Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dimas Oky Nugroho

Pengamat politik ARSC. Founder Kader Bangsa Fellowship Program (KBFP)

Menghadirkan Kekuatan Rakyat

Kompas.com - 28/09/2017, 15:54 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnu Nugroho

Masyarakat nusantara memiliki keterkaitan historis dengan tradisi populisme. Sebagai masyarakat berkultur maritim sekaligus agraris ditambah latar belakang budaya dan spiritualitas Timur yang kokoh, semangat dan praktik kolektivisme lazim kita temukan di mana pun.

Namun populisme sebagai sebuah kekuatan rakyat, secara politis, memiliki cap prasangka yang traumatik di republik ini.

Makna politis gerakan populisme rentan diasosiasikan pada gerakan atau entitas sosial rakyat yang menggunakan mobilisasi perlawanan kelas dan simbol ideologis ataupun politik identitas sebagai landasan kritik ekonomi-politik kelompok marjinal terhadap rejim dominan.

Populisme, oleh rejim dominan, kerap pula dituduh hanya bertujuan mengantarkan kepemimpinan populer mencapai puncak kekuasaan melalui cara-cara penggalangan massa rakyat namun selanjutnya kesulitan menghadirkan kebijakan yang realistis dan relevan.

Adalah benar, legitimasi dan dukungan rakyat menjadi sesuatu yang maha penting untuk diperoleh, dimobilisasi, tak jarang diklaim oleh setiap rejim, institusi atau aktor politik manapun di negara bersistem apapun.

Namun harus diingat, hanya dengan visi idealisme dan visi demokrasi yang sehat, partisipasi rakyat yang genuine dan produktif, keberlanjutan sebuah negara-bangsa dapat terjamin.

Dalam konteks pembangunan yang luas, pergerakan dan upaya mendapatkan dukungan otentik rakyat ke arah pencapaian tujuan-tujuan kepentingan nasional adalah sebuah kewajiban dan keahlian yang harus dimiliki setiap pemerintah.

Dalam konteks kebangsaan kita hari ini, segenap kepemimpinan harus dapat menggalang kekuatan rakyat secara demokratis, namun solid dan kokoh, sekaligus rekonsiliatif untuk mencapai tujuan-tujuan nasional kita tersebut.

Kebutuhan kita hari ini adalah keluar dari ancaman pertengkaran sesama rakyat serta pertengkaran sesama elite politik.

Tantangan bangsa ini yang lebih substansial adalah menurunkan tingkat kesenjangan dalam berbagai aspek.

Kemiskinan dan kepemimpinanmKOMPAS Kemiskinan dan kepemimpinanm
Agar dapat lebih maju, sebagai negara peringkat ekonomi tengah, Indonesia harus dapat terhindar dari apa yang disebut pengamat ekonomi sebagai middle income trap.

Hal itu dilakukan antara lain dengan kerja keras mengoptimalkan bonus demografi – menggalang kelompok usia produktif rakyat yakni anak muda yang berjumlah besar – untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat.

Guna menghadapi tantangan tersebut, pertama, kemauan (fokus dan optimisme) serta kemampuan (kapasitas dan karakter) rakyat harus diperkuat. Bangun momentum nasional bahwa bangsa ini harus segera ‘naik kelas’.

Presiden Jokowi sudah mencanangkan sebuah formula 'Revolusi Mental'. Karena perubahan dan perbaikan nasib rakyat hanya dapat didorong melalui jalan kesadaran dan perjuangan bersama yang termanifestasi pada sebuah kekuatan rakyat yang bersatu, berikhtiar dan bergotong-royong.

Kedua, fokuslah setiap lapis pemerintahan pada solusi dan pembenahan problem-problem riil rakyat yang membuat kita sebagai bangsa selama ini dianggap tidak kompetitif.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Tim Hukum Anies-Muhaimin Sampaikan 7 Fakta Kecurangan Pilpres di Dalam Dokumen Kesimpulan

Nasional
Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Pasca-serangan Iran ke Israel, Kemenlu Terus Pantau WNI di Timur Tengah

Nasional
Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadiri 'Open House' di Teuku Umar

Temui Megawati, Ganjar Mengaku Sempat Ditanya karena Tak Hadiri "Open House" di Teuku Umar

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan 'Amicus Curiae' ke MK

Kubu Prabowo-Gibran Kritik Megawati Ajukan "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com