Kemendagri Usulkan Anies-Sandi Dilantik 16 Oktober

Kompas.com - 28/09/2017, 09:54 WIB
Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno memberi sambutan di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017). Quick count lembaga survei untuk putaran kedua Pilkada DKI Jakarta mengunggulkan pasangan ini atas Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOCalon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno memberi sambutan di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017). Quick count lembaga survei untuk putaran kedua Pilkada DKI Jakarta mengunggulkan pasangan ini atas Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Sumarsono, mengungkapkan pelantikan gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uni, akan dilakukan pada 16 Oktober 2017.

Tanggal itu dipilih lantaran masa jabatan Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat berakhir pada 15 Oktober 2017.

"Secara ideal kami mengusulkan kepada Pak Setneg (Sekretaris Negara) kira-kira 16 Oktober. Karena (15 Oktober) hari libur tidak boleh diadakan pelantikan. Karena Undang-Undang mengatakan pelantikan dilaksanakan pada hari kerja," kata Sumarsono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Rencananya, pelantikan Gubernur DKI akan bersamaan dengan Gubernur DI Yogyakarta.


Awalnya pelantikan Gubernur DI Yogyakarta dijadwalkan pada 10 Oktober, namun Sumarsono mengatakan berupaya menggabungkan dengan DKI Jakarta.

Semetara pelantikan kepala daerah lainnya akan disesuaikan berdasarkan habisnya masa jabatan masing-masing kepala daerah.

Adapun kepala daerah terpilih yang berstatus tersamgka, Sumarsono mengatakan akan tetap dilantik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dia mengungkapkan, pada Pilkada 2017 terdapat 7 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi tersangka ya tetap saja jalan dilantik terus. Kalaupun dia ditahan posisinya tetap dilantik kemudian langsung diberhentikan pada hari itu seperti kemarin di Buton," ujar Sumarsono.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X