Kompas.com - 28/09/2017, 17:16 WIB
Ibu-ibu dan juga warga lainnya sengaja berpakaian rapi untuk bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tengah mendatangi salah satu desa di Kabupaten Pemalang, yakni Desa Nyarembeng, Kecamatan Pulosari, Kamis (28/9/2017). David Oliver PurbaIbu-ibu dan juga warga lainnya sengaja berpakaian rapi untuk bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tengah mendatangi salah satu desa di Kabupaten Pemalang, yakni Desa Nyarembeng, Kecamatan Pulosari, Kamis (28/9/2017).
|
EditorLatief

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap kalangan perempuan agar dapat menduduki jabatan politik, baik sebagai anggota DPR dan DPRD.

Para perempuan harus didorong agar kuota perempuan terpenuhi minimal 30 persen. Mereka harus dibekali keterampilan agar dapat bersaing dengan anggota DPR dari kalangan laki-laki.

"Mendorong 30 persen itu sulit bagi perempuan. Kalau pakai nomor urut, misalnya tiga besar ada salah satu perempuan pasti terpenuhi," kata Ganjar, seusai pelatihan Kapasitas Politik Perempuan bagi Calon Legislatif di Pileg 2019, Rabu (13/9/2017).

Namun, usulan tiga besar salah satunya perempuan itu tak bisa dilaksanakan. Hal itu karena mekanisme pemilihan didasarkan bukan atas nomor urut, melainkan suara terbanyak.

Ganjar mengatakan, perlu peningkatan kapasitas bagi perempuan agar dapat bersaing. Selama menggunakan sistem suara terbanyak, kuota perempuan 30 persen sulit digapai.

"Pelatihan tadi untuk mengenali sistem yang baru, ketika masuk calon tahu caranya menghitung, masuk DPRD tahu dan mengawal teknis pemilu," ujarnya.

Selain itu, para perempuan juga dilatih untuk mengemas cara berkomunikasi dengan konstituen. Ketika berkampanye, mereka diminta menyampaikan hal-hal kreatif agar menarik minat masyarakat.

"Masang gambar, kemudian tulisannya, dibantu semua. Alat kampanye di sosmed, tatap muka semua dibantu," katanya.

Para calon perempuan, tambah dia, juga harus paham data dan isu di daerah. Di Kabupaten Brebes, misalnya, isu menarik adalah tingginya angka kematian bayi. Para calon harus mampu mengemas isu itu sebagai bahan kampanye.

"Jadi marketing-lah karena isu sudah ada," tambahnya.

Partisipasi perempuan di DPR sendiri mengalami pasang surut. Tahun 2004, partisipasi perempuan 14 persen, kemudian naik di 2009 menjadi 19 persen, dan 2014 turun menjadi 17 persen.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jateng, Sri Kusuma Astuti, mengatakan, perempuan yang duduk di parlemen Jateng baru 22 persen.

Jateng masih kalah dari Sulawesi Utara yang sudah dapat memenuhi kuota minimal.

"Rendahnya partisipasi perempuan ke DPR atau DPRD karena SDM. Kami ingin meningkatkan partisipasi calon perempuan pada 2019," tambah Kusuma. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Nasional
Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Nasional
Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Nasional
Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Nasional
Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Nasional
Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Nasional
Kemenkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Tak Diperjualbelikan ke Individu

Kemenkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Tak Diperjualbelikan ke Individu

Nasional
Kunjungi Vaksinasi Seniman, Menkes: Kami Harap Masyarakat Tahu Vaksinasi itu Aman

Kunjungi Vaksinasi Seniman, Menkes: Kami Harap Masyarakat Tahu Vaksinasi itu Aman

Nasional
Umrah Mesti Divaksin dengan yang Bersertifikat WHO, Pemerintah Lobi Arab Saudi

Umrah Mesti Divaksin dengan yang Bersertifikat WHO, Pemerintah Lobi Arab Saudi

Nasional
Kemenkes Pastikan ODGJ Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Pastikan ODGJ Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Sidang Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Sidang Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Nasional
Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi

Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X