Kompas.com - 29/09/2017, 14:57 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 72. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPresiden Joko Widodo memberikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 72.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas warga tidak setuju dengan opini yang menyatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) adalah orang Partai Komunis Indonesia (PKI) atau yang terkait dengan PKI.

Demikian hasil survei opini nasional yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dari tanggal 3 - 10 September 2017, melibatkan 1.057 responden.

"Sebanyak 75,1 persen menyatakan tidak setuju Jokowi orang atau terkait dengan PKI. Yang mengatakan setuju hanya 5,1 persen dan yang tidak tahu 19,9 persen," kata Direktur SMRC Sirojudin Abbas dalam paparan hasil survei di Kantor SMRC, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

"Jadi overwhelming majority dari warga kita tidak setuju kalau Presiden Jokowi orang PKI atau terkait PKI," katanya lagi.

(baca: Jokowi: Sebetulnya Saya Malas Menanggapi soal PKI Ini...)

Sirojudin menuturkan, dalam survei opini publik SMRC yang memotret isu kebangkitan PKI, dimasukkan pula pertanyaan tentang Presiden Jokowi.

Sebab, belakangan muncul opini tentang Presiden Jokowi adalah seorang PKI atau terkait dengan partai politik yang dinyatakan terlarang berdasarkan TAP MPRS 25/1966 itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami menyampaikan ke responden, banyak pendapat di masyarakat tentang Presiden Jokowi. Diantaranya, Presiden Jokowi adalah orang PKI atau setidaknya terkait dengan PKI. Kami tanya apakah ibu/bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut," jelas Sirojudin.

Survei opini publik ini merupakan CSR dari SMRC. Survei dilakukan terhadap 1.057 responden, dari 1.220 sampel, dengan margin error 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

 

(baca: Jokowi: Kalau PKI Nongol, Gebuk Saja)

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah Mendapat Perhatian

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Pentingnya Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah Mendapat Perhatian

Nasional
Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional Dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional Dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Nasional
Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.