Demi Golkar, Haruskah Setya Novanto Mundur?

Kompas.com - 30/09/2017, 12:59 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto pada workshop KPPG di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto pada workshop KPPG di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menilai, kasus hukum yang menjerat ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan sejumlah kadernya yang menjabat di pemerintahan daerah telah memberi dampak negatif pada partai berlambang pohon beringin tersebut.

Karena persoalan hukum, menurut Sirojudin, masyarakat menjadi tidak percaya sehingga ada penurunan elektabilitas bagi Partai Golkar.

"Ketika image (buruk) terkena pada pimpinan pusat sampai daerah, problem defisit kredibility menjadi lebih menyeluruh dan berefek langsung kepada Golkar, bukan hanya pada tokoh-tokohnya, tapi juga partai secara menyeluruh," kata Sirojudin dalam diskusi bertajuk "Golkar Pasca Putusan Praperadilan" yang digelar di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9/2017).

Menurut dia, masuknya Golkar dalam lingkaran partai pendukung pemerintah sempat memperbaiki elektabilitas itu. Namun kepercayaan publik kembali merosot karena proses hukum yang menjerat Setya.

Ia pun menyarankan Partai Golkar melakukan pembenahan guna memulihkan elektabilitasnya yang kian merosot.

"Perlu langkah politik yang tepat untuk memulihkan kredibilitas itu, karena jika Partai Golkar tidak bisa putuskan keterkaitan sumber defisit kredibilitas, maka akan selamanya terbebani. Tanpa pemulihan sistemik sulit bagi Golkar memperbaiki kredibilitas," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan dua rekomendasi yang diambil berdasarkan suara-suara para kader, termasuk di daerah.

Adapun dua rekomendasi itu meminta kesediaan ketua Umum Setya Novanto untuk nonaktif dan menunjuk pelaksana tugas atau Plt ketua umum.

"Itu kan berawal dari kegelisahan banyak pengurus di daerah. Tingkat pengetahuan publik atas kasus e-ktp sangat tinggi," kata dia.

Ia mengatakan, hasil kajian diketahui bahwa hampir 80 persen publik tahu mengenai kasus korupsi e-ktp. Bahkan sebagian besar publik tahu siapa saja aktor-aktor utama pada kasus tersebut.

Sebelumnya, Andi menyampaikan bahwa rekomendasi itu akan disampaikan kepada Setya melalui Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal DPP Golkar Idrus Marham.

"Rapat memutuskan, meminta ketua Harian Nurdin Halid dan Sekjen Idrus Marham untuk menyampaikannya langsung ke Pak SN," ungkap Andi saat dihubungi Rabu (27/9/2017).



EditorMuhammad Fajar Marta

Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X