Setya Novanto Batal Jadi Tersangka e-KTP, Bagaimana Nasib Para Saksi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Gugatan praperadilan yang diajukan Ketua DPR RI Setya Novanto resmi diputus. Penetapan tersangka Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun dianggap tidak sah.

Dengan putusan tersebut, Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa pihaknya akan tetap memeriksa saksi-saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP lainnya.

"Untuk pemeriksaan saksi kita tetap bisa melakukan pemanggilan terhadap tersangka lain yang bisa diproses," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Saat ini, kata Febri, masih ada tiga orang tersangka kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut. Mereka adalah Andi Agustinus Narogong, Markus Nari, dan Anang Sugiyana Sudihardjo.

Baca: Hakim Cepi: Tak Sah Penetapan Tersangka Setya Novanto oleh KPK

"Kami juga perlu sampaikan, kita masih punya tiga orang tersangka. Itu yang akan kita proses lebih lanjut," kata mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Lalu, bagaimana dengan saksi-saksi Novanto yang sudah diagendakan lembaga anti-rasuah untuk diperiksa?

Febri menjawab masih akan mengkaji putusan praperadilan atas Ketua Umum DPP Golkar tersebut.

"Untuk proses penyidikan terhadap SN (Setya Novanto) tentu kita pelajari terlebih dulu putusan praperadilan ini," ucap Febri.

Baca: Ini Pertimbangan Hakim Cepi Batalkan Status Tersangka Setya Novanto

Jumat kemarin, Hakim Cepi Iskandar menerima sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Novanto. Dalam putusannya, penetapan tersangka Novanto oleh KPK dianggap tidak sah. Menurut hakim, KPK harus menghentikan penyidikan kasus Novanto.

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu. Ia lalu mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 4 September 2017.

Gugatan terdaftar dalam nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel. Novanto keberatan atas status tersangka dari KPK.

Ketua Umum Partai Golkar itu diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan pada kasus e-KTP.

Baca: MAKI Dorong KPK Keluarkan Sprindik Baru untuk Setya Novanto

Novanto sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR. Selain itu, dia diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP.

Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. Pihak Novanto sebelumnya meminta KPK mengentikan sementara penyidikan hingga ada putusan praperadilan.

Novanto dua kali tak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka lantaran dirawat di rumah sakit.

Baca: Foto Setya Novanto Sakit Viral di Media Sosial, Ini Kata KPK