BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Kominfo
KILAS

Optimisme Indonesia Atasi Stunting pada Anak

Kompas.com - 29/09/2017, 19:39 WIB
Kegiatan yang ada di Pos Paud Desa Pandes. Tempat ini menjadi satu dengan balai desa dan Baby Cafe, yang tujuannya membuat tumbuh kembang bayi menjadi terhindar dari stunting. Selasa (16/2/2016). tribunjogja/padhangpranotoKegiatan yang ada di Pos Paud Desa Pandes. Tempat ini menjadi satu dengan balai desa dan Baby Cafe, yang tujuannya membuat tumbuh kembang bayi menjadi terhindar dari stunting. Selasa (16/2/2016).
|
EditorKurniasih Budi


KOMPAS.com - Tak kurang dari seratus kabupaten masuk dalam target wilayah penanganan stunting di Indonesia.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

Kekurangan gizi terjadi sejak bayi di dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, atau dalam 1000 hari pertama kehidupan. Sayangnya, stunting baru terdeteksi setelah anak berusia 2 tahun.

Anak yang mengalami stunting umumnya memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal, rentan terhadap penyakit, dan menurun produktivitasnya.

Baca: Lima Langkah Pemerintah Atasi Ketimpangan Sosial

Indonesia merupakan salah satu negera dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Di dunia, Indonesia menduduki posisi ke-17 dari 117 negara. Walaupun data kasus ini sudah menunjukkan penurunan dibanding tahun 2013.

Data prevalensi stunting pada 2014 adalah 32,9 persen dengan target 2019 sebesar 28,0 persen. Sedangkan, capaian pada 2016 adalah 26,1 persen atau 9 juta anak.

Pekerjaan rumah besar yang perlu dilakukan adalah mencegah terjadinya stunting. Pemerintah mesti berupaya keras menurunkan angka stunting penduduk miskin.

Anak-anak Desa Barawai bermain di pantai saat matahari mulai tenggelam. Silvita Agmasari Anak-anak Desa Barawai bermain di pantai saat matahari mulai tenggelam.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, stunting menyebar di seluruh wilayah dan lintas kelompok pendapatan.

“Intervensi gizi baik spesifik maupun sensitif menjadi kerangka penanganan stunting,” katanya saat diskusi Forum Merdeka Barat 9 di kantor Kementerian Kominfo, Jumat (8/9/2017) lalu.

Empat Sehat Lima Sempurna

Adapun target utama intervensi yakni penurunan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Untuk itu, pemerintah menganggarkan program gizi seimbang sebesar Rp 60 triliun untuk 12 kementerian/lembaga yang bertanggung jawab menangani stunting.

Menurut Menko PMK Puan Maharani, gizi seimbang dapat diperoleh dari aneka makanan lokal. Makanan bergizi, ia melanjutkan, meski sederhana tetap bisa memenuhi unsur 4 sehat 5 sempurna.

“Makanan bergizi tak mesti mahal. Banyak aneka makanan lokal sederhana bisa memenuhi asupan gizi,” katanya pada peringatan Hari Keluarga Nasional di Lampung, Sabtu (15/7/2017) lalu.

Penanganan stunting membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Para ibu mendapat edukasi mengenai gizi seimbang untuk bayi dan balita di Posyandu Kemala, Pontianak, Kalimantan Barat.Dian Maharani/Kompas.com Para ibu mendapat edukasi mengenai gizi seimbang untuk bayi dan balita di Posyandu Kemala, Pontianak, Kalimantan Barat.

Stunting tak akan berkurang jika hanya dibahas di dalam rapat-rapat antar-lembaga. Oleh karena itu, pemerintah melakukan edukasi dan sosialisasi, memberi makanan tambahan dan suplemen, melaksanakan imunisasi, membangun infrastruktur air bersih dan infrastruktur sanitasi, serta memberi bantuan pada keluarga miskin.

“Yang terpenting, pemerintah terus menjamin kecukupan gizi untuk anak dan ibu hamil,” kata Puan.
    


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya