Wiranto: PKI Masih Dilarang, Sekarang yang Didemo Apalagi Sebenarnya?

Kompas.com - 29/09/2017, 12:49 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto usai pertemuan dengan Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) se-jabodetabek, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto usai pertemuan dengan Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) se-jabodetabek, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto angkat bicara terkait aksi unjuk rasa "299" yang digelar pada Jumat (29/9/2017).

Aksi tersebut digelar untuk menolak penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) dan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Wiranto mengaku bingung dengan adanya aksi unjuk rasa menolak PKI. Pasalnya, pemerintah secara jelas melarang ideologi komunisme dan ideologi radikal lainnya yang bertentangan dengan Pancasila.

"Kan PKI sudah dilarang memang. Ketetapan MPR kita masih melarang organisasi yang berafiliasi pada paham komunisme, marxisme, dan leninisme," ujar Wiranto usai pertemuan dengan Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) se-jabodetabek, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017).

(Baca: PBNU Tegaskan Tak Ikut Aksi 299)

"Bahkan dalam perppu Ormas, kita tambah dengan ideologi radikal lainnya yang bertentangan dengan Pancasila," ucapnya.

Wiranto menilai aksi unjuk rasa 299 tidak perlu dilakukan sebab pemerintah dengan tegas melarang seluruh ideologi yang bersifat radikal.

Sementara terkait ketidaksetujuan masyarakat terhadap Perppu Ormas, seharusnya bisa disalurkan melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi.

"Artinya ekstrem kanan dan kiri yang mengganggu ideologi Pancasila sudah kita larang. Pemerintah sudah melarang, sekarang yang didemo apalagi sebenarnya. Saya tanya ke tokoh-tokohnya, yang didemo apalagi," kata Wiranto.

(Baca: Kapolri Larang Anggotanya Bawa Senpi Saat Kawal Aksi 299)

"Apalagi mendemo perppu ormas. Kan ada prosesnya. Kalau tidak setuju bisa di-judicial review lewat MK. Kan kita tunggu saja. Didemo juga tidak ada pengaruhnya. Justru membuat mencekam," tutur Mantan Panglima ABRI itu.

Selain itu, Wiranto berharap masyarakat tidak mudah bereaksi dengan isu-isu yang tidak jelas, seperti mengenai kebangkitan PKI. Masyarakat juga diminta tidak membuat aksi unjuk rasa yang merusak, menimbulkan situasi mencekam dan kerusuhan.

"Kita harus berpikir jernih agar tidak diombang-ambing karena sesuatu yang tidak jelas. Demo ini membuat teman-teman pengusaha pada tanya ke saya. Ini bagaimana pak? Gawat atau enggak? Kita perlu ke luar negeri enggak," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 Februari: Tambah 185, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 36.166 Orang

UPDATE 28 Februari: Tambah 185, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 36.166 Orang

Nasional
Menteri PPPA Sebut Pandemi Covid-19 Berdampak Besar bagi Perempuan

Menteri PPPA Sebut Pandemi Covid-19 Berdampak Besar bagi Perempuan

Nasional
UPDATE 28 Februari: Bertambah 6.649, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.142.703 Orang

UPDATE 28 Februari: Bertambah 6.649, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.142.703 Orang

Nasional
UPDATE 28 Februari: 1.691.724 Orang Telah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 28 Februari: 1.691.724 Orang Telah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 28 Februari: Total Ada 1.334.634 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Februari: Total Ada 1.334.634 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mengenang Artidjo Alkostar, Cerita soal Salah Jurusan dan Tangani 19.708 Perkara di MA

Mengenang Artidjo Alkostar, Cerita soal Salah Jurusan dan Tangani 19.708 Perkara di MA

Nasional
Mahfud MD: Artidjo Alkostar Meninggal Dunia karena Sakit Jantung dan Paru-paru

Mahfud MD: Artidjo Alkostar Meninggal Dunia karena Sakit Jantung dan Paru-paru

Nasional
PDI-P Belum Pikirkan Kandidat Pengganti Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

PDI-P Belum Pikirkan Kandidat Pengganti Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
KPK: Kami Sangat Berduka atas Wafatnya Pak Artidjo Alkostar...

KPK: Kami Sangat Berduka atas Wafatnya Pak Artidjo Alkostar...

Nasional
Artidjo Alkostar Tutup Usia, Mahfud: Dia Menginspirasi Saya Jadi Aktivis...

Artidjo Alkostar Tutup Usia, Mahfud: Dia Menginspirasi Saya Jadi Aktivis...

Nasional
KPK Pastikan Punya Bukti Kuat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Terima Suap dan Gratifikasi

KPK Pastikan Punya Bukti Kuat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Terima Suap dan Gratifikasi

Nasional
Anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar Meninggal karena Sakit

Anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar Meninggal karena Sakit

Nasional
Ini Alasan Polri Tolak Laporan soal Kerumunan Penyambutan Jokowi di NTT

Ini Alasan Polri Tolak Laporan soal Kerumunan Penyambutan Jokowi di NTT

Nasional
Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar Meninggal Dunia

Mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar Meninggal Dunia

Nasional
Guru Besar UI: Situasi Pandemi Covid-19 Kesempatan Emas Paksa Pemerintah Kuatkan Political Will

Guru Besar UI: Situasi Pandemi Covid-19 Kesempatan Emas Paksa Pemerintah Kuatkan Political Will

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X