Suap Bupati Kukar Rita Widyasari Diduga Terkait Izin Perkebunan Kelapa Sawit

Kompas.com - 28/09/2017, 19:32 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RIW) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi bersama dengan dua orang swasta lainnya. Jakarta, Kamis (28/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RIW) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi bersama dengan dua orang swasta lainnya. Jakarta, Kamis (28/9/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan mengatakan, kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari terkait pemberian operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT SGP.

Dalam kasus ini, KPK tak hanya menjerat Rita sebagai tersangka. Dua orang dari pihak swasta juga telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin (KHN) dan Hari Susanto Gun (HSG) selaku Direktur Utama PT SGP (Sawit Golden Prima).

HSG diduga memberikan uang sejumlah Rp 6 miliar kepada Rita.

"Suap diduga diterima sekitar bulan Juli-Agustus tahun 2010, dan diindikasikan ditujukan untuk memuluskan proses perizinan lokasi terhadap PT SGP," kata Basaria, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, (28/9/2017).  

Baca: Rekam Jejak Rita Widyasari, Bupati Kukar dengan Sederet Penghargaan yang Jadi Tersangka KPK

Selain itu, Rita dan Khairudin juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara.

"Keduanya diduga bersama-sama menerima gratifikasi uang sebesar 775 ribu dollar AS atau setara Rp 6,97 miliar terkait sejumlah proyek di Kutai Kartanegara selama jabatan tersangka," ujar Basaria.

Sebagai penerima suap, Rita disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sebagai Tersangka

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, sebagai pemberi suap, Hari Susanto disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Sementara, dalam penerimaan gratifikasi, Rita dan Khairudin disangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Nasional
Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Nasional
Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Nasional
Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Nasional
Mal Boleh Buka Terbatas di Wilayah PPKM Level 3 Jawa-Bali

Mal Boleh Buka Terbatas di Wilayah PPKM Level 3 Jawa-Bali

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Tranportasi Umum Konvensional dan Online Kapasitas Angkut 50 Persen

PPKM Level 4 Diperpanjang, Tranportasi Umum Konvensional dan Online Kapasitas Angkut 50 Persen

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi: Angka Kematian Harus Ditekan Maksimal

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi: Angka Kematian Harus Ditekan Maksimal

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Covid-19

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Covid-19

Nasional
Jokowi Imbau Masyarakat Waspadai Varian Virus Corona yang Lebih Menular

Jokowi Imbau Masyarakat Waspadai Varian Virus Corona yang Lebih Menular

Nasional
 Jokowi Minta Menterinya Bagikan Vitamin hingga Suplemen ke Masyarakat secara Maksimal

Jokowi Minta Menterinya Bagikan Vitamin hingga Suplemen ke Masyarakat secara Maksimal

Nasional
PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan untuk Masyarakat dan Usaha Mikro Kecil

PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan untuk Masyarakat dan Usaha Mikro Kecil

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tetap Berhati-hati Sikapi Perbaikan Pengendalian Covid-19

Jokowi Minta Masyarakat Tetap Berhati-hati Sikapi Perbaikan Pengendalian Covid-19

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Waktu Pengunjung di Warung Makan Maksimal 20 Menit

PPKM Level 4 Diperpanjang, Waktu Pengunjung di Warung Makan Maksimal 20 Menit

Nasional
Jokowi: Pasar Rakyat Boleh Buka asal Penerapan Protokol Kesehatan Ketat

Jokowi: Pasar Rakyat Boleh Buka asal Penerapan Protokol Kesehatan Ketat

Nasional
PPKM Diperpanjang: Toko Kelontong, Laundry, Outlet Voucher, hingga Pangkas Rambut Boleh Buka

PPKM Diperpanjang: Toko Kelontong, Laundry, Outlet Voucher, hingga Pangkas Rambut Boleh Buka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X