Sebab, kata Febri, seringkali terjadi harga kontrak jauh melebihi harga pasar.
Masyarakat juga bisa mencari tahu sendiri apakah dalam pengerjaan suatu proyek terdapat dugaan penyimpangan. Salah satunya dengan mengakses situs opentender.net yang menyajikan data-data pengadaan barang, jasa, maupun konstruksi yang melalui proses lelang elektronik.
"Opentender seperti dokter, untuk mendiagnosa (korupsi). Kalau untuk mendeteksinya kita harus ke laboratorium, dan lain-lain," kata Febri.
Temuan yang didapat dari Opentender.net bisa ditindaklanjuti dengan mencari dokumen-domumen pengadaan baramg dan jasa. Semestinta, setiap instansi bisa dimintai dokumen tersebut.
Namun, dari pengalaman ICW, terkadang dokumen yang diperlukan butuh waktu lama untuk mereka dapatkan.
"Makanya kami dorong agar data-data dibuka untum memudahkan kita melihat adanya potensi penyimpangan pengadaan. Selama ini hampir semua kementerian tertutup," kata Febri.
Manajer Divisi Kampanye Indonesia Corruption Watch, Siti Juliantari menjelaskan, cara masyarakat bisa berpartisipasi mengungkap dugaan penyimpangan melalui situs opentender.net.
Situs tersebut memuat ratusan ribu data pengadaan barang dan jasa mulai 2008 hingga sekarang.
"Dari data itu kita analisis, kita gunakan untuk melihat potensi kecurangan," ujar Tari.
Dalam situsnya, dirinci secara jelas mengenai proyek tertentu, termasuk harga perkiraan sendiri, dana pagu, dan perusahaan pemenang lelang.
Ditambah lagi dengan skor potensi kecurangan, mulai dari 1 hingga 20.
Semakin tinggi angkanya, semakin besar adanya dugaan potensi kecurangan.
Data tersebut dihimpun dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) masing-masing wilayah atau lembaga. Dari data tersebut, tinggal dicari data tambahan untuk melanjutkan investigasi.