BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Kominfo
KILAS

Optimisme Indonesia Atasi Stunting pada Anak

Kompas.com - 29/09/2017, 19:39 WIB
Kegiatan yang ada di Pos Paud Desa Pandes. Tempat ini menjadi satu dengan balai desa dan Baby Cafe, yang tujuannya membuat tumbuh kembang bayi menjadi terhindar dari stunting. Selasa (16/2/2016). tribunjogja/padhangpranotoKegiatan yang ada di Pos Paud Desa Pandes. Tempat ini menjadi satu dengan balai desa dan Baby Cafe, yang tujuannya membuat tumbuh kembang bayi menjadi terhindar dari stunting. Selasa (16/2/2016).
|
EditorKurniasih Budi


KOMPAS.com - Tak kurang dari seratus kabupaten masuk dalam target wilayah penanganan stunting di Indonesia.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

Kekurangan gizi terjadi sejak bayi di dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, atau dalam 1000 hari pertama kehidupan. Sayangnya, stunting baru terdeteksi setelah anak berusia 2 tahun.

Anak yang mengalami stunting umumnya memiliki tingkat kecerdasan di bawah normal, rentan terhadap penyakit, dan menurun produktivitasnya.

Baca: Lima Langkah Pemerintah Atasi Ketimpangan Sosial

Indonesia merupakan salah satu negera dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Di dunia, Indonesia menduduki posisi ke-17 dari 117 negara. Walaupun data kasus ini sudah menunjukkan penurunan dibanding tahun 2013.

Data prevalensi stunting pada 2014 adalah 32,9 persen dengan target 2019 sebesar 28,0 persen. Sedangkan, capaian pada 2016 adalah 26,1 persen atau 9 juta anak.

Pekerjaan rumah besar yang perlu dilakukan adalah mencegah terjadinya stunting. Pemerintah mesti berupaya keras menurunkan angka stunting penduduk miskin.

Anak-anak Desa Barawai bermain di pantai saat matahari mulai tenggelam. Silvita Agmasari Anak-anak Desa Barawai bermain di pantai saat matahari mulai tenggelam.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, stunting menyebar di seluruh wilayah dan lintas kelompok pendapatan.

“Intervensi gizi baik spesifik maupun sensitif menjadi kerangka penanganan stunting,” katanya saat diskusi Forum Merdeka Barat 9 di kantor Kementerian Kominfo, Jumat (8/9/2017) lalu.

Empat Sehat Lima Sempurna

Adapun target utama intervensi yakni penurunan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Untuk itu, pemerintah menganggarkan program gizi seimbang sebesar Rp 60 triliun untuk 12 kementerian/lembaga yang bertanggung jawab menangani stunting.

Menurut Menko PMK Puan Maharani, gizi seimbang dapat diperoleh dari aneka makanan lokal. Makanan bergizi, ia melanjutkan, meski sederhana tetap bisa memenuhi unsur 4 sehat 5 sempurna.

“Makanan bergizi tak mesti mahal. Banyak aneka makanan lokal sederhana bisa memenuhi asupan gizi,” katanya pada peringatan Hari Keluarga Nasional di Lampung, Sabtu (15/7/2017) lalu.

Penanganan stunting membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Para ibu mendapat edukasi mengenai gizi seimbang untuk bayi dan balita di Posyandu Kemala, Pontianak, Kalimantan Barat.Dian Maharani/Kompas.com Para ibu mendapat edukasi mengenai gizi seimbang untuk bayi dan balita di Posyandu Kemala, Pontianak, Kalimantan Barat.

Stunting tak akan berkurang jika hanya dibahas di dalam rapat-rapat antar-lembaga. Oleh karena itu, pemerintah melakukan edukasi dan sosialisasi, memberi makanan tambahan dan suplemen, melaksanakan imunisasi, membangun infrastruktur air bersih dan infrastruktur sanitasi, serta memberi bantuan pada keluarga miskin.

“Yang terpenting, pemerintah terus menjamin kecukupan gizi untuk anak dan ibu hamil,” kata Puan.
    


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya