Kompas.com - 28/09/2017, 18:46 WIB
Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini (kiri) saat memberikan keterangan penetapan hari raya Idul Fitri 2016, di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (4/7/2016). Kristian ErdiantoSekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini (kiri) saat memberikan keterangan penetapan hari raya Idul Fitri 2016, di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Senin (4/7/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memastikan tidak akan ikut dan terlibat dalam aksi sebagian ormas pada Jumat (28/9/2017) besok.

Adapun aksi tersebut akan digelar oleh sejumlah ormas untuk menolak keberadaan Partai Komunis Indonesia dan ajaran komunisme.

"PBNU tidak akan ikut gerakan ini," kata Helmy Faishal Zaini dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/9/2017).

Menurut Helmy, demo 299 tidak diperlukan untuk melawan PKI. Pasalnya, PKI sudah bubar dan rekonsiliasi telah berjalan secara alamiah.

"Kita harus melihat masa depan Indonesia yang lebih matang dengan modal kebersamaan semua pihak," ujarnya.

(Baca juga: Pimpinan DPR Pastikan Temui Massa Aksi 299)

Helmy menegaskan bahwa tidak ada dosa yang turun temurun. Karena itu, anak keturunan PKI juga punya hak yang sama sebagai warga negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bahaya laten di depan mata kita yang harus diperangi justru lebih rumit seperti soal kesenjangan ekonomi, bahaya narkoba, bahaya radikalisme dan terorisme," ujar Helmy.

Presidium Alumni 212 akan menggelar aksi pada Jumat (29/9/2017) mendatang.

Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Ma'arif menyampaikan, aksi tersebut digelar dalam rangka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

(Baca juga: Tolak Perppu Ormas dan Kebangkitan PKI, Alumni 212 akan Gelar Aksi 299)

Selain itu, aksi tersebut juga meminta DPR menolak dan melawan kebangkitan PKI yang indikasinya semakin menguat dalam beberapa waktu terakhir.

Sekitar 50.000 orang disebut akan turun ke jalan setelah shalat Jumat dilaksanakan. Massa tersebut kemudian akan merapat ke gedung DPR/MPR.

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis mengatakan, sebanyak 20.000 personel pengamanan akan diterjunkan untuk mengawal aksi tersebut.

Kompas TV Unjuk rasa bertajuk Aksi 299 digelar untuk menolak Perppu Ormas dan menentang kebangkitan PKI.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.