Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Mayoritas Tidak Setuju Pendapat 'Jokowi Seorang PKI'

Kompas.com - 29/09/2017, 14:57 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas warga tidak setuju dengan opini yang menyatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) adalah orang Partai Komunis Indonesia (PKI) atau yang terkait dengan PKI.

Demikian hasil survei opini nasional yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dari tanggal 3 - 10 September 2017, melibatkan 1.057 responden.

"Sebanyak 75,1 persen menyatakan tidak setuju Jokowi orang atau terkait dengan PKI. Yang mengatakan setuju hanya 5,1 persen dan yang tidak tahu 19,9 persen," kata Direktur SMRC Sirojudin Abbas dalam paparan hasil survei di Kantor SMRC, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

"Jadi overwhelming majority dari warga kita tidak setuju kalau Presiden Jokowi orang PKI atau terkait PKI," katanya lagi.

(baca: Jokowi: Sebetulnya Saya Malas Menanggapi soal PKI Ini...)

Sirojudin menuturkan, dalam survei opini publik SMRC yang memotret isu kebangkitan PKI, dimasukkan pula pertanyaan tentang Presiden Jokowi.

Sebab, belakangan muncul opini tentang Presiden Jokowi adalah seorang PKI atau terkait dengan partai politik yang dinyatakan terlarang berdasarkan TAP MPRS 25/1966 itu.

"Kami menyampaikan ke responden, banyak pendapat di masyarakat tentang Presiden Jokowi. Diantaranya, Presiden Jokowi adalah orang PKI atau setidaknya terkait dengan PKI. Kami tanya apakah ibu/bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut," jelas Sirojudin.

Survei opini publik ini merupakan CSR dari SMRC. Survei dilakukan terhadap 1.057 responden, dari 1.220 sampel, dengan margin error 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

 

(baca: Jokowi: Kalau PKI Nongol, Gebuk Saja)

Profil demografi sampel mencerminkan populasi nasional Indonesia dan proporsional berdasarkan karakter demografi dan sebaran wilayahnya.

Proporsi kategori jenis kelamin, tempat tinggal, agama, etnis, serta provinsi mencerminkan populasi nasional Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah terlatih, dalam periode tanggal 3 - 10 September 2017.

(baca: Survei SMRC: Mayoritas Warga Tidak Percaya Sedang Terjadi Kebangkitan PKI)

Jokowi sebelumnya beberapa kali mengomentari soal dirinya yang dikaitkan dengan PKI. Ia mengatakan bahwa dirinya baru berumur empat tahun ketika PKI dibubarkan.

 

"Orang tua saya juga jelas, tinggal di desa mana, kampung mana. Begitu juga kakek dan nenek saya. Semua bisa dicek," kata Jokowi seperti dikutip dari akun Facebook Presiden Joko Widodo, Selasa (6/6/2017).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com