Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cara Gubernur Ganjar Tingkatkan Partisipasi Perempuan di Parlemen

Kompas.com - 28/09/2017, 17:16 WIB
Kontributor Semarang, Nazar Nurdin

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap kalangan perempuan agar dapat menduduki jabatan politik, baik sebagai anggota DPR dan DPRD.

Para perempuan harus didorong agar kuota perempuan terpenuhi minimal 30 persen. Mereka harus dibekali keterampilan agar dapat bersaing dengan anggota DPR dari kalangan laki-laki.

"Mendorong 30 persen itu sulit bagi perempuan. Kalau pakai nomor urut, misalnya tiga besar ada salah satu perempuan pasti terpenuhi," kata Ganjar, seusai pelatihan Kapasitas Politik Perempuan bagi Calon Legislatif di Pileg 2019, Rabu (13/9/2017).

Namun, usulan tiga besar salah satunya perempuan itu tak bisa dilaksanakan. Hal itu karena mekanisme pemilihan didasarkan bukan atas nomor urut, melainkan suara terbanyak.

Ganjar mengatakan, perlu peningkatan kapasitas bagi perempuan agar dapat bersaing. Selama menggunakan sistem suara terbanyak, kuota perempuan 30 persen sulit digapai.

"Pelatihan tadi untuk mengenali sistem yang baru, ketika masuk calon tahu caranya menghitung, masuk DPRD tahu dan mengawal teknis pemilu," ujarnya.

Selain itu, para perempuan juga dilatih untuk mengemas cara berkomunikasi dengan konstituen. Ketika berkampanye, mereka diminta menyampaikan hal-hal kreatif agar menarik minat masyarakat.

"Masang gambar, kemudian tulisannya, dibantu semua. Alat kampanye di sosmed, tatap muka semua dibantu," katanya.

Para calon perempuan, tambah dia, juga harus paham data dan isu di daerah. Di Kabupaten Brebes, misalnya, isu menarik adalah tingginya angka kematian bayi. Para calon harus mampu mengemas isu itu sebagai bahan kampanye.

"Jadi marketing-lah karena isu sudah ada," tambahnya.

Partisipasi perempuan di DPR sendiri mengalami pasang surut. Tahun 2004, partisipasi perempuan 14 persen, kemudian naik di 2009 menjadi 19 persen, dan 2014 turun menjadi 17 persen.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jateng, Sri Kusuma Astuti, mengatakan, perempuan yang duduk di parlemen Jateng baru 22 persen.

Jateng masih kalah dari Sulawesi Utara yang sudah dapat memenuhi kuota minimal.

"Rendahnya partisipasi perempuan ke DPR atau DPRD karena SDM. Kami ingin meningkatkan partisipasi calon perempuan pada 2019," tambah Kusuma. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com