Beragam Kasus Belum Bisa Jerat Setya Novanto, Masih "The Untouchable"?

Sebanyak 17 anggota MKD menyatakan Novanto melanggar kode etik. Menjelang MKD menjatuhkan vonis, Novanto langsung mengambil langkah cepat mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR.

Dengan pengunduran diri itu, MKD langsung menutup sidang dan menganggap kasus selesai tanpa ada putusan resmi yang dikeluarkan lembaga etik DPR ini.

Namun, setelah berhasil mendapat kursi ketua umum Golkar dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa 2016,  Novanto kembali menjadi Ketua DPR RI menggeser Ade Komaruddin.

Kasus yang dikenal dengan sebutan "Papa Minta Saham" ini juga masuk dalam ranah penyelidikan Kejaksaan Agung dengan dugaan pidana pemufakatan jahat.

Novanto juga sudah sempat diperiksa oleh Kejagung.

Akan tetapi, kasus itu kini mandek setelah Kejaksaan Agung tidak berhasil mendapatkan keterangan dari Riza Chalid yang tidak diketahui keberadaannya.

The Untouchable?

Saat KPK mengumumkan penetapan tersangka Setya Novanto, banyak pihak mengira bahwa status "Tak Tersentuh" atau "The Untouchable" sudah tak lagi layak disandang oleh pria kelahiran Bandung, 61 tahun lalu itu.

Apalagi, mayoritas orang yang dijadikan tersangka oleh KPK pada akhirnya selalu dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi.

(Baca juga: Setya Novanto, "The Untouchable" yang Penuh Kontroversi....)

Namun, Novanto kemudian mengajukan praperadilan untuk bebas dari jeratan hukum. Pada 4 September lalu, setelah sebulan lebih dari penetapannya sebagai tersangka, Novanto resmi mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Setelah itu, Novanto mengirim surat ke KPK agar proses penyidikan terhadap dirinya dihentikan sementara sampai putusan praperadilan diketok oleh majelis hakim.

Novanto juga jatuh sakit sehingga dua kali tak bisa memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka.

Akhirnya, pada Jumat (29/9/2017) kemarin, putusan praperadilan dibacakan. Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan sebagian permohonan Novanto.

Penetapan Novanto sebagai tersangka oleh KPK dianggap tidak sah alias batal. Hakim juga meminta KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Novanto.

Hakim Cepi beralasan, penetapan tersangka Setya Novanto oleh KPK tidak sah karena dilakukan di awal penyidikan, bukan di akhir penyidikan.

Hakim juga mempermasalahkan alat bukti yang digunakan KPK untuk menjerat Novanto. Sebab, alat bukti itu sudah digunakan dalam penyidikan terhadap Irman dan Sugiharto, dua pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah divonis di pengadilan.

(Baca: Ini Pertimbangan Hakim Cepi Batalkan Status Tersangka Setya Novanto)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, KPK sebenarnya bisa mengeluarkan surat perintah penyidikan baru terhadap Novanto dan kembali menetapkannya sebagai tersangka.

Namun, KPK belum memutuskan hal tersebut untuk mengeluarkan surat perintah penyidikan baru, untuk kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka.

Dengan demikian, apakah Novanto benar-benar memegang predikat "The Untouchable"? Tentu hanya proses hukum, beserta aparat hukum yang terlibat di dalamnya, yang dapat menjawabnya.

(Baca juga: Rekam Jejak Hakim Cepi Iskandar yang Memimpin Praperadilan Novanto)