Golkar, bukan hanya pada tokoh-tokohnya, tapi juga partai secara menyeluruh," kata Sirojudin dalam diskusi bertajuk "Golkar Pasca Putusan Praperadilan" yang digelar di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2017).

Menurut dia, masuknya Golkar dalam lingkaran partai pendukung pemerintah sempat memperbaiki elektabilitas itu. Namun kepercayaan publik kembali merosot karena proses hukum yang menjerat Setya.

Ia pun menyarankan Partai Golkar melakukan pembenahan guna memulihkan elektabilitasnya yang kian merosot.

"Perlu langkah politik yang tepat untuk memulihkan kredibilitas itu, karena jika Partai Golkar tidak bisa putuskan keterkaitan sumber defisit kredibilitas, maka akan selamanya terbebani. Tanpa pemulihan sistemik sulit bagi Golkar memperbaiki kredibilitas," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan dua rekomendasi yang diambil berdasarkan suara-suara para kader, termasuk di daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun dua rekomendasi itu meminta kesediaan ketua Umum Setya Novanto untuk nonaktif dan menunjuk pelaksana tugas atau Plt ketua umum.

"Itu kan berawal dari kegelisahan banyak pengurus di daerah. Tingkat pengetahuan publik atas kasus e-ktp sangat tinggi," kata dia.

Ia mengatakan, hasil kajian diketahui bahwa hampir 80 persen publik tahu mengenai kasus korupsi e-ktp. Bahkan sebagian besar publik tahu siapa saja aktor-aktor utama pada kasus tersebut.

Sebelumnya, Andi menyampaikan bahwa rekomendasi itu akan disampaikan kepada Setya melalui Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham.

"Rapat memutuskan, meminta ketua Harian Nurdin Halid dan Sekjen Idrus Marham untuk menyampaikannya langsung ke Pak SN," ungkap Andi saat dihubungi Rabu (27/9/2017).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.