Kompas.com - 28/09/2017, 17:50 WIB
Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigjen Pol Aris Budiman saat memenuhi undangan pansus hak angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraDirektur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigjen Pol Aris Budiman saat memenuhi undangan pansus hak angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas heran sampai saat ini belum ada sanksi tegas yang diberikan kepada Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman.

Aris Budiman menghadiri rapat Panitia Khusus Angket KPK di DPR beberapa waktu lalu, padahal sudah dilarang oleh Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Kemarin saya ke sana (KPK) belum ada putusan tentang Dirdik ini. Mengapa lama sekali, pengawas internalnya lemah. Pengawas internal KPK lemah," kata Busyro ditemui usai diskusi, di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (28/9/2017).

"Tetapi lemahnya pengawas internal itu juga refleksi dari lemahnya pimpinan KPK," ujar Busyro yang juga Ketua PP Muhammadiyah itu.

(Baca juga: Ini Tiga Instruksi Pimpinan KPK Terkait Pemeriksaan Aris Budiman)

Busyro menuturkan, apabila tindakan yang dilakukan Aris Budiman memang benar suatu pembangkangan, sudah semestinya yang bersangkutan dikenai sanksi pelanggaran kode etik berat.

Maka dari itu, menurut dia, sesegera mungkin Aris Budiman dikembalikan dengan status tidak hormat. Namun sejauh ini, Busyro melihat pimpinan KPK sendiri kurang solid dan tegas menyikapi dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Aris.

"Tidak tegas. Ada apa di balik itu saya tidak tahu. Sebaiknya (dia) dikembalikan segera. Kemudian Dirdik ini diangkat dari penyidik internal yang sudah memiliki kepribadian teruji, monoloyalitas teruji, independensi teruji," kata Busyro.

"Banyak di sana (KPK) itu. Saya tahu. Nama-namanya saya hafal kok," ujar dia.

Menurut Busyro salah satu penyebab lebih kompleksnya masalah yang dihadapi KPK saat ini, bersumber dari pengaruh eksternal yang berdampak ke internal.

"Itu ditandai dengan tampilnya Dirdik yang sudah dilarang datang ke pansus, justru datang dan mengumbar sejumlah pernyataan," ucap Busyro.

(Baca juga: Apakah "Win-win Solution" Cara Terbaik Akhiri Masalah Novel Baswedan dan Aris Budiman?)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Nasional
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Nasional
Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Nasional
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Nasional
Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Nasional
Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Nasdem: Dukungan Indonesia untuk Palestina Harus Berlanjut Tanpa Henti hingga Perdamaian Terwujud

Nasdem: Dukungan Indonesia untuk Palestina Harus Berlanjut Tanpa Henti hingga Perdamaian Terwujud

Nasional
Doni Monardo: Hampir Semua Wilayah Pulau Sumatera Zona Merah dan Oranye Covid-19

Doni Monardo: Hampir Semua Wilayah Pulau Sumatera Zona Merah dan Oranye Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X