Kompas.com - 30/09/2017, 06:39 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

Sebanyak 17 anggota MKD menyatakan Novanto melanggar kode etik. Menjelang MKD menjatuhkan vonis, Novanto langsung mengambil langkah cepat mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR.

Dengan pengunduran diri itu, MKD langsung menutup sidang dan menganggap kasus selesai tanpa ada putusan resmi yang dikeluarkan lembaga etik DPR ini.

Namun, setelah berhasil mendapat kursi ketua umum Golkar dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa 2016,  Novanto kembali menjadi Ketua DPR RI menggeser Ade Komaruddin.

Kasus yang dikenal dengan sebutan "Papa Minta Saham" ini juga masuk dalam ranah penyelidikan Kejaksaan Agung dengan dugaan pidana pemufakatan jahat.

Novanto juga sudah sempat diperiksa oleh Kejagung.

Akan tetapi, kasus itu kini mandek setelah Kejaksaan Agung tidak berhasil mendapatkan keterangan dari Riza Chalid yang tidak diketahui keberadaannya.

The Untouchable?

Saat KPK mengumumkan penetapan tersangka Setya Novanto, banyak pihak mengira bahwa status "Tak Tersentuh" atau "The Untouchable" sudah tak lagi layak disandang oleh pria kelahiran Bandung, 61 tahun lalu itu.

Apalagi, mayoritas orang yang dijadikan tersangka oleh KPK pada akhirnya selalu dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi.

(Baca juga: Setya Novanto, "The Untouchable" yang Penuh Kontroversi....)

Namun, Novanto kemudian mengajukan praperadilan untuk bebas dari jeratan hukum. Pada 4 September lalu, setelah sebulan lebih dari penetapannya sebagai tersangka, Novanto resmi mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Setelah itu, Novanto mengirim surat ke KPK agar proses penyidikan terhadap dirinya dihentikan sementara sampai putusan praperadilan diketok oleh majelis hakim.

Novanto juga jatuh sakit sehingga dua kali tak bisa memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka.

Akhirnya, pada Jumat (29/9/2017) kemarin, putusan praperadilan dibacakan. Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan sebagian permohonan Novanto.

Penetapan Novanto sebagai tersangka oleh KPK dianggap tidak sah alias batal. Hakim juga meminta KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Novanto.

Hakim Cepi beralasan, penetapan tersangka Setya Novanto oleh KPK tidak sah karena dilakukan di awal penyidikan, bukan di akhir penyidikan.

Hakim juga mempermasalahkan alat bukti yang digunakan KPK untuk menjerat Novanto. Sebab, alat bukti itu sudah digunakan dalam penyidikan terhadap Irman dan Sugiharto, dua pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah divonis di pengadilan.

(Baca: Ini Pertimbangan Hakim Cepi Batalkan Status Tersangka Setya Novanto)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, KPK sebenarnya bisa mengeluarkan surat perintah penyidikan baru terhadap Novanto dan kembali menetapkannya sebagai tersangka.

Namun, KPK belum memutuskan hal tersebut untuk mengeluarkan surat perintah penyidikan baru, untuk kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka.

Dengan demikian, apakah Novanto benar-benar memegang predikat "The Untouchable"? Tentu hanya proses hukum, beserta aparat hukum yang terlibat di dalamnya, yang dapat menjawabnya.

(Baca juga: Rekam Jejak Hakim Cepi Iskandar yang Memimpin Praperadilan Novanto)

Kompas TV KPK telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan hukum dalam kasus ini.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Nasional
Komnas HAM Akan Kembali Meminta Keterangan Bharada E

Komnas HAM Akan Kembali Meminta Keterangan Bharada E

Nasional
5 Fakta Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Kematian Brigadir J

5 Fakta Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Luhut Ingin Revisi UU TNI agar Perwira Aktif Jabat di Kementerian, YLBHI: Gejala Rezim Orba Kembali

Luhut Ingin Revisi UU TNI agar Perwira Aktif Jabat di Kementerian, YLBHI: Gejala Rezim Orba Kembali

Nasional
Daftar Pemilu 2024, Partai Republiku Indonesia Akan 'All Out'

Daftar Pemilu 2024, Partai Republiku Indonesia Akan "All Out"

Nasional
Pengakuan Terbaru Bharada E: Tak Ada Baku Tembak hingga Diperintah Atasan Menembak Brigadir J

Pengakuan Terbaru Bharada E: Tak Ada Baku Tembak hingga Diperintah Atasan Menembak Brigadir J

Nasional
Sore Ini, Prabowo-Cak Imin akan 'Longmarch' Daftarkan Gerindra-PKB ke KPU

Sore Ini, Prabowo-Cak Imin akan "Longmarch" Daftarkan Gerindra-PKB ke KPU

Nasional
LBH Jakarta Siapkan Gugatan untuk Menkominfo Imbas Pemblokiran PSE

LBH Jakarta Siapkan Gugatan untuk Menkominfo Imbas Pemblokiran PSE

Nasional
Pengacara Ungkap Pengakuan Bharada E: Tak Ada Baku Tembak dengan Brigadir J

Pengacara Ungkap Pengakuan Bharada E: Tak Ada Baku Tembak dengan Brigadir J

Nasional
Usut Aliran Dana Bupati Ricky Ham Pagawak, KPK Periksa Karyawan BUMD dan Pendeta

Usut Aliran Dana Bupati Ricky Ham Pagawak, KPK Periksa Karyawan BUMD dan Pendeta

Nasional
Epidemiolog Sebut Akhir Pandemi Masih Lama, Puncak Kasus Ba.2.75 Diproyeksi September

Epidemiolog Sebut Akhir Pandemi Masih Lama, Puncak Kasus Ba.2.75 Diproyeksi September

Nasional
Kominfo Blokir PSE, LBH Jakarta Sebut Kerugian Korban Capai Rp 1,5 Miliar

Kominfo Blokir PSE, LBH Jakarta Sebut Kerugian Korban Capai Rp 1,5 Miliar

Nasional
Partai Republiku Indonesia, Hanura, dan PKB-Gerindra Bakal Daftar Pemilu Hari Ini

Partai Republiku Indonesia, Hanura, dan PKB-Gerindra Bakal Daftar Pemilu Hari Ini

Nasional
Kepada Pengacara, Bharada E Mengaku Atasan Ada di Lokasi Penembakan Brigadir J

Kepada Pengacara, Bharada E Mengaku Atasan Ada di Lokasi Penembakan Brigadir J

Nasional
Jokowi Perintahkan BMKG Identifikasi Risiko Perubahan Iklim

Jokowi Perintahkan BMKG Identifikasi Risiko Perubahan Iklim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.