Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: PKI Masih Dilarang, Sekarang yang Didemo Apalagi Sebenarnya?

Kompas.com - 29/09/2017, 12:49 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto angkat bicara terkait aksi unjuk rasa "299" yang digelar pada Jumat (29/9/2017).

Aksi tersebut digelar untuk menolak penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) dan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Wiranto mengaku bingung dengan adanya aksi unjuk rasa menolak PKI. Pasalnya, pemerintah secara jelas melarang ideologi komunisme dan ideologi radikal lainnya yang bertentangan dengan Pancasila.

"Kan PKI sudah dilarang memang. Ketetapan MPR kita masih melarang organisasi yang berafiliasi pada paham komunisme, marxisme, dan leninisme," ujar Wiranto usai pertemuan dengan Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) se-jabodetabek, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017).

(Baca: PBNU Tegaskan Tak Ikut Aksi 299)

"Bahkan dalam perppu Ormas, kita tambah dengan ideologi radikal lainnya yang bertentangan dengan Pancasila," ucapnya.

Wiranto menilai aksi unjuk rasa 299 tidak perlu dilakukan sebab pemerintah dengan tegas melarang seluruh ideologi yang bersifat radikal.

Sementara terkait ketidaksetujuan masyarakat terhadap Perppu Ormas, seharusnya bisa disalurkan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi.

"Artinya ekstrem kanan dan kiri yang mengganggu ideologi Pancasila sudah kita larang. Pemerintah sudah melarang, sekarang yang didemo apalagi sebenarnya. Saya tanya ke tokoh-tokohnya, yang didemo apalagi," kata Wiranto.

(Baca: Kapolri Larang Anggotanya Bawa Senpi Saat Kawal Aksi 299)

"Apalagi mendemo perppu ormas. Kan ada prosesnya. Kalau tidak setuju bisa di-judicial review lewat MK. Kan kita tunggu saja. Didemo juga tidak ada pengaruhnya. Justru membuat mencekam," tutur Mantan Panglima ABRI itu.

Selain itu, Wiranto berharap masyarakat tidak mudah bereaksi dengan isu-isu yang tidak jelas, seperti mengenai kebangkitan PKI. Masyarakat juga diminta tidak membuat aksi unjuk rasa yang merusak, menimbulkan situasi mencekam dan kerusuhan.

"Kita harus berpikir jernih agar tidak diombang-ambing karena sesuatu yang tidak jelas. Demo ini membuat teman-teman pengusaha pada tanya ke saya. Ini bagaimana pak? Gawat atau enggak? Kita perlu ke luar negeri enggak," ujarnya.

Kompas TV Dituduh PKI, PSI Lapor Sejumlah Medsos ke Bareskrim Polri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Nasional
Cara Urus Surat Pindah Domisili

Cara Urus Surat Pindah Domisili

Nasional
Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com