Kalau Mau Terpilih, Jokowi Diminta Perbaiki Nasib Petani dan Buruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi Faisal Basri menilai saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo harus segera membuat kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat kelas bawah.

Salah satunya adalah perhatian di sektor pertanian.

"Pemerintah harus meningkatkan produktivitas pertanian atau modernisasi pertanian. Saat ini sektor jasa informal di Indonesia sangat tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian," ujar Faisal dalam diskusi "Membangun Indonesia yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif" di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017).

Faisal menjelaskan, selama pemerintahan Presiden Jokowi, nilai tukar petani mengalami penurunan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), selama kurun waktu November 2014 hingga Juli 2017, upah riil buruh tani turun 2,75 persen.

(Baca juga: Faisal Basri Nilai Indikator Kinerja Mentan Perlu Diperbaiki)

Penurunan upah juga dialami oleh buruh bangunan. Selama kurun waktu November 2014 sampai Agustus 2017, upah riil buruh bangunan turun 2,12 persen.

Sementara itu, menurut Faisal, sebagian besar buruh tani dan buruh bangunan merupakan konstituen atau pemilih Jokowi di Pilpres 2014.

"Upah riil buruh tani mencerminkan kelompok miskin di desa. Upah riil buruh bangunan kelompok miskin di kota," kata Faisal.

"Jadi kalau mau terpilih, Jokowi harus memikirkan rakyat miskin (buruh tani dan buruh bangunan). Mereka mayoritas dari segi konstituen," ucapnya.