JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan demonstran dalam Aksi 299 yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan berencana menemui PKB dan PPP dalam waktu dekat.
Perwakilan massa aksi sekaligus Ketua Presidium 212, Slamet Maarif mengatakan, kedua partai tersebut dipandang memiliki penyikapan yang sama soal Perppu Ormas yang dianggap merugikan sejumlah ormas di Indonesia.
Slamet berharap kedua partai tersebut juga akan menolak Perppu Ormas seperti PKS, PAN, dan Partai Gerindra.
"Alhamdullilah empat fraksi sudah kita lihat terang dan nyata. Tugas Presidium 212 akan bersilaturahmi dengan dua partai lagi, PKB dan PPP yang bersimbolkan Kabah kan," ujar Slamet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/9/2017).
(Baca juga: Kepada Perwakilan Aksi 299, PAN, Gerindra, dan PKS Janji Tolak Perppu Ormas di Paripurna)
Ia mengatakan, Perppu Ormas wajib ditolak karena melanggar prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat. Terlebih, kata Slamet, Perppu tersebut seolah hanya menyasar ormas keagamaan tertentu.
Karena itu, menurut dia, partai-partai yang ada di DPR sedianya juga menolak Perppu Ormas saat dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada 19 Oktober mendatang.
"DPR tidak boleh lagi berperan sebagai tukang stempel keinginan pemerintah," ucap Slamet.
"Bangsa Indonesia punya pengalaman pahit di masa lalu, ketika DPR menjadi tukang stempel pemerintah, maka kekuasaan pemerintah menjadi semakin otoriter," kata dia.